Mereka Menolak Pembubaran FPI - TULARIN >

14 Mei 2019

Mereka Menolak Pembubaran FPI

Mereka Menolak Pembubaran FPI


Front Pembela Islam (FPI) yang belakangan dihujat, akhirnya juga mendapatkan pembelaan berbagai kalangan. Tak terkecuali ahli hukum yang juga terkenal sebagai aktivis Bivitri Susanti, pun turut menunjukkan pembelaannya atas organisasi yang melambungkan Rizieq Shihab tersebut.

Melansir Deutsche Welle, pembelaan aktivis yang akrab disapa Bibip cenderung ke sisi hak FPI untuk berorganisasi. "Hak berorganisasi adalah hak konstitusional," katanya.

Sebagai catatan, izin FPI akan berakhir dalam hitungan hari, tepatnya pada 20 Juni tahun ini. Tak ayal, inilah yang lantas menjadi pemicu suara kencang dari kalangan yang antipati terhadap organisasi ini, hingga menyuarakan penolakan perpanjangan izin atas FPI.

Menurut Bibip, penolakan seperti itu justru menjadi penanda adanya langkah mundur dalam hal tradisi demokrasi. Pijakannya adalah bahwa hak berorganisasi adalah hak konstitusional. "Jadi kalau tidak ada alasan mendasar, seharusnya tidak ada pembubaran organisasi dengan cara apapun," kata aktivis yang juga pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tersebut.

Di sisi lain, dalam wawancara dengan Deutsche Welle, Bibip juga menegaskan jika dirinya juga sangat memahami adanya suara-suara penolakan terhadap organisasi tersebut. "Ada banyak sekali orang yang tidak setuju dengan tindak-tanduk FPI, tapi ini bukan berarti hak mereka untuk berorganisasi yang dibungkam," katanya.

Menurut Bibip, jika ada yang mesti ditangani serius, cukup sekadar yang sesuai dengan kesalahan mereka. Artinya, jika ada tindakan dan perilaku anggota atau petinggi FPI yang menyalahi atau melanggar hukum, maka itulah yang mesti ditindak. "Silakan tindak perilaku mereka yang melanggar hukum," katanya lagi.

Hal lain yang juga diungkapkan oleh BIvitri Susanti adalah efek dari keputusan pembubaran ormas semacam FPI. "Ini yang berbahaya," kata dia. "Menurut saya, sekali kita membubarkan ormas dengan cara semena-mena, organisasi apapun yang dianggap meresahkan bisa tidak diperpanjang izinnya atau dibubarkan. Ini bisa jadi preseden buruk ke depannya."

Penolakan atas pembubaran FPI tak hanya disuarakan oleh Bibip sendiri, namun pernyataan yang kurang lebih senada juga diungkapkan oleh Nursyahbani Katjasungkana. Menurut tokoh yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), apa yang penting di tengah suara penolakan itu adalah prosedurnya.

Sebab menurut Nursyahbani, penolakan itu juga merupakan hak warga. Terlebih jika sebuah organisasi memang acap melakukan kekerasan hingga mengganggu ketertiban. "Warga yang lain punya hak untuk meminta pembubaran," katanya. "Tapi, prosedurnya harus tetap lewat pengadilan, tidak bisa hanya dengan keputusan eksekutif."

Sosok yang juga terkenal sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia itu juga menyebut bahwa FPI bukanlah organisasi yang lahir begitu saja. Ia lahir juga tidak lepas dari demokratisasi yang muncul setelah reformasi.

Jadi, keberadaan FPI adalah konsekuensi dari reformasi. "Ini adalah konsekuensi dari reformasi secara umum," kata dia. "Demokratisasi membuka ruang bagi kelompok-kelompok fundamentalis itu tumbuh."

Maka itu ia melihat, terkait persoalan ini, yang menjadi kunci adalah bagaimana mengontrolnya. "Yang menjadi permasalahannya adalah ada atau tidaknya kontrol terhadap mereka," kata Nursyahbani lagi.

Hal yang dikhawatirkan olehnya adalah pembubaran organisasi tersebut justru berdampak pada semakin sulitnya untuk dikendalikan. "Pemberangusan itu tidak akan menyelesaikan masalah," ia menegaskan.

Tokoh yang juga tercatat sebagai pendiri Lembaga Bantuan Hukum untuk Perempuan Korban Kekerasan (LBH APIK) ini juga memberikan pandangannya tentang risiko yang dapat terjadi. "Dia akan tumbuh di dalam sel-sel yang liar, serupa setelah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dibubarkan, kan gerakan dan orang-orangnya tetap ada," kata dia lagi.*** (TIM)

Editor: Zulfikar Akbar
Foto: Sinar Harapan

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 TULARIN | All Right Reserved