Mimpi Indah HTI, Mimpi Buruk Ibu Pertiwi - TULARIN

16 April 2019

Mimpi Indah HTI, Mimpi Buruk Ibu Pertiwi

Mimpi Indah HTI, Mimpi Buruk Ibu Pertiwi

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sempat berupaya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN--bedakan dengan PTUN) setelah gugatan mereka pada Mei lalu kandas. Akhirnya, kini pun mereka harus kembali gigit jari. 
Pengadilan yang menangani masalah diajukan HTI menilai bahwa mimpi indah organisasi tersebut berisiko menjadi mimpi buruk bagi Ibu Pertiwi. Bagi republik ini sendiri.
Bukan rahasia bahwa organisasi HTI sama sekali tidak menganggap hukum dan peraturan di negeri ini sebagai sesuatu yang harus mereka hormati. Mimpi mereka adalah mimpi untuk mendirikan khilafah. Terlepas orang-orang di dalam organisasi tersebut adalah figur-figur yang lahir dan hidup di negeri ini, namun mimpi mereka bukanlah menghidupkan negeri di mana mereka hidup.
Juga bukan rahasia jika keberadaan mereka justru hanya untuk menghidupkan ide-ide mereka yang jelas-jelas berseberangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi mereka, mematikan apa yang sudah ada di negeri ini, dari UU hingga segala hukum yang dianut di negeri, adalah sebuah misi yang harus diperjuangkan sampai mati.
Silakan simak pernyataan-pernyataan Ismail Yusanto yang kerap membicarakan apa saja alasan dia menolak pelarangan terhadap kegiatan organisasinya. Ia selalu berdalih bahwa yang ia perjuangkan adalah salah satu ajaran Islam, dan tidak ada yang salah.
Sementara pihak berwenang, terutama majelis hakim yang menangani banding diajukan HTI, memastikan bahwa apa yang dilakukan HTI tidak lain adalah mengganti Pancasila, UUD 1945, dan mengubah NKRI menjadi negara khilafah. Itulah kenapa segala dalih dikemukakan organisasi tersebut tidak digubris oleh majelis hakim.
HTI memang mengawali upaya mereka untuk bisa menarik napas lagi lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), awalnya. Namun PTUN menolak gugatan mereka pada 7 Mei 2018. "Kami akan melakukan upaya hukum berikutnya, banding," kata Ismail Yusanto usai persidangan yang dipimpin Tri Cahya Indra Permana.
Lantas organisasi tersebut juga berharap bisa "menggoda" PT TUN yang notabene menangani perkara di tingkat banding.
Hasilnya lagi-lagi dimentahkan. PT TUN pun menilai keputusan pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM dengan SK Nomor AHU 30.AH.01.08 Tahun 2017 sudah tepat. Sebab dengan SK itu, praktis SK Kemenkumham Nomor AHU-00282.60.10.2014 yang selama ini menjadi nyawa bagi HTI, tercerabut dan mengharuskan HTI untuk menguburkan diri.
Begitu juga, menurut PT TUN, keputusan PTUN yang menolak gugatan HTI pun sudah benar. Sebelumnya, PTUN menolak mereka karena pertimbangan, "Penggugat memandang demokrasi adalah sistem kufur karena menjadikan kewenangan ada di tangan manusia bukan pada Allah," seperti dibacakan Tri Cahya, saat itu.
Senada dengan alasan PT TUN yang juga tidak jauh dari pertimbangan PTUN. Disebutkan bahwa, Kemenkumham berwenang mencabut keputusan a quo atas dasar oleh fakta-fakta pelanggaran. 
Selain itu, HTI juga dinilai telah terbukti mengembangkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila UUD NRI Tahun 1945 serta kegiatan-kegiatan menyebarluaskan ajaran atau paham tersebut arah dan jangkauan akhirnya bertujuan mengganti Pancasila, UUD 1945, serta mengubah NKRI menjadi negara khilafah.
Tentunya dapat dipastikan bahwa pihak pengadilan sudah melihat bagaimana rekam jejak organisasi itu dalam menularkan ide-ide yang rawan menjadi rayap dan dapat menggerogoti tiang-tiang besar negeri ini. 
Publik belum lupa. Reportase berbagai media pun masih mudah ditelusuri. Bagaimana Stadion Gelora Bung Karno yang sejatinya dibangun untuk kebanggaan negeri ini, untuk merepresentasikan semangat keindonesiaan, justru sempat disulap oleh mereka untuk semakin menggaungkan keberadaan mereka. Bahkan itu sudah dilakukan sejak 2007.
Ketika mereka mulai merasa di atas angin, mereka juga sempat mengadakan lagi muktamar untuk mengokohkan eksistensi mereka pada tahun 2013 di stadion yang berdiri di jantung ibu kota negara tersebut. 
Tak terkecuali pada tahun 2015, lagi-lagi mereka memanfaatkan stadion itu untuk semakin melantangkan suara dan mimpi mereka menguasai negeri ini, mencerca demokrasi, meski mereka sendiri sempat hidup lama karena terbantu oleh kekuatan demokrasi. Terlebih lagi dengan keberanian mereka terang-terangan menunjukkan impian mendirikan negara khilafah, menurut Azyumardi Azra (tayang di Tirto, 20 Juli 2018), sudah masuk kategori sangat radikal. 
Mengutip Azyumardi Azra dalam reportase Tirto bertajuk Radikalisme di Kampus Berkembang karena Tidak Ada Gerakan Tandingan, ia juga menegaskan bahwa radikalisme yang menjurus ke khilafah memang memiliki muatan terbilang bahaya. "Kriteria radikal paling tinggi: ketika ingin berjihad, perang untuk menegakkan khilafah."
Tentunya apa yang diutarakan ilmuwan sekelas Azyumardi Azra tak dapat dipandang sekadar isapan jempol belaka. Terlebih negeri ini pun punya catatan hitam bagaimana ketika sekelompok orang ingin mendesakkan ideologi yang hanya berlatar identitas "kalangan sendiri", menorehkan kelamnya sejarah yang menodai wajah negeri ini. 
Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, pernah menjadi bukti bagaimana sebuah impian indah dari kelompok yang hanya mendesakkan ego kalangan sendiri, dapat saja menjadi mimpi buruk bagi negeri ini sendiri. Ini sekaligus untuk menutup mulut bagi yang ingin berkilah, "Kan, HTI belum pernah mengangkat senjata di negara ini?"
Perjalanan panjang sejarah Ibu Pertiwi dan riwayat pertumpahan darah yang pernah terjadi, telah cukup menjadi pelajaran sekaligus acuan bagi pemerintah sebagai penanggung jawab perjalanan negeri ini dalam bertindak. 
Mencegah darah tumpah jauh-jauh hari jauh lebih baik dibandingkan membuang tenaga dan uang yang mestinya bisa digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Mencegah ketakutan menyebar karena perang, jauh lebih lebih baik dibandingkan menunggu banyak nyawa hilang dan kehancuran di mana-mana.
Pemerintah hingga kalangan yudikatif yang berwenang di sisi hukum, dapat dipastikan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan dampak membahayakan yang dapat terjadi. 
Sebab, negeri ini terbilang kenyang dengan hantaman dari dalam, seperti DI/TII sampai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menyaru seperti halnya HTI--membawa nama Indonesia untuk organisasi namun hanya untuk merusak apa yang ada dari dalam. Maka itu, sebelum HTI mengulang cerita seperti PKI atau DI/TII, sudah sepantasnya pemerintah mengadang mereka agar tak beranjak lebih jauh lagi.
Maka itu, pilihan pemerintah untuk menghentikan mimpi indah HTI adalah pilihan untuk tetap memastikan mimpi indah rakyat yang mencintai negeri ini sendiri. Jika HTI menyadari dan mengakui diri sebagai rakyat negeri ini, tentu saja, mimpi indah negeri ini semestinya jadi mimpi indah mereka juga.*** (Oleh: Zulfikar Akbar)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 TULARIN | All Right Reserved