Polemik Brexit Depak Theresa May dari Posisi PM Inggris - TULARIN >

24 Mei 2019

Polemik Brexit Depak Theresa May dari Posisi PM Inggris

Polemik Brexit Depak Theresa May dari Posisi PM Inggris


Hari Jumat (24/5/2019) terdapat berita besar di jagat politik internasional. Salah satu perempuan berpengaruh Eropa, Theresa May, yang menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris sejak 13 Juli 2016, akhirnya memutuskan untuk melepaskan jabatannya.

Tak pelak, keputusannya tersebut mengundang perhatian dunia. Ia sendiri berterus terang, alasannya untuk mundur dari jabatannya setelah hampir 3 tahun sebagai PM, tidak lepas dari kondisi di parlemen.

Saat berbicara di luar kantornya yang berlokasi di 10 Downing Street, London, terlihat, ia berterus terang apa saja yang menjadi pemicu sehingga ia memutuskan mundur. Persoalan berkurangnya dukungan Partai Konservatif kepadanya, adalah alasan terkuat sehingga ia mengambil keputusan tersebut.

Melansir Reuters, PM May sempat berbicara sekitar tujuh menit di depan kantornya tersebut. Di sana, ia berterus terang bahwa polemik yang berkaitan dengan Brexit menjadi pemicu hingga parlemen tidak mendukungnya, dan ia tidak menemukan alasan lagi untuk melanjutkan kekuasaannya.

Namun ia tidak terlihat melempar kesalahannya kepada pihak parlemen. PM May dalam pidato tujuh menitnya itu menegaskan bahwa keputusannya mundur hanya karena kegagalannya sendiri, karena tidak bisa membawa keluar Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Di sisi lain ia pun menegaskan bahwa sejak hari pertama menjabat, salah satu yang ia perjuangkan adalah menjadikan Inggris sebagai negara yang bisa membawa kesuksesan bagi semua kalangan.

"Dari kali pertama saya menginjakkan kaki (di kantor PM) lewat pintu di belakang saya ini, sebagai PM, saya sudah berjuang keras, agar Inggris bisa menjadi negara yang tak hanya membawa kesuksesan untuk sebagian orang saja, namun bisa membawa kesuksesan untuk semuanya," ia menegaskan.

Ia juga bercerita tentang perjalanan awal ia menjabat pada 2016, bahwa keputusan Brexit atau keluar dari UE adalah keputusan rakyat. "Tahun 2016 kita sudah memberikan pilihan kepada rakyat Inggris. Di luar dugaan, rakyat Inggris memutuskan untuk meninggalkan UE," katanya. "Saat ini, keyakinan saya sama dengan tiga tahun lalu. Bahwa, jika kita memberikan pilihan kepada rakyat, maka kita memiliki tanggung jawab untuk menerapkan keputusan mereka."

"Saya sudah bekerja sebaik mungkin dengan segala yang saya mampu, untuk dapat mewujudkan semua itu," ia menegaskan lagi.

Mata PM May terlihat berkaca-kaca. Ia tak dapat menahan tangisnya, meskipun ia terkenal sebagai salah satu perempuan yang tegas dan kokoh pada pendiriannya.

Ia sudah mengambil keputusan bahwa per 7 Juni mendatang, ia juga mundur dari posisi sebagai Ketua Partai Konservatif dan Unionist. "Saya akan segera meninggalkan tugas yang, bagi saya, adalah kehormatan seumur hidup (sebagai) PM kedua dari kalangan perempuan, tetapi tentu saja bukan yang terakhir," katanya dengan suara terbata-bata.

PM May pun memastikan jika keputusan itu diambil tanpa menyisakan perasaan sakit hati atau dendam. "Saya mengambil keputusan ini tanpa dendam, melainkan dengan terima kasih sebesar-besarnya, karena mendapatkan kesempatan mengabdi untuk negara yang saya cintai," katanya lagi.

Ia juga bercerita bahwa dirinya selama ini sudah berusaha untuk mengajukan proposal kesepakatan Brexit atau Rancangan Undang-undang (RUU) Brexit. Ia berharap proposal ini dapat disetujui pihak  parlemen.

Sayang sekali, RUU yang ia ajukan tersebut tak pernah berhasil. Pihak parlemen selalu saja memilih untuk menolak proposal ia ajukan.

Sebagai catatan, RUU Brexit berisikan berbagai poin yang berkaitan dengan hubungan masa depan Inggris dan Uni Eropa sejak memutuskan pisah. PM May menilai, RUU Brexit perlu disahkan menjadi Undang-undang (UU), alasannya tidak lain supaya proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa berjalan lancar.

RUU Brexit tersebut juga berisi kesepakatan dan instruksi mencakup ekonomi, keamanan dan berbagai area kepentingan lainnya antara Inggris dan negara-negara anggota Uni Eropa. Namun lagi-lagi, memang terdapat beberapa  poin yang justru ditolak oleh anggota parlemen Inggris.

PM May menjelaskan bahwa dirinya pun sudah merundingkan regulasi hingga instruksi terkait hubungan negaranya dengan negara-negara terdekat di Eropa. "Saya merundingkan aturan untuk keluarnya Inggris (dari UE), dan membangun hubungan baru dengan negara tetangga, agar dapat melindungi lapangan pekerjaan, keamanan, dan persatuan kita," katanya.

Segala cara sudah ia lakukan. Sayangnya tidak membuahkan hasil seperti diharapkan.

"Saya sudah melakukan semua hal yang saya bisa untuk meyakinkan anggota parlemen untuk mendukung kesepakatan itu," kata PM May lebih jauh. "Sangat disayangkan, saya belum bisa melakukannya. Saya telah mencoba tiga kali. Saya meyakini bahwa bertekun itu paling tepat, bahkan ketika peluang untuk kegagalan sangat tinggi."

Alasan itulah, menurut dia, sehingga akhirnya ia harus mengambil keputusan untuk mundur dari jabatannya. "Sekarang menjadi jelas bagi saya bahwa menjadi kepentingan terbaik negara ini untuk memiliki seorang Perdana Menteri baru untuk memimpin upaya itu," PM May menutup penjelasannya.

Merujuk Deutsche Welle, sebenarnya PM May masih memiliki satu kemungkinan lagi untuk menutup perasaan malu yang menamparnya selama ini, setelah berkali-kali ditolak parlemen. Ia dapat saja mengajukan pemungutan suara keempat kalinya terkait Perjanjian Brexit.

Bahkan ada laoran bahwa per 3 April lalu, PM May berencana untuk kembali mengajukan Perjanjian Brexit ke parlemen. Namun lagi-lagi tidak ada gelagat positif. Alhasil, pihak UE pun menegaskan bahwa mereka sudah kehilangan kesabaran.

"Untuk teman-teman Inggris kami, sebenarnya kami sudah sangat bersabar, tetapi kesabaran kami sekarang sudah habis," kata Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker.

Terlebih, semestinya Inggris sudah resmi meninggalkan Uni Eropa sejak 29 Maret 2019, atau dua tahun setelah permohonan keluar secara resmi dari organisasi tersebut.

Sejak itu, PM May pun terbilang aktif melakukan perundingan intensif dengan UE terkait proses Brexit. Bahkan hal itu tertuang dalam Perjanjian Brexit hampir 600 halaman. Parlemen Inggris menolak perjanjian dengan UE tersebut, dan juga tak menggubris semua alternatif. Meskipun, beberapa anggota parlemen lainnya mengusahakan opsi alternatif tersebut agar bisa menjadi jalan tengah.

Per 1 April 2019, mayoritas anggota parlemen menolak hal itu dalam pemungutan suarat terakhir. Kemudian, pihak parlemen pun memberikan penolakan tegas untuk delapan poin alternatif.

Tak pelak, kemudian muncul istilah no-deal-Brexit, yang membuat PM May merasa tertampar. Pasalnya, Pemerintah Inggris dan Uni Eropa, sejatinya sama-sama berharap agar jangan sampai negara tersebut keluar dari UE tanpa perjanjian apapun.

Pihak UE sendiri sempat mengundurkan jadwal Brexit, lantaran mereka berusaha memenuhi permintaan pemerintah Inggris yang memang menginginkan supaya diundur. UE pun mengiyakan, dengan catatan, pihak parlemen negara tersebut harus sudah mencapai kata sepakat selambat-lambatnya pada 12 April.

Namun upaya dilakukan PM May dengan parlemen Inggris tidak membuahkan hasil. Praktis, opsi yang ada hanyalah Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan apa-apa. PM May menolak opsi ini karena ia juga tampaknya membaca kemungkinan buruk seperti diprediksi oleh berbagai pakar ekonomi, bahwa hal itu dapat memicu kerugian hingga miliaran euro.

Ditengarai, keputusan PM May berhenti dari posisinya saat ini karena sudah tidak menemukan jalan lain. Sebab, mengikuti keinginan parlemen agar Inggris keluar tanpa kesepakatan diyakininya justru membahayakan ekonomi negaranya. Maka itu, baginya, mundur jauh lebih baik daripada menyerah kepada parlemen dan meninggalkan risiko bagi Inggris.* (TIM)

Editor: Zulfikar Akbar
Sumber Foto: Fox News

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 TULARIN | All Right Reserved