Satelit Baru Itu Bernama SATRIA, Jembatani Indonesia dari Angkasa - TULARIN >

03 Mei 2019

Satelit Baru Itu Bernama SATRIA, Jembatani Indonesia dari Angkasa

Satelit Baru Itu Bernama SATRIA, Jembatani Indonesia dari Angkasa

JAKARTA | TULARIN.COM - Empat perusahaan akhirnya terpilih sebagai pemenang untuk proyek satelit multifungsi (SMF) yang ditandatangani Jumat (3/5/2019). Keempat perusahaan itu berada di balik proyek satelit bernama SATRIA yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Keempat perusahaan tersebut adalah PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera. 

Untuk pengerjaan proyek satelit ini, keempat perusahaan ini pun telah membentuk PT Satelit Nusantara Tiga pada 26 April 2019 lalu. 

Di pihak lain, juga terdapat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai penjamin proyek ini. Sedangkan penggarapan konstruksi satelit ini sendiri dipercayakan kepada perusahaan asal Prancis, Thales Alenia Space. 

Thales Alenia Space sendiri terkenal memiliki dedikasi untuk menjembatani berbagai negara untuk membangun space technology. "We always try that all emerging economies start a dialogue with their local industry explaining the vision, objectives, milestones and roadmaps to develop space technologies and their related applications," kata Jean-Loic Galle, CEO perusahaan tersebut, baru-baru ini.

Senada halnya Rudiantara, yang menegaskan misi di balik proyek ini pun tidak lepas dari kebutuhan Indonesia sendiri.

“Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan terestrial merupakan alasan utama sehingga teknologi satelit menjadi solusi yang tepat-guna dalam mengentaskan kesenjangan akses broadband internet,” kata orang nomor satu Kemkominfo tersebut.

Tak ketinggalan halnya dengan Kementerian Perekonomian Darmin Nasution, pun menunjukkan antusiasmenya dengan kehadiran proyek ini.

"Saya yakin, membangun infrastruktur itu artinya menanam modal yang beberapa tahun mendatang akan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi  yang lebih baik di masyarakat kita,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, usai menyaksikan Penandatanganan KPBU ini, Jumat (3/5), di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. 

Dilaporkan, SATRIA dikabarkan akan selesai dan dapat diluncurkan pada tahun 2022, berada pada orbit 146 BT, menggunakan frekuensi Ka-band, dan menggunakan teknologi Very High Throughput Satellite. 

Sedangkan kapasitas frekuensi mencapai 150 Gbps, dan diperkirakan akan dapat beroperasi memasuki tahun 2023. Dengan keberadaan satelit ini, maka akan terdapat 150 ribu titik layanan publik yang terjangkau. Dimulai dari sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, pertahanan keamanan, hingga pemerintahan daerah.

Dampak proyek satelit

Tidak itu saja, namun dampak proyek SATRIA terhadap perekonomian diperkirakan juga sangat dirasakan oleh berbagai sektor. Sebab dengan itu maka dapat terjadinya peningkatan online link hingga jaringan komunikasi yang sangat besar.

Jadi, Pusat Transaksi Usaha Kecil Menengah, proses e-office, sampai menurunkan biaya operasional di samping juga akan mempercepat dan memperbaiki layanan. 

Bagi pemerintah sendiri, dengan adanya satelit  tersebut juga akan bermanfaat untuk mendukung program terkait dengan jasa keuangan, informasi pasar, bisnis, dan kegiatan lainnya yang akan secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional.

Lebih jauh lagi, 93.400 titik sekolah dari tingkat dasar hingga tingkat atas, sampai dengan pesantren dan madrasah akan mendapatkan dukungan layanan internet cepat.

Belum  lagi adanya 3.700 Puskesmas, Rumah Sakit, dan berbagai layanan kesehatan lain, pun akan mendapatkan layanan internet cepat. Dengan begitu, konektivitas layanan kesehatan pun akan termudahkan, terutama di kawasan yang masuk kategori 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal.

Tak terkecuali TNI dan Polri pun akan mendapatkan fasilitas layanan internet cepat di 3.900 titik, sehingga bisa mengandalkan itu untuk kebutuhan administrasi pertahanan dan keamanan.

Di samping, sebanyak 47.900 titik kantor desa atau kelurahan hingga kecamatan pun akan terhubung secara online. Jadi, pelayanan pemerintah pun akan lebih mudah karena lebih leluasa menerapkan layanan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan e-government.

Di sisi lain, sektor keuangan pun akan terbantu untuk percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro. Selain, misi percepatan realisasi keuangan inklusif pun dapat terbantu lebih mudah.***

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 TULARIN | All Right Reserved