Tanda Tangan Selesai, Indonesia Akan Kembali Punya Satelit Baru - TULARIN >

03 Mei 2019

Tanda Tangan Selesai, Indonesia Akan Kembali Punya Satelit Baru

Tanda Tangan Selesai, Indonesia Akan Kembali Punya Satelit Baru


Berbagai isu yang menyeruak ke tengah publik, ada kabar baik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Jumat (3/5/2019), kementerian yang dipimpin Rudiantara tersebut menandatangani perjanjian kerja sama, penjaminan, dan regres Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Proyek tersebut adalah proyek satelit multifungsi (SMF), yang dinamakan dengan Satelit Republik Indonesia (SATRIA). Menurut laporan, konstruksi satelit ini akan dimulai di pengujung tahun ini.

Pengerjaan konstruksi satelit ini ditangani perusahaan manufaktur khusus satelit yang berasal dari Benua Biru. Ya, Thales Alenia Space adalah perusahaan yang bermarkas di Cannes, Prancis, yang mendapatkan kepercayaan menggarap satelit teranyar ini.

Melansir rilis kementerian terkait, direncanakan, satelit ini baru akan selesai pada tahun 2022. Di tahun itu juga, satelit ini disebutkan akan diluncurkan, tepatnya pada kuartal kedua tahun 2022. 

Menkominfo Rudiantara menjelaskan, proyek SMF merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam menuntaskan persoalan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Rudiantara, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dinilai cukup menantang dalam penyediaan jaringan terestrial. Itu bahkan merupakan alasan utama di balik kehadiran proyek ini. "Itu alasan utama sehingga teknologi satelit menjadi solusi yang tepat-guna dalam mengentaskan kesenjangan akses broadband internet," kata Menteri Rudiantara.

Nantinya, setelah satelit ini tiba di orbit 146 BT, diharapkan dapat beroperasi di awal tahun 2023. Sebagai catatan, satelit SATRIA menggunakan frekuensi Ka-band dengan teknologi Very High Throughput Satellite. Selain itu, satelit ini pun memiliki kapasitas frekuensi mencapai 150Gbps.

Dengan kelebihan tersebut, SATRIA dikabarkan akan mampu menjangkau hingga 150 ribu titik layanan publik. Apalagi proyek ini sendiri memang dihadirkan untuk menguatkan konektivitas layanan publik pemerintahan di seluruh tanah air, terutama kawasan yang termasuk dalam kategori 3T, sebutan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Keputusan melahirkan kebijakan tersebut tidak lepas dari Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.

Hal itu juga dibenarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, seusai penandatanganan kerja sama proyek SATRIA. "Proyek SMF ini merupakan salah satu dari proyek strategis nasional, dan memang tercantum di Perpres Nomor 56 Tahun 2018," katanya.

Menurut Menko Perekonomian tersebut, keberadaan satelit ini diyakini akan membawa banyak manfaat. "Saya yakin, membangun infrastruktur itu artinya menanam modal," kata Darmin. "Beberapa tahun mendatang akan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi yang lebih baik di masyarakat kita."

Sebagai catatan, sebelumnya Kemkominfo pun sudah melahirkan proyek pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring Broadband Bagian Barat, Tengah, dan Timur. Maka itu, SMF SATRIA menjadi proyek keempat Kemkominfo yang menggunakan skema KPBU.

Terkait pengembalian investasi proyek ini, dilaporkan akan menggunakan skema ketersediaan layanan dengan masa konsesi mencapai 15 tahun. Skema ini diambil pemerintah untuk membangun infrastruktur tanpa membebani anggaran di depan, lantaran melibatkan pihak swasta.

Kebijakan di balik proyek satelit ini juga mengikuti rencana pemerintah untuk menciptakan pemerataan dalam hal akses infrastruktur informasi. Ini juga merupakan mandat dari International Telecommunication Union (ITU).

Kemkominfo tidak sendiri, sebab dalam proses pengerjaan proyek satelit ini juga akan dimonitor oleh Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Keuangan. Sedangkan Kemkominfo sendiri mendapatkan peran sebagai penanggung jawab.***


Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 TULARIN | All Right Reserved