Dari Beranda Facebook, Pendukung Prabowo di KPU Viralkan Pesan Damai - TULARIN >

22 Mei 2019

Dari Beranda Facebook, Pendukung Prabowo di KPU Viralkan Pesan Damai

Dari Beranda Facebook, Pendukung Prabowo di KPU Viralkan Pesan Damai


Tahun politik memang sempat memicu suhu panas dalam interaksi sehari-hari penduduk negeri ini. Tidak hanya elite, namun warga yang bercengkrama di kaki lima pun tak lepas dari pengaruh hawa panas perbincangan politik. Tidak hanya sebelum pemilihan umum, namun setelahnya pun tak kurang panas.

Terutama perbincangan seputar pemilihan presiden (Pilpres) dapat dikatakan menjadi perbincangan terpanas, terlepas di Pemilu 2019, masyarakat juga memiliki anggota legislatif.

Tak terkecuali setelah Pilpres, berbagai rumor hingga bermacam tudingan nyaris tidak pernah kering dari perbincangan. Tidak terkecuali di media sosial.

Namun salah satu yang menarik adalah sikap salah satu pengguna media sosial bernama Miranda Octorida. Ia berterus terang berpihak ke calon presiden yang menelan kekalahan, Prabowo Subianto. Namun ia menolak tudingan-tudingan miring terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang juga lembaga yang menjadi tempatnya bekerja.

Bahkan ia menuliskan secara khusus catatan pribadinya tentang bagaimana transparansi KPU dari tingkat terkecil hingga nasional. Hal itu ia tuangkan di akun facebook miliknya, dan viral!

Catatan anggota KPU dari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, tersebut tampaknya menyita perhatian besar warganet, lantaran muatan pesan positifnya yang menjawab berbagai tudingan. Ia berusaha menjawab, kenapa pengumuman KPU dilakukan tengah malam?

Pasalnya, belakangan memang marak beredar sudut pandang yang menuding KPU melakukan itu lantaran alasan-alasan supaya kecurangan tidak terendus masyarakat. Maka itu, ia menuliskan catatan itu, dan menegaskan bagaimana kecilnya celah buat KPU melakukan kecurangan.

Ia mencontohkan bagaimana ia di kabupaten saja harus bekerja dan menetapkan rekapitulasi jam 03.42 subuh pada 5 Mei lalu. Menurutnya, hal itu wajar-wajar saja.

"Loh, namanya sidang pleno terbuka. Begitu sudah lengkap hasilnya, harus ditetapkan, toh?" katanya di beranda facebook miliknya. "Kami selesai rekapitulasi kecamatan Kepulauan Posek jam 03.42 subuh. Harus diumumkan, toh? Nunggu apa lagi?"

Ia menggambarkan pemandangan dihadapinya di kecamatan dan kabupaten tersebut untuk menegaskan, bahwa di KPU pusat pun kurang lebih berangkat dari kondisi tidak jauh berbeda.

"Peserta rapat pleno terbuka menunggu putusan dan tutupnya rapat saat itu juga. Setelah itu mereka bisa pulang beristirahat dengan mengantongi hasil," katanya lebih jauh. "Begitu juga di KPU RI, mereka selesai merekapitulasi Provinsi Papua jam dini hari, setelah itu harus langsung ditetapkan."

Menurut dia, setelahnya penetapan tersebut akan ada lagi proses penandatanganan saksi. Menurutnya ini termasuk sesi yang lumayan memakan waktu lama.

"Di kabupaten saya, rekapitulasi selesai jam 03.42 subuh. Lalu, kami menyiapkan bahan yang ditandatangani saksi sampai jam 06.00 pagi," ia bercerita. "Saksi menandatangani hasil jam 06.00 subuh, hingga selesai semuanya jam 07.30 pagi."

Ia juga menjelaskan bahwa dalam Peraturann Komisi Pemilihan Umum (PKPU) diatur bahwa masa rekapitulasi penghitungan suara nasional adalah sejak 18 April hingga 22 Mei 2019. Jadi, menurutnya, kalau penghitungan itu selesai tanggal 20 Mei, lalu diumumkan, maka itu boleh.

Soal anggapan apakah adanya pelanggaran aturan di sana, ia menegaskan bahwa barulah dapat dikatakan pelanggaran jika sudah melewat batas ditetapkan, yakni pukul 24.00 WIB, tangal 22 Mei. Ringkasnya, jika sudah jam 01 dini hari, dan memasuki tanggal 23 Mei, barulah dapat dikatakan sebagai pelanggaran.

Ia juga mengajak melihat bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, adanya skorsing oleh pimpinan untuk istirahat hanya atas izin dan kesepakatan saksi yang hadir. "Jadi TKN 01 dan BPN 02 setuju untuk jadwal Papua dibacakan pada jam segitu," ia menanggapi pengumuman hasil KPU yang disampaikan sebelum batas akhir.

Miranda juga menjelaskan bahwa soal gugatan ke MK bisa dilakukan selama tiga hari sejak hasil tersebut diumumkan. Hal itu, menurut dia, supaya pihaknya di daerah pun dapat segera mempersiapkan penetapan hasil Pemilu untuk anggota DPRD yang rencananya dilakukan tanggal 27 Mei 2019.

"Jangan bilang curang. Semua dihadiri saksi dari rekap kecamatan sampai KPU RI," tegasnya dalam catatan singkatnya. "Jangan bilang tidak percaya MK, jika punya cukup bukti pasti akan diproses MK."

Ia juga bercerita jika capres pilihannya juga kalah di daerah di mana ia sendiri turut melakukan penghitungan. "Tapi itulah kenyataannya," kata Miranda lagi. "Berusahalah ikhlas bahwa 'kerajaan' ini belum saatnya untuk dipimpin beliau. Saya yakin, ratusan ribu pekerja KPU punya pilihan berbeda yang mereka juga tidak mau pilihannya dicurangi."

Namun ia juga berterus terang, bahwa jika saja ia bukan bekerja di KPU, pastilah dirinya dapat saja ikut terprovokasi. Kemungkinan ini bisa terjadi, menurutnya, karena ketidaktahuan tentang Pemilu. Namun karena dirinya turut menjalani sistem tersebut, jadi ia tahu bahwa apa yang selama ini dituduhkan itu tidak benar--soal anggapan adanya kecurangan dan sebagainya.

Miranda memastikan bahwa semuanya sudah dilakukan dengan terbuka. Namun ia juga mengakui adanya perasaan miris lantaran saat menginginkan keterbukaan informasi publik dengan real count 
kemungkinan untuk khilaf bisa saja terjadi.

Kekhilafan yang tidak disengaja itu, kata dia, yang tampaknya menjadi pemicu hingga dituduh curang. "Padahal penetapan bukan dari Situng yang bahkan sampai sekarang kami masih menginput DA1, DAA1, dan DB1," katanya lagi. "Nah, primadonanya bukan C1 saja, loh. Ada juga ribuan lembar lainnya yang harus diinput sehingga masyarakat bisa melihat hasil rekap di kecamatan, kabupaten, provinsi lewat (situs) InfoPemilu, bukan hanya melihat C1."

Miranda menegaskan bahwa semua memang sudah sangat terbuka. Bahkan rekap manual berjenjang juga sangat terbuka. Sebab, kata dia, di tingkatan ini juga dihadiri para saksi dan pastinya wartawan.

"Setiap angka yang disebut terbuka untuk dikoreksi," ia menegaskan lagi. "Salah (walaupun) satu angka saja, meskipun itu angka DPT, bukan angka perolehan suara, duh, panjang pertanggungjawabannya."

Ia mencontohkan di kabupatennya, ada yang rekapnya membutuhkan waktu sampai empat jam untuk satu kecamatan. Penyebabnya cuma karena salah angka DPT. "Ditanya detail sampai dapat dan sesuai dengan kesepakatan saksi," Miranda bercerita.

Terkait penghitungan di KPU, ia juga mengajak melihat bagaimana wartawan pun turut memantau. Wartawan juga bukan wartawan Indonesia saja yang hadir di KPU RI, tapi juga pasti wartawan luar negeri. "Jadi tidak perlu pakai tagar lagi, ya," ia menyindir tren media sosial. "Kalau ada yang error sudah pasti diliput mereka (wartawan)."

Tak hanya itu, Miranda pun memberikan pesan di beranda facebook miliknya. "Jangan menganggap yang tidak sesuai harapan kita adalah curang. Jangan mudah menuduh hal yang kita sendiri tidak paham betul."

Ia menyayangkan realitas di mana banyak para pendukung capres yang kalah namun justru menebar doa yang buruk.

"Bahkan mendoakan azab untuk pemenang Pemilu, astagfirullah. Ada yg doakan azab untuk KPU?
Astagfirullah," katanya.

Ia bahkan mengajak agar jika harus berdoa akan lebih baik mendoakan kebaikan untuk pemenang Pemilu agar bisa memimpin Indonesia dalam Rahmat Allah. "Itu lebih baik daripada berdoa azab untuk beliau," tutupnya.

Patut dicatat, hingga tulisan ini diturunkan, Miranda sudah mendapatkan respons berupa 17 ribu share atau jumlah yang membagikan catatan unggahannya. Tentu saja, tampaknya respons warganet tersebut tidak lepas dari muatan pesannya yang berangkat langsung dari pengalaman pribadinya. Di samping juga lantaran pesan-pesan di dalam catatannya itu yang bernada positif.

Tak pelak, Miranda dapat dikatakan fenomenal. Ia sudah melakukan sesuatu yang melampaui pekerjaannya. Meskipun ia masih dilelahkan oleh pekerjaannya sebagai anggota dari otoritas yang bertanggung jawab untuk Pemilu, ia juga bersedia turun tangan untuk menurunkan tensi yang lahir akibat propaganda berbagai pihak dengan catatannya.

Perkembangan berita meresahkan
Patut dicatat, berdasarkan laporan Mafindo, jauh sebelum Pilpres berlangsung, publik memang banyak yang terseret ke dalam ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Per Juli 2018 lalu saja, terdapat 13 konten.

Hal itu memang sudah dianalis oleh Chairman Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho. Melansir CNNIndonesia.com, Jumat (11/8/2018) lalu, ia memprediksi tren penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di kalangan netizen Indonesia masih akan terus berlanjut menjelang Pilpres 2019, dan kemudian berlanjut hingga setelah Pilpres.

"Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan semakin terjangkau, pertarungan opini di dunia maya merupakan pilihan termudah dan utama bagi masyarakat," ujar Septiaji.

Ia berpandangan ada dua faktor utama yang memicu maraknya hoaks dan ujaran kebencian pada tahun politik. Di samping adanya polarisasi antarkekuatan politik, juga karena tingkat literasi digital serta literasi media masyarakat yang masih rendah.

Pernyataan senada juga pernah diutarakan Presidium Mafindo, Anita Wahid. Menurutnya, pertarungan politik nasional maupun daerah beberapa tahun terakhir menjadi bukti, bahwa hoaks telah menjadi senjata yang efektif dalam mencapai kepentingan politik tertentu.

Menurut dia, hoaks atau kabar bohong, juga menjadi alat untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia yang tingkat literasinya masih rendah.

Melansir VOAIndonesia, ia juga menjelaskan bahwa pemakaian hoaks dengan muatan isu SARA, harus menjadi kewaspadaan masyarakat agar jangan mau lagi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Menurut dia, memang ada realitas ironis terkait peredaran berita bohong. Pasalnya, kemampuan memproduksi hoaks jauh lebih banyak dan cepat dibanding upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Di sisi lain, Anita juga menggarisbawahi, bahwa kondisi itu harus diantisipasi dengan pembekalan literasi digital dan non-digital. Dengan begitu, menurutnya, masyarakat akan mampu membedakan hoaks serta tidak mudah dipancing provokasi yang dapat mengobarkan konflik.

“Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa fitnah itu adalah alat, senjata konflik yang paling besar saat ini di era informasi," kata Anita dalam diskusi mengenai dampak hoax, di Kampus Universitas Surabaya, tahun lalu. "Itu sebabnya kalau kita melihat di semua kontestasi politik yang kita punya beberapa tahun terakhir, semuanya mempergunakan fitnah, mempergunakan hoaks, mempergunakan berita palsu."

Lebih jauh ia juga menegaskan bahwa itu juga pemicu kenapa sekarang sangat penting buat elemen masyarakat untuk membekali dirinya dengan literasi digital. "Literasi apa pun termasuk juga yang non-digital karena sekarang juga banyak fitnah yang disebarkan melalui selebaran, atau yang lain-lainnya,” Anita Wahid, menegaskan.

Ya, Mafindo sendiri sejauh ini tercatat sebagai salah satu gerakan yang turut memberantas penyebaran berita hoaks yang berangkat dari praduga-praduga negatif. Lembaga ini tercatat aktif melawan dan meredam hoaks tersebut. Mereka sering tampil lewat edukasi publik, baik secara sosialisasi langsung atau hanya melalui media sosial.

Tentu saja, kegigihan para penggerak Mafindo tampaknya kini kian memperlihatkan hasil positif. Miranda menjadi contoh, bahwa upaya melawan hoaks dan kabar-kabar meresahkan dan menularkan praduga negatif, bisa lahir dari mana saja. Tentu saja, hal ini membangkitkan optimisme bahwa banyak yang terpanggil untuk menjaga kewarasan publik.*** (Dbs)

Editor: Zulfikar Akbar
Sumber Foto: KPUD Lingga

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 TULARIN | All Right Reserved