TULARIN >

Headline

Kolom

Cheers

Human

Politik

07 November 2019

Antara Jakarta dan Gubernur Ngelantur


Jakarta tidak berhenti gaduh. Bukan sekadar suara klakson di jalanan, atau teriakan kondektur di terminal-terminal. Bukan juga teriakan mengarah kepada copet yang berlari dengan napas tersengal-sengal. Sekarang kegaduhan itu lahir dari wajah-wajah santun yang berbakat menjadi begal.
Anies Baswedan. Sebuah nama yang semakin melekat saja dengan berbagai media. Hampir tiada hari tanpa berita tentangnya. Sebagaimana tidak kenal kata berhenti pula ia menciptakan gagasan yang mengundang keributan. 
Eh, saya bukan sedang menghakiminya memiliki bakat begal. Namun cuma meluapkan secuil rasa kesal, kenapa Jakarta semakin ke sini terlihat seperti karung uang yang dipercayakan ke tangan-tangan begal, sementara warganya semakin terbalut dalam nasib sial?
Kenapa saya mesti kesal? Ya, kenapa, ya?
Namun yang jelas, jauh-jauh hari, saya termasuk yang bersuara kencang, entah di artikel demi artikel atau bahkan media sosial agar kota ini tidak jatuh ke tangan pembawa sial. 
Sejak itulah saya kencang bersuara lewat media yang memberi tempat untuk saya bicara, sekitar dua tahun lalu, ketika narasi yang berkembang adalah semestinya kota ini berada di tangan orang-orang yang sopan santun, lembut, dan tetek bengek yang akhirnya beneran bikin Jakarta seperti menderita penyakit bengek. 
Tahu kan penyakit bengek? Ya, itu adalah sebutan untuk penyakit yang bikin sulit bernapas karena saluran pernapasan yang terhambat lantaran adanya penyempitan di saluran tersebut. Udara yang dibutuhkan oleh tubuh tidak leluasa masuk dan keluar sebagaimana mestinya.
Kira-kira beginilah Jakarta hari ini. Saat daerah-daerah tetangganya muncul ke media dengan gagasan dan ide untuk berkembang, Jakarta hanya muncul dengan berita-berita timpang. Gubernurnya sendiri sering bicara ketimpangan, sementara ia sendiri adalah pemicu ketimpangan. 
Sialnya Jakarta, punya pemimpin yang terlalu jeli melihat kesalahan di luar, namun tak pernah terlihat mampu melihat kesalahan di dalam dirinya sendiri.
Diibaratkan sopir ugal-ugalan, inilah yang diperlihatkan sopir bernama Anies Baswedan. Ketika penumpang teriak-teriak, kendaraan disopirinya terguncang-guncang, ngerem dan ngegas sesukanya, ia memilih memarahi penumpang, kondisi jalan, sampai dengan menyalahkan mobil lain. 
Ia tidak merasa sedang menyupiri dengan cara ugal-ugalan. Hingga setengah perjalanan pun, ia menolak mencari kesalahannya dalam melihat penumpang yang butuh ketenangan, atau mobil yang berjalan mengikuti tangan di balik kemudi, dan kaki yang menguasai gas dan rem. 
Baginya cuma ada kesalahan di luar dirinya. Di dalam dirinya, baik-baik saja, karena punya pengalaman jadi menteri, punya pengalaman jadi rektor, jadi sudah cukup untuk mengklaim diri sebagai "sopir" berpengalaman yang tidak pantas disalahkan.
Sekarang tinggal menunggu, apakah sopirnya bisa berubah, atau membiarkan kendaraan terguling, penumpang terpental, atau supirnya sendiri yang diturunkan di tengah jalan? 
Warga Jakarta tentu saja pemilik kendaraan itu sendiri, bukan sekadar penumpang. Kalaupun sempat salah memilih sopir, masih bisa menentukan, memaksa sopir mengubah cara menyetir, atau mengusir sang supir untuk sopir lain yang lebih baik lagi.***
Penulis: Zulfikar Akbar
Sumber Foto: Merdeka

02 November 2019

Tanggapan atas Polemik APBD 2020 DKI Jakarta

Beberapa hari ini, di media ramai pemberitaan tentang adanya penemuan "aneh" dalam RAPBD 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya rencana pengeluaran yang disusun oleh Suku Dinas Pendidikan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Ramainya berita tersebut berawal dari unggahan salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bernama William Aditya Sarana, di akun Instagram pribadinya, bahwa dirinya menemukan pos anggaran 'janggal' yang termuat di website apbd.jakarta.go.id, di mana menurutnya perlu dikoreksi.
Anggaran 'janggal' itu misalnya rencana pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar, penyediaan sejumlah ballpoint sebesar Rp 124 miliar, pengadaan komputer sebesar Rp 121 miliar, dan seterusnya.
Menanggapi kritikan, pihak Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Timur pun memberi pengakuan, mulai dari salah ketik (input), terburu-buru karena waktu terbatas, dan akhirnya diluruskan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat.
Syaefuloh mengatakan, bukan salah input atau semacamnya, tetapi anggaran yang terpampang di website hanya sementara, karena masih akan ada penyesuaian, ketika RKAS dari masing-masing sekolah sudah masuk seluruhnya.
Mendengar ramainya berita tentang anggaran yang disusun jajarannya, Gubernur Anies Baswedan ikut berkomentar. Beliau menyampaikan bahwa sudah ada instruksi darinya agar anggaran 'disisir' kembali.
Tidak hanya itu, Anies juga 'menghajar balik' William, yang disebutnya sebagai orang baru yang sedang cari panggung. Beliau juga mempersoalkan sistem penganggaran yang dinilainya "tidak smart", dan merupakan warisan buruk para pendahulunya.
Anies menyebut diksi "cari panggung", "tidak smart" dan "warisan buruk". Benarkah demikian? Tentu cuma beliau yang tahu jawabannya, mengapa ada penggunaan ketiga diksi itu.
Mengenai sudah ada instruksi kepada jajarannya, saya sudah meluangkan waktu untuk menonton tayangan videonya lewat Youtube. Instruksi itu diberi pada Rabu, 23 Oktober 2019. 
Lewat instruksinya, Anies memberi deadline penyisiran anggaran tepat pada Jumat, 25 Oktober 2019. Artinya wajib selesai dalam dua hari, sehingga Senin, 28 Oktober 2019 dapat dibahas bersama anggota DPRD DKI Jakarta.
Saya tidak bermaksud menyalahkan Anies, hanya saya agak kecewa dengan diksi "cari panggung". Mengapa William dituduh sedang bersensasi, padahal tugasnya untuk mengawal anggaran pemerintah daerah sudah dilakukan dengan tepat dan benar.
Menurut saya, William tidak salah (meskipun mungkin bablas karena mengunggahnya ke media sosial). Deadline penyisiran anggaran tiga hari sebelum pembahasan di DPRD, dan ketika William mengoreksinya, artinya memang benar di waktu dan tempat yang tepat.
Lalu apa alasan Anies menyebut William "cari panggung". Bukankah panggung itu sudah otomatis tersedia pada Senin, 28 Oktober 2019 yang wajib dimanfaatkan William sebagai wakil rakyat?
Kemudian soal sistem yang tidak smart, apakah maksudnya bahwa si peng-input data anggaran tidak perlu mengandalkan hati dan kejeliannya saat bekerja karena sudah percaya penuh kepada koreksi 'salah-benar' sarana teknologi?
Sehebat dan secanggih apa pun sistemnya, intervensi manusia tetap diperlukan. Maknanya, yang salah bukan sistemnya, tetapi orang-orang yang menggunakan sistem (alat bantu) itu sendiri. Sekali lagi, sistem adalah alat bantu, bukan andalan satu-satunya.
Dan karena disinggung sebagai 'pewaris' sistem buruk (tidak smart), dua mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat turut berkomentar. 
Ahok mengaku sistem (e-budgeting) tidak bermasalah, asal petugas peng-input data tidak mengada-ada atau melakukan mark up anggaran. Sistem itu diperlukan justru demi menjamin transparansi anggaran.
Senada dengan Ahok, Djarot juga menilai bahwa kesalahan ada pada petugas. Petugas itulah yang mestinya dievaluasi. Dan bilamana sistem butuh penyempurnaan, hal itu bisa dilakukan lebih lanjut.
Yang mengejutkan, di tengah polemik, ternyata sebanyak dua pejabat penting mengundurkan diri. Kedua pejabat tersebut yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi.
Mahendra mengundurkan diri pada Jumat, 1 November 2019, sementara Edy sudah melakukan hal yang sama pada Kamis, 31 Oktober 2019. Mereka berdua telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Gubernur Anies.
Menyaksikan pengunduran diri kedua pejabat di atas, Anies mengaku terkejut, namun beliau tetap menghormati keputusan yang mereka ambil. Untuk pelaksana tugas Kepala Bappeda, Anies menunjuk Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman Sri Suharti.
Sedangkan posisi pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum ditunjuk, barangkali Anies masih menunggu kehadiran fisik Edy yang sedang berada di luar kota.
Mengapa Mahendra dan Edy mengundurkan diri? Alasan pasti tentang hal itu tentu yang paling tahu adalah mereka berdua dan Anies. Namun kiranya bisa ditebak, bahwa sangat mungkin penyebabnya yakni terkait soal pembahasan APBD 2020 DKI Jakarta yang banjir kritik.
Memutuskan mengundurkan diri, apakah artinya Mahendra dan Edy merasa paling bertanggungjawab atas munculnya polemik APBD 2020? Tampaknya demikian, meski penanggungjawab tertinggi adalah Gubernur Anies.
Sedikit menduga dan rasanya tidak salah untuk disampaikan, daripada berharap Mahendra dan Edy mau mengungkap jelas alasan mereka mengundurkan diri, setidaknya ada 3 penyebab keduanya mengundurkan diri: tertekan oleh situasi, merasa bersalah, serta ingin terbebas dari belitan masalah.
Penyebab pertama dan kedua cukup jelas, siapa pun pasti mengalami hal itu. Namun penyebab ketiga inilah yang patut disayangkan. Bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah mengundurkan diri, ya, itu sering dilakukan para pejabat.
Akan tetapi, akan sangat baik bila proses pembahasan APBD 2020 diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian Mahendara dan Edy mempertimbangkan untuk mengundurkan diri atau tidak.
Sebesar apa pun tekanan dari luar mestinya dihadapi, agar langkah mengundurkan diri tidak dianggap sebagai aksi "cuci tangan", di samping pantas diteladani oleh para pejabat lainnya. Baik pejabat yang berada di posisi yang lebih tinggi, setara maupun yang lebih rendah.
Mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Surat pengunduran diri Mahendra dan Edy sudah diterima Gubernur Anies. Semoga saja polemik anggaran segera berakhir dan tidak ada lagi pejabat yang mengundurkan diri.
William, Anies dan Ahok-Djarot telah beragumen, serta dua pejabat penting mengundurkan diri. Namun hemat saya tidak perlu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang paling penting di sini sebenarnya mempertahankan dan memperbaiki sistem, serta mengawasi para petugas yang bekerja di balik sistem itu.
Saya punya pengalaman soal "sistem-sisteman", sangat sederhana, tidak serumit e-budgeting Pemprov DKI Jakarta, tetapi agaknya mirip. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah memimpin sebuah lembaga pendidikan (kepala sekolah) yang tentunya berurusan dengan soal anggaran.
Bicara mengenai anggaran, khususnya di lembaga pendidikan, boleh dibilang kompleks dan rumit. Salah-salah alokasi bisa fatal dan menyebabkan kerugian keuangan sekolah (defisit).
Sekolah yang saya pimpin itu 'akrab' dengan yang namanya defisit (pemasukan sedikit, pengeluaran banyak). Penyusunan RKAS kerap dilakukan manual dan lebih banyak mengandalkan terkaan (kira-kira).
Sebagai pejabat baru, saya ingin menghindari diri dari dosa lama. Saya mulai mempelajari aliran pemasukan dan pengeluaran sekolah. Dan saya menemukan, betul salah satu penyebab utama defisit adalah minimnya kontribusi dari para peserta didik (iuran bulanan).
Tidak tega membebani orang tua peserta didik, saya putuskan iuran bulan tidak berubah, meskipun pihak yayasan menganjurkan saya menaikkan uang sekolah.
Yang saya lakukan berikutnya yakni mengubah tradisi penyusunan anggaran. Saya meminta penyusunan anggaran di tahun berikutnya wajib dicicil sedini mungkin dan dibuat detail per kebutuhan, per harga, per unit barang dan sebagainya.
Apa yang saya temukan, ternyata pola penyusunan anggaran sebelumnya dilakukan serampangan, yang penting jumlahnya sesuai RAB (seimbang antara pemasukan dan pengeluaran).
Tradisi baru yang saya munculkan tidak seindah yang saya bayangkan. Saya mulai diprotes sana-sini, dinilai berbelit-belit dan kaku. Maksudnya kalau nilai anggaran dibuat statis, takut tidak mengakomodir kebutuhan mendadak.
Tetapi saya tetap pada pendirian, semua anggaran kebutuhan harus rinci. Barang sekecil apa pun wajib ditulis untuk kebutuhan apa, pada saat kapan dan seterusnya. Tidak ada kebutuhan mendadak. Maka saya minta 2 persen dari total anggaran disisihkan sebagai cadangan.
Intinya saya tidak mau biaya kebutuhan mendadak itu diselip-selipkan di anggaran lain. Dan jika 2 persen anggaran cadangan tidak terpakai, maka wajib digunakan lagi untuk tahun anggaran berikutnya. Pokoknya begitu terus-menerus.
Anies pada arahannya (23/10) mengatakan sangat mungkin ada "permainan" bersama toko atau penyuplai barang kebutuhan. Maka pada pengalaman lampau, saya meminta bendahara sekolah menyerahkan nama-nama toko atau penerbit (pembelian buku) rekanan.
Karena dengan sudah adanya sistem 'kaku' keuangan, peluang permainan anggaran tetap terbuka. Saya tahu bahwa beberapa toko dan penerbit sengaja mengikat relasi dengan sekolah saya lewat iming-iming hadiah liburan atau voucher belanja.
Tidak ada diskon khusus (di balik meja) dan tidak ada tawaran liburan! Semua barang dibeli sesuai kebutuhan nyata. Barang atau buku pegangan belajar-mengajar (peserta didik dan guru) yang kurang berkualitas tidak boleh dibeli. Barang mahal namun berkualitas tidak jadi soal. 
Saya tidak ingin menipu orang tua dan anak-anaknya dengan belanja benda tidak berguna. Maksudnya begini, misalnya saja buku pelajaran. Saya yakin bukan cuma sekolah saya yang melakukan ini. 
Terkadang ada produk buku yang sebenarnya kurang berkualitas atau tidak cocok dipakai tetapi konsisten dibeli oleh sekolah. Mengapa? Karena ada "kontrak abadi". Di balik kontrak itu ada diskon atau uang kerohiman bagi panitia pengadaan buku. Saya tidak nyaman dengan itu.
Maka, saya tidak pernah mau mengikat kontrak kerjasama abadi dengan toko atau penerbit mana pun. Kalau barang atau bukunya bagus, kerjasama dapat berlanjut. Namun jika sebaliknya, kerjasama berakhir. Saya minta bendahara, wakil kepala sekolah dan para guru mencari rekanan baru.
Saya akhiri kisah pengalaman saya. Saya hanya mau mengatakan bahwa, dengan ada sistem (baku) saja, permainan anggaran tetap ada. Apalagi tanpa sistem, penyusunan anggaran bisa dilakukan secara liar.
Semoga Pemprov DKI Jakarta segera membenahi anggarannya untuk tahun 2020, supaya uang yang dialokasikan tidak terbuang sia-sia. Kasihan masyarakat yang terbebani membayar kontribusi (berupa pajak).
***
Ilustrasi: liputan6.com

01 November 2019

RIP Alfin Lestaluhu: Bintang Kecil yang Bersinar Terang dari Maluku


Tularin.com | Jakarta - Alfin Farhan Lestaluhu hanya mendapatkan kesempatan hidup yang terbilang singkat. Dalam usia 15 tahun, ia wafat, dan membuat banyak orang tercekat.

Bagi para penggemar sepak bola Tanah Air, rasanya baru kemarin melihat pemain U-16 ini melesakkan bola ke gawang Filipina. Kamis (31/10/2019), tepat pukul 22.11 WIB, ia justru berpulang, setelah sempat dikabarkan sakit pasca-gempa menimpa Ambon pada September lalu.

Saat Ambon mengalami gempa berkekuatan 5,6 SR, Kamis (26/9/2019), Alfin sedang berada di Desa Tulehu, Maluku Tengah. Alhasil ia dan keluarganya memutuskan untuk mengungsi.

Namun setiba di pengungsian, ia justru mengalami kondisi kesehatan yang semakin memburuk, hingga ia dirawat di Rumah Sakit Tentara Ambon.

Berselang 10 hari sejak gempa, melihat kondisinya semakin parah, alhasil ia dibawa ke Jakarta. Alfin diterbangkan ke Jakarta pada hari Senin (7/10/2019), dan dirawat di RS Royal Progress.

Ayahnya, Erwin Lestaluhu, Ketua PSSI Maluku Sofyan Lestaluhu, dan dokter dari Rumah Sakit Tentara Ambon, turut mendampingi Alfin ke Jakarta.

Pelatihnya, Bima Sakti, termasuk rajin meng-update kondisi Alfin sejak diberangkatkan dari Ambon hingga ia meninggal dunia.

Menurut laporan PSSI, dokter yang merawat Alfin memberikan diagnosis terakhir bahwa Alfin wafat karena menderita encephalitis atau infeksi otak dengan hypoalbumin.

Kenangan dari lapangan hijau
Sebelum wafat di usianya yang masih belia, Alfin sempat menorehkan prestasi yang melekat kuat di benak para penggemar sepak bola Tanah Air. Pasalnya, ia memang tercatat sebagai pemain Timnas U-16 dan sempat tampil di ajang Kualifikasi Piala Asia U-16 2020.

Di laga perdana pada ajang inilah ia mencetak satu gol istimewa walaupun ia sendiri adalah pemain bertahan. Ia mencetak gol itu ke gawang Filipina pada menit ke-52, dan di laga tersebut Indonesia mencatat kemenangan 4-0.

Golnya sendiri merupakan gol ketiga dari empat gol keseluruhan. Menjadi istimewa karena gol itu dilesakkannya lewat sudut sempit di kiri gawang lawan.

Ya, satu gol tersebut tentu saja tetap menyisakan kenangan di benak jutaan pecinta sepak bola Tanah Air. Usianya yang terbilang pendek, namun ia menjadi bintang sepak bola yang akan terus disebut dalam sejarah sepak bola Indonesia. Selamat jalan, Pahlawan! (R1)

Editor: Zulfikar Akbar
Foto: PSSI




30 Oktober 2019

Kemenkop Siapkan Enam Langkah Sukses untuk Usaha Kecil


Tularin.com, Jakarta - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tampaknya akan melahirkan gebrakan. Kementerian Koperasi dan UKM sudah menyiapkan enam langkah untuk menangani sektor usaha tersebut, Senin (28/10/2019).

Sinyal tersebut menguat setelah pertemuan Ketua Pokja Koperasi dan UMKM Sudhamek Agung Waspodo dan Menkop UKM Teten Masduki, di kantor Kemenkop, Jakarta.

Sudhamek pun memastikan pihaknya sudah membicarakan langkah tersebut dengan Menteri Teten. "Dalam pertemuan itu, kami membahas tentang 6 key success factors pemberdayaan UMKM," Sudhamek menjelaskan.

Dari keenam langkah itu mencakup affirmative policies berbentuk Omnibus Law. Terkait ide ini, juga sudah mendapatkan lampu hijau Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya di periode kedua.

Selain itu juga, langkah sukses itu juga mencakup pembentukan project management office (PMO), lantaran ada kementerian dan lembaga yang ikut menangani UMKM.

PMO dinilai perlu karena dapat membantu menghilangkan ego sektoral, karena di sana akan lebih membangun sistem kolaboratif.

Sementara langkah ketiga adalah mencetak local champions, yang diyakini akan siap membangun komunitas di berbagai daerah.

Terkait Local Champions tersebut, menurut rilis lembaga terkait, dapat berupa informal leaders atau formal leaders, di antaranya adalah kepalal desa.

Saat ini, diyakini terdapat ribuan kepala desa yang sebenarnya memiliki keinginan kuat dapat memberdayakan masyarakat.

Selain itu, langkah keempat, disebutkan tentang kebutuhan pendampingan untuk mengembangkan UMKM.

Sedangkan kunci sukses kelima adalah terbangunnya knowledge hub yang bisa diberi nama semisal KUMK University dengan kurikulum, 20 persen berupa teori dan 80 persen praktik. Direncanakan, kurikulum itu akan dibuat dalam lima jenjang yang bisa diambil per modul.

Sedangkan langkah keenam adalah membangun kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil dalam bentuk value chain-based partnership.

Menteri Teten sendiri juga menegaskan bahwa pihaknya akan menekankan pendekatan klaster. Dengan begitu, scale of economic pelaku KUMKM mudah tercapai.

Maka itu, startup pun akan menjadi perhatian serius kementerian di bawah kepemimpinan Teten Masduki ini. "Kami akan mendorong startup dalam engineering dengan teknologi tinggi," kata Teten.

"OJK juga akan dilibatkan agar ada sistem pembiayaan yang integral dengan pemberdayaan UMKM ini," ia menambahkan.

Di sisi lain, menurut Teten, ia sendiri akan mengambil langkah-langkah terobosan agar program tersebut dapat diwujudkan.*** (R1)

27 Oktober 2019

Marunda Jadi Buruan Pecinta Fotografi


Jakarta - Tularin.com | Tidak kurang dari 110 fotografer meramaikan Pelabuhan KCN yang berada di Marunda, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2019).

Para fotografer tersebut terlihat antusias mengarahkan kamera ke berbagai spot yang terdapat di area pelabuhan. Dari gerbang pelabuhan hingga gundukan pasir yang menggunung di lokasi, tak lepas dari mata kamera para fotografer ini.

Selidik punya selidik, di bibir pantai Marunda ini, para fotografer sedang mengikuti kontes fotografi bertajuk "Marunda untuk Indonesia" yang diadakan oleh pengelola pelabuhan itu sendiri, PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Ada antusiasme sangat besar diperlihatkan para peserta lomba, meskipun mereka harus menghadapi debu yang dilewati truk-truk besar, hingga panas matahari yang menyengat.

Peserta kontes bertanda pagar #KCNMembangunNegeri ini sendiri berasal dari berbagai kalangan. Dari media saja mencapai 32 orang, umum mencapai 47 orang, mahasiswa pun tak ketinggalan mencatatkan 31 peserta dari berbagai kampus.

Tak sedikit yang mengejar spot-spot terbaik untuk dibidik hingga ke dalam kapal yang sedang berlabuh menunggu muatan. Tampaknya, banyaknya debu dan panasnya matahari tidak menjadi penghalang bagi para pecinta fotografi ini. Mereka terlihat serius mengejar berbagai tempat menarik perhatian yang terdapat di lokasi pelabuhan ini.

Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, turut hadir di tengah-tengah para fotografer yang sedang mengarahkan mata kamera ke berbagai sudut pelabuhan. Bahkan ia memberikan sambutan khusus kepada para peserta tersebut.

Tak ketinggalan, Widodo juga menjelaskan kepada para peserta bahwa keberadaan pelabuhan ini adalah upaya pihaknya untuk menjawab kebutuhan distribusi melalui jalur laut. "Sekaligus, ini sumbangsih kita, membantu pemerintah untuk menghidupkan jalur laut lewat pelabuhan ini," kata Widodo, di depan para peserta.

Beberapa awak kapal yang berada di pelabuhan ini pun menunjukkan kegembiraan lantaran para fotografer ini pun acap menjadikan mereka sebagai model dadakan.

"Bagus juga ada yang mau merekam pelabuhan ini. Sebab, dengan begitu, akan lebih banyak orang yang mengenal pelabuhan ini," Dicki, salah satu awak kapal, berkomentar.

Dicki yang mengaku hanya berada di tempat itu sekitar 24 jam sebelum bertolak ke Kalimantan, menilai pelabuhan ini perlu lebih banyak disorot. Harapannya, agar proses pembangunan pelabuhan ini dapat berjalan lancar tanpa kendala.

"Pembangunan pelabuhan ini pastilah sangat penting bagi kami yang sangat bergantung pada adanya pelabuhan yang bagus," Dicki, awak kapal yang berasal dari Tanjung Pinang itu, menambahkan. "Misal saja, jalan-jalan di pelabuhan, sejauh ini memang sudah baik, dan ke depan harapannya bisa lebih baik."

Di sisi lain, awak kapal berusia 42 tahun ini juga menyampaikan harapannya agar kondisi pelabuhan yang masih dibangun oleh PT KCN ini bisa semakin membaik. "Sebab, sejauh ini ada masalah pada jalan masuk menuju ke dermaga, karena banyak alat penangkap ikan nelayan yang terdapat di dekat pelabuhan," Dicki menambahkan.

Maka itu, menurutnya, dengan event lomba fotografi ini, bisa memperlihatkan berbagai kondisi yang ada di sini. "Agar ke depan, bisa dilihat perbandingan keadaan hari ini dengan beberapa tahun ke depan," ia menandaskan.*** (ZA)

13 Oktober 2019

Bupati Taher dan Mimpi Orang Kei dari Timur Indonesia


Apa yang sering Anda bayangkan tentang kawasan timur Indonesia selama ini? Tentang orang-orang yang akrab dengan laut, berotot dan berbadan kekar, dan gaya bahasa yang khas, mungkin menjadi bagian yang terbetik di pikiran Anda. Tidak keliru, namun lebih dari itu, dari timur Indonesia juga Anda bisa menemukan semangat untuk berada di tempat terdepan.

Inilah yang terbetik di pikiran saya saat berkesempatan berbincang-bincang panjang lebar dengan warga yang terdapat di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, hingga orang nomor satu di sana.

Ya, sosok Muhamad Taher Hanubun, kini memimpin kabupaten yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste tersebut. Di usia menginjak 61 tahun, ia menunjukkan semangat tidak kalah dengan kawula muda.

Salah satu bukti dari semangatnya tersebut tercermin dari kemampuannya menggowes. Bukan sekadar mengayuh sepeda dalam jarak terbilang jauh untuk usianya, sekitar 30 kilometer. Namun juga ketika ia berbicara tentang daerah yang baru setahun ia pimpin tersebut.

"Saya membayangkan, dalam dua-tiga tahun ini, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, bisa melesat dan maju," katanya, saat saya ajak berbincang-bincang di sisi Pantai Ngurbloat.

Minggu (10/13/2019), saya mendapatkan kesempatan mengikuti rombongan bupati berkeliling ke beberapa titik wisata andalan di kabupaten tersebut. Saat saya dan teman-teman dari Jakarta berkendara dengan mobil, beliau memilih bersepeda saja.

Usianya yang tak lagi bisa dikatakan muda, tidak menjadi penghalang baginya untuk mengayuh sepeda dengan tenaga yang tidak kalah dari anak muda. Ia mampu mengayuhnya tanpa merasakan kelelahan, walaupun jarak kediamannya di Tual ke Ngurbloat tidak bisa dikatakan mudah.

Benar, jalan-jalan di kabupaten ini terbilang sudah sangat mulus. Namun kemulusan aspal bukan satu-satunya hal yang membuat sosoknya terlihat enteng dalam mengayuh sepedanya. Semangatnya untuk memamerkan perubahan positif di daerah ia pimpin membuatnya tidak kenal lelah.

Bukan sekadar memamerkan, namun ia juga menegaskan kecintaan besarnya terhadap tanah leluhurnya tersebut. "Kepulauan Kei bisa maju dan berkembang dengan cepat karena cinta. Kabupaten ini harus disentuh dengan cinta," katanya.

Maka itu, kata Taher, ketika ia berkontestasi di pemilihan bupati, apa yang memotivasinya adalah kecintaan terhadap daerah kepulauan tersebut. "Sebab, ketika satu daerah dipimpin dengan cinta, maka ia bisa dikembangkan tanpa merasa terbeban. Pun, masyarakatnya akan mengikuti apa saja imbauan dari pemimpinnya karena cinta," katanya lebih jauh.

Memang kiprahnya di daerah tersebut sudah dilakukan sejak ia masih berkarier di Jakarta, dan terkenal sebagai sosok yang membantu mengangkat olahraga basket untuk kalangan siswa menengah atas. Meskipun di Jakarta, namun pikiran dan hatinya terpaut kuat ke kampung asal leluhurnya.

Maka itu saat konflik Ambon meletus, dia menjadi salah satu figur yang mau pontang-panting berusaha merajut persaudaraan terutama di kawasan Kepulauan Kei. Taher turun tangan menemui berbagai pihak, dari warga di Kepulauan Kei hingga para petinggi negara di Jakarta.

Alhasil, jika di belahan Maluku lainnya berlangsung konflik bertahun-tahun, maka di Kepulauan Kei hanya sempat meledak dalam hitungan bulan. Ia datang menemui tokoh-tokoh adat dan pemuka agama yang ada untuk mengajak melihat Kei sebagai tanah leluhur yang tidak boleh hancur oleh perbedaan.

Sekalipun ia beragama Islam, dan ia tahu konflik saat itu bermotif agama, tak menjadi penghalang baginya untuk menemui langsung tokoh-tokoh agama Kristen. "Saya masih meyakini bahwa kami orang Kei adalah orang-orang yang terbiasa dengan perbedaan. Saya mencintai semua orang Kei, apa saja agama mereka, hingga tidak takut bertemu yang berbeda agama saat konflik," kisah Taher.

Alhasil, kemampuannya berdiplomasi dan bernegosiasi, membuahkan hasil. Masyarakat Kei bisa kembali bersatu meskipun di belahan Maluku lainnya masih berlangsung konflik. Walaupun begitu, ia tetap turut andil menyuarakan damai, agar Ambon yang menjadi sentra konflik pun turut reda.

Ia menegaskan bahwa sikapnya itu sendiri tidak lepas dari ruh leluhur masyarakat Kei sendiri. "Kami di sini meyakini bahwa darah yang mengalir di tubuhmu adalah juga darah yang mengalir di tubuhku. Apa saja agamamu, jabatanmu, statusmu, kita adalah satu, dan semangat inilah yang saya jaga dan sampaikan kepada masyarakat Kei," kata Taher lebih jauh.

Menurutnya filosofi itulah yang dipegangnya, dari masa ia masih berkarier di Jakarta, menyelesaikan konflik, hingga terjun ke dunia politik dan kini menjadi orang nomor satu di tengah masyarakat Kei.

Saya mencoba menanyakan, apa yang inginkan untuk masyarakat Kei dalam lima tahun ini? "Bukan lima tahun, tetapi saya mengejar agar bagaimana dalam dua atau tiga tahun ini bisa membuat Kei bangkit, tidak kalah dari daerah lain," Taher menjelaskan prinsipnya.

Ia terus berupaya keras agar dapat mengundang investor masuk ke Kepulauan Kei. Maka itu, ia pun rajin melakukan diplomasi, dan mengerahkan anak-anak muda untuk turut membangun kawasan itu dengan kualitas mereka masing-masing.

Tak jarang, sebagian anak muda yang awalnya merantau ke Jakarta, ia ajak untuk pulang ke kampung halaman. Sebab ia meyakini, Kepulauan Kei bisa dibangkitkan tidak hanya lewat tangannya, namun ia butuh banyak tangan anak muda. Di samping, diplomasi kelas atas terus-menerus ia lakukan, selain juga terjun ke tengah masyarakat tanpa kenal libur.

Ya, Bupati Taher sama sekali tidak memiliki cerita berlibur. Ia lebih senang memanfaatkan hari libur untuk berbaur bersama masyarakatnya. Dari sana ia bisa mendengar langsung suara warganya, dan bisa mencari tahu apa saja yang paling dibutuhkan masyarakat.

Maka itu, hingga kini, warga setempat sudah merasakan perubahan serius kawasan tersebut sejak dipimpin olehnya. Hal ini juga diakui oleh Alif (30 tahun), yang melihat adanya perkembangan signifikan sejak Maluku Tenggara tersebut dipimpin olehnya.

"Dulu tidak ada cerita bisa melihat jalanan sebaik sekarang dan upaya pembangunan sudah ada di mana-mana. Baru sejak Pak Taher memimpin, sekarang Maluku Tenggara mulai bisa menegakkan kepala sebagai kabupaten yang mampu berkembang cepat," kata pria yang sempat merantau ke Jakarta tersebut.

Hal senada juga meluncur dari beberapa teman wartawan yang saya temui di lokasi tersebut. "Dia memiliki gaya memimpin yang memang berbeda. Mungkin karena sebelumnya pun beliau sering mengamati daerah lain saat masih di luar daerah. Jadi ada acuan bagaimana mengembangkan daerahnya," salah satu wartawan yang tidak mau disebutkan namanya, bercerita.

Mencari acuan dalam membangun daerah memang diakui juga oleh Bupati Taher. Ia kerap memantau, misalnya, bagaimana wisata di daerah-daerah lain bisa berkembang dan maju hingga mampu menjadi sumber pendapatan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

"Saya juga melihat Kepulauan Seribu sampai dengan Christmast Island, dan saya belajar banyak dari sana bagaimana bisa mengembangkan wisata di sini," katanya.

Saat ditanyakan apa saja yang menjadi kunci dalam membangun daerahnya ini, Taher menegaskan bahwa ia selalu menekankan konektivitas. "Sebab, ini adalah kunci untuk bisa mengembangkan daerah yang terdiri dari puluhan pulau ini," kata sosok yang mulai menjabat sejak 31 Oktober 2018 tersebut.

Ia juga meyakini ada keseiramaan prinsipnya dengan Presiden Joko Widodo, yang mengedepankan konektivitas untuk meningkatkan pembangunan Tanah Air. Maka itu, ia punya impian agar daerahnya itu bisa mendapatkan kesempatan didatangi oleh Presiden Jokowi.

"Sebab, dengan kehadiran beliau, maka akan lebih banyak mata yang mau menatap kami di sini, hingga kami bisa bangkit lebih cepat," katanya.* (Zulfikar Akbar)




09 Oktober 2019

Google Trends dan Tren Koperasi Digital di Jagat Internet


Koperasi digital. Itulah kata kunci yang coba saya masukkan ke kolom penelusuran Google Trends, hari ini, Rabu (9/10/2019). Tak lain, cuma untuk memastikan sejauh mana animo publik terhadap isu ini.

Hasilnya, dalam 12 bulan terakhir, hanya pada tanggal 15-21 September 2019, tercatat paling banyak banyak dicari. Itu juga hanya mencapai 31 kali, tertinggi sejak periode 14-20 Oktober 2019.


Tidak hanya itu, juga saya berusaha mengintip bagaimana "koperasi dan generasi milenial" sebagai salah satu kampanye terkait digital. Hasilnya, cuma muncul bendera putih, karena Google menilai tidak ada data memadai untuk itu.

Sama halnya juga dengan "koperasi zaman now", pun Google angkat tangan. Ringkasnya, belum mampu menjadi tema yang mencuri perhatian, berdasarkan Google Trends.

Sedangkan jika dilihat dari kolom searching-nya sendiri, kata kunci koperasi zaman now mencatat angka 251 ribu hasil. Sedangkan koperasi dan generasi milenial mencatat 295 ribu.

Berbeda halnya dengan ketika "koperasi" menjadi kata kunci di Google Trends, tampaknya lebih punya pengaruhnya di ruang pencarian Google. Pasalnya, periode 30 Juni-6 Juli 2019, mencatat rapor tertinggi, dengan 100 kali pencarian.


Menariknya, pencarian di Google terkait dengan koperasi, dikuasai oleh lima provinsi, dan empat dari lima provinsi tersebut berada di luar Pulau Jawa. Dari Aceh sampai dengan Riau.

Tak pelak, dari sana cukup jelas terlihat, bahwa isu terkait koperasi punya pengaruh yang tak dapat diremehkan. Walaupun, jika membandingkan dengan daerah-daerah di Pulau Jawa, hanya Banten yang terlihat paling punya pengaruh, berdasarkan laporan Google Trends teranyar ini. Terutama jika dilihat spesifik berdasarkan news search dan business & industrial. 

Belum lagi jika dilihat berdasarkan kolom pencarian Google sendiri. Dengan kata kunci "koperasi" saja, memberikan hasil sebanyak 18,4 juta.

Kata kunci terkait lainnya, semisal UKM, mencatat hasil sebanyak 30,1 juta. Sementara di Google Trends, kata kunci UKM menempati tempat tertinggi, 100, pada periode 1-17 Agustus 2019.

Apa perlunya penelusuran ini dari Google sampai dengan Google Trends? Tidak lain, untuk mencermati bagaimana pengaruh dari "isu khusus" yang dibutuhkan pengambil kebijakan seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM).

Lebih jauh terkait urgensi pengamatan atas tren di jagat internet ini, tentu saja dapat disimak dari berbagai buku. Misal saja buku "Digital Wars"-nya Charles Arthur, jauh-jauh hari sudah menekankan bagaimana efek Google terhadap apa saja yang digaungkan, tak terkecuali oleh korporasi hingga lembaga-lembaga pemerintah.

Sebab, Google telah menjadi "nabi" bagi pengguna internet, karena dari sanalah mereka bisa mendapatkan banyak jawaban hingga kehausan terhadap berbagai informasi. Tak terkecuali, tentu saja, terkait bagaimana publik pun jadi lebih aware dengan informasi-informasi yang benar atas sesuatu isu.

Terpenting lagi, Google--seperti dikutip dari buku Digital Wars--tidak lagi sekadar sebuah merek yang menyatu dengan internet. Namun Google telah menjadi semacam kata kerja. Ada kekuatan yang mampu menggerakkan banyak orang dari mesin yang awalnya hanya dikenal sebagai mesin pencari semata. | Zulfikar Akbar - Founder Tularin, Editor Cyberthreat.id

09 September 2019

Polemik KPAI dan PB Djarum: Kepentingan Anak atau Sponsor?

Di luar dugaan, cuitan saya di twitter @zoelfick seputar polemik PB Djarum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lentera Anak, meramaikan jagat internet. Terutama konten berisikan tangkap layar terkait sponsorship dalam kegiatan KPAI dan Lentera Anak. 
Postingan itu saya unggah per hari Minggu 9 September 2019. Setelah lebih dulu saya unggah catatan pribadi dalam bentuk utas seputar pengalaman beberapa kali meliput Audisi Beasiswa PB Djarum. 
Cuitan berbentuk utas terkait pengalaman meliput audisi ini, lumayan mendapatkan sambutan publik. Sedikitnya, ada 900-an retweet untuk utas tersebut, dan mendapatkan impresi tidak kurang dari 108.585 orang. 
Namun lagi-lagi, satu unggahan terkait penyandang dana atas kegiatan KPAI dan Lentera Anak jauh lebih mendapatkan perhatian publik. Pasalnya, unggahan ini justru mendapatkan retweet hingga 7.503 kali, di samping terdapat 2.493 likes, setidaknya saat saya menulis artikel ini. 
Tentu saja, jumlah impresi pun mencapai 464.714 orang, di samping engagements terbangun tidak kurang dari 84.869. 
Apa yang saya tangkap dari sini adalah persoalan antara KPAI-Lentera Anak dengan PB Djarum, memang sedang sangat menyita perhatian publik. Sederhananya bisa dibilang, KPAI sedang salah memilih lawan. Sebab, publik akhirnya bersuara dan justru menentang mereka. 
Menariknya, mereka yang bersuara dan memilih membela PB Djarum pun tak sedikit adalah kalangan yang menentang rokok. Fenomena ini bisa ditangkap sebagai petunjuk bahwa tak sedikit juga penentang rokok yang memilih proporsional dalam melihat persoalan. 
Kenapa perlu saya singgung respons dari kelompok penentang rokok? Tidak lain, karena saat mengulik akar persoalan dan isu yang ditiupkan KPAI adalah persoalan rokok. 
Mengembalikan lagi pada unggahan terkait pendana di balik gebrakan KPAI-Lentera Anak, pasalnya  kedua lembaga ini ternyata diketahui mendapatkan sponsor yang sama, Bloomberg. Ini bisa ditelusuri lewat kata kunci Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use. 
Di sanalah akan dapat ditemukan lembaga mana saja yang mendapatkan dana dari Bloomberg.
Sebenarnya tidak masalah. Terlebih kampanye yang diadakan dari dana tersebut memiliki muatan kepentingan publik untuk bisa menciptakan lingkungan bebas rokok. 
Kampanye itu sendiri, menurut laman Badan Kesehatan Dunia (WHO), memang ditujukan untuk membantu mengurangi penggunaan tembakau di negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah.
"The Bloomberg Initiative to reduce tobacco use is funding activities to promote freedom from smoking and reduce tobacco use in low- and middle-income countries, with special emphasis in Bangladesh, China, India, Indonesia, Russian Federation but also in other high-burden countries such as Brazil, Egypt, Mexico, Pakistan, Philippines, Poland, Thailand, Turkey, Ukraine, Vietnam," tulis laman who.int.
Persoalannya hanyalah sasaran yang diambil oleh pihak KPAI-Lentera Anak. Pasalnya, mereka terkesan menganggap sama saja antara PB Djarum, Djarum Foundation, dan PT Djarum. Inilah yang belakangan memunculkan polemik.
Belum lagi beredar surat yang lengkap dengan stempel KPAI berikut tanda tangan a.n Dr. Susanto, MA sebagai Ketua KPAI.
Tak pelak hal itu kian memantik protes dari publik dan meramaikan media sosial. Sebab, surat itu sendiri berisikan kalimat yang di-bold bahwa KPAI meminta Pimpinan Djarum Foundation untuk menghentikan kegiatan Audisi Badminton Djarum Foundation. 
Lagi-lagi, dalih yang digunakan oleh pihak KPAI dalam surat tersebut adalah melindungi anak dari segala eksploitasi industri rokok. 

Jadi, jika akhirnya Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosiman, menegaskan Sabtu lalu, bahwa pihaknya menghentikan audisi tersebut per 2020, tampaknya punya korelasi dengan surat itu sendiri.
Inilah yang menuai kecaman publik terhadap KPAI. 
Pasalnya, publik cenderung melihat bahwa PT Djarum dan Djarum Foundation adalah dua institusi yang berbeda, terlepas berasal dari rahim yang sama. Jika disederhanakan, kalau masalahnya adalah rokok, semestinya KPAI langsung saja bertarung dengan perusahaan rokok itu sendiri. Toh, yang bekerja di perusahaan rokok tersebut adalah para buruh yang sudah dewasa, bukan anak-anak. 
Sementara saat mereka menyerang Djarum Foundation, justru mereka menyerang impian ribuan atau bahkan jutaan anak-anak. Sebab mereka punya mimpi untuk dapat meraih tempat sebagai bintang dunia, seperti nama-nama sekelas Lilyana Natsir sampai dengan Kevin Sanjaja Sukamuljo. 
Sejauh ini, mau tidak mau mesti diakui, belum ada institusi seperti Djarum Foundation yang bersedia mengeluarkan biaya hingga memberikan pendampingan kepada anak-anak agar bisa mendapatkan jembatan untuk cita-cita mereka. Tidak cuma menjembatani, tetapi mereka juga sudah membuktikan diri bahwa mereka mampu mewujudkan impian tersebut.
Terlepas berbagai dalih, namun dengan berbagai bukti tersebut dan suara publik, KPAI dan juga Lentera Anak sudah sepantasnya melakukan refleksi ulang; mereka bekerja sepenuhnya untuk anak-anak atau sekadar membuat sponsor tersenyum saja?***
Penulis: Zulfikar Akbar 



  





07 September 2019

Demi "Kemerdekaan" Papua, Ibu Kota Negara Memang Perlu Dipindahkan



Setiap orang boleh menanggapi macam-macam terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk pendapat negatif bahwa hal itu hanya untuk menghambur-hamburkan uang yang sebanyak Rp 466 triliun.

Namun menurut saya, salah satu misi pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim yakni untuk mempercepat proses "kemerdekaan" wilayah Papua dan sekitarnya.

Presiden Jokowi sengaja mendekatkan kantornya ke wilayah Timur Indonesia supaya warga yang ada di sana segera "merdeka".

Tentu sebagian ada yang mengira istilah "merdeka" di sini adalah terpisahnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjadi sebuah negara.

Akan tetapi sebagian lain lagi mengira sama seperti apa yang saya maksud, yaitu bukan merdeka untuk jadi sebuah negara, makanya pada istilah merdeka saya bubuhkan tanda kutip.

Kemerdekaan Papua tidak dalam arti memisahkan diri dari NKRI, melainkan lebih kepada kebebasan untuk mengembangkan potensi wilayah, membangun sumber daya manusia, dan meningkatkan harkat derajat warga.

Saya tidak sependapat dengan sebagian orang yang 'mengompori' warga dan tokoh Papua agar memisahkan diri dari ikatan kebersamaan sebagai saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Saya tidak yakin dengan begitu Papua akan "merdeka" sungguh-sungguh.

Jika ada orang-orang tertentu yang berkehendak mempercepat pemisahan Papua, saya menilai tujuannya buruk. Mereka hanya akan menambah penderitaan dan penjajahan terhadap Papua.

Misalnya oleh salah seorang tokoh pergerakan asal Papua yang kini sudah menjadi warga negara Inggris, Benny Wenda. Saya tidak menangkap sedikit pun niat baiknya terhadap tanah kelahirannya.

Seandainya Benny Wenda ingin membebaskan saudara-saudarinya di Papua dari 'penjajahan' yang dia maksud, mestinya tidak melarikan diri ke negara lain, kemudian menetap di sana dalam waktu lama.

Persoalan hukum yang sempat membelit Benny tidak jadi alasan baginya meninggalkan tanah air. Dia harus 'gentleman' menghadapinya, sama seperti yang dicontohkan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. Benny wajib menjalani proses hukum jika memang terbukti bermasalah.

Ditambah lagi keinginan politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang meminta pemerintah membatalkan rencana pemindahan ibu kota.

Saya melihat Amien hanya melihat dari satu sisi, yaitu soal kerepotan dan besarnya anggaran. Betul anggarannya cukup besar, tapi sampai kapan pemindahan ibu kota dibuat terkatung-katung?

Bukankah perencanaannya sudah dibuat secara matang, yang salah satunya pertimbangan anggaran yang tidak mungkin digelontorkan banyak dalam waktu yang bersamaan?

Apa pula hubungan antara pemindahan ibu kota dengan penguasaan kedaulatan Indonesia oleh China atau Tiongkok?

Mengapa selalu berpikiran buruk terhadap salah satu negara raksasa di Asia itu? Bukankah Indonesia sudah pasti menyiapkan langkah proteksi agar aman dari ancaman negara luar?

Sekali lagi, mereka yang terus-menerus meneriakkan kemerdekaan Papua lewat referendum tidak punya niat baik. Pisah dari NKRI bukanlah solusi. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menyayangi Papua.

Bahwa Papua dan wilayah sekitarnya belum terbebas dari banyak persoalan, itu adalah fakta. Tetapi solusi tepat adalah membicarakan bersama langkah apa yang baik untuk itu.

Maka tidak salah ketika saya mengatakan misi pemindahan ibu kota ke Kaltim tujuannya untuk "memerdekakan" Papua.

Dengan kantor pusat pemerintahan berada dekat di sana, sudah barang tentu Papua akan lebih diperhatikan.

Jangan ada yang menutup mata terhadap fakta bahwa selama beberapa tahun terakhir pemerintah memberi perhatian yang cukup kepada wilayah dan warga Papua.

Belakangan pembangunan (infrastruktur) di Papua gencar dilakukan, dana otonomi digelontorkan dalam jumlah banyak, pemberian 10 persen saham PT Freeport Indonesia untuk dikelola sendiri, kemudahan bagi pemuda-pemudi lokal untuk berkarya sebagai aparat sipil negara (ASN), dan seringnya Presiden Jokowi berkunjung ke sana.

Adakah presiden-presiden sebelumnya bertindak sama seperti yang dilakukan Presiden Jokowi ke Papua? Saya rasa belum pernah ada.

Bukan memuji, baru di zaman Presiden Jokowi, Papua betul-betul diperhatikan. Dan hal itu telah dimulai sepanjang ibu kota negara masih berlokasi di Jakarta.

Saya sangat menyayangkan manuver individu atau kelompok tertentu yang tampaknya menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal apa yang diperbuat Jokowi sungguh mulia. Bagi beliau, warga Papua adalah 'anak emas'.

Mengapa hanya gara-gara konflik mahasiswa asal Papua dengan warga Surabaya akhirnya Presiden Jokowi yang disalahkan? Selanjutnya menghembuskan referendum? Mengapa ada yang tega berbuat brutal tak karuan? Jelas itu salah!

Saya berdoa semoga saja pemindahan ibu kota negara segera terwujud. Kalau ditanya apakah saya sepakat, jawabannya iya dan tidak. Saya sekarang tinggal di Jakarta, dan bila mau mengurus sesuatu lebih cepat, apalagi hubungannya dengan pemerintah pusat. 

Saya tidak ingin Presiden Jokowi dan jajarannya harus berkantor jauh dari tempat tinggal saya. Saya juga sebenarnya iri, daerah saya di wilayah paling Barat Indonesia bakal semakin jauh dengan ibu kota negara di banding wilayah Tengah dan Timur Indonesia.

Tapi wajib diketahui, ketidakinginan dan rasa iri saya itu lebih kepada keegoisan pribadi semata. Saya hanya mau mempertahankan kenyamanan diri sendiri.

Sama seperti mereka yang tinggal di wilayah Timur Indonesia, saya harus merasakan betapa susah dan nikmatnya berkunjung ke ibu kota (yang baru nantinya). Mereka berhak merasakan apa yang pernah saya alami. Ini untuk urusan kepentingan pribadi.

Lebih dari itu, pindahnya ibu kota akan mempercepat pembangunan yang merata, yang selama ini ternilai 'jomplang' antara Timur, Tengah, dan Barat wilayah Indonesia.

Terakhir, mari berhenti berniat buruk demi terpisahnya Papua dari NKRI. Tidak ada yang lebih buruk bagi Papua ke depan selain penderitaan dan penjajahan yang berkepanjangan.

Marilah kita bergandengan tangan dan saling bahu-membahu agar sama-sama kuat menjalani hidup yang telah dianugerahkan Tuhan.

Jika ada saudara-saudari kita yang belum maju, tugas kita adalah membantu, bukan malah 'menendang' mereka keluar.

Salam persatuan!

Foto: Presiden Joko Widodo di Kampung Kayeh, Papua (kompas.com) 

Aku, Dewi di Pulau Dewata


Pantai menjadi tempat paling mewakili segala cerita tentangku. Terkadang tenang, hingga jadi incaran banyak orang yang mencari ketenangan. Tak jarang juga mengganas, hingga banyak yang tenggelam hingga sulit untuk menepi.

Selayaknya pantai, kuakui, banyak wajah telah kuusap dengan kesejukan belaianku. Seperti halnya pantai, telah banyak tubuh kurangkul dalam hangat pasir-pasirku. Juga, sebagaimana pantai, telah banyak teriakan kepuasan hingga ketakutan di sisi tubuhku. 

Aku perempuan. Ya, aku perempuan yang jatuh cinta pada pantai, tapi mampu bikin banyak orang justru jatuh cinta kepadaku. Terkadang kubikin mereka menangis, tapi tak jarang justru aku sendiri yang terpaksa harus menangis. Terkadang kubikin mereka tertawa, tetapi sering juga aku sendiri yang justru tak bisa tertawa. 

Saat mereka menangis, gundah, resah, mereka mencariku. Sedangkan ketika aku yang menangis, gundah, atau resah, aku justru cuma bisa mencari pantai. Terkadang aku hanya duduk saja di berbagai pantai untuk menikmati suara persetubuhan air laut dengan pasir, hingga tercipta irama serupa desahan. 

Seperti halnya di pantai, terkadang dalam desahan yang tercipta dari persetubuhan air laut dan pasir, juga membawa onggokan sampah. Ya, banyak yang melempar sampah ke laut, namun sampah-sampah itu dibawa kembali oleh laut ke pantai, dan pantai menyimpannya di balik pasir. Duri-duri pun banyak tersembunyi, hingga ada juga yang tak sengaja menginjaknya. Berdarah. Teriak, hingga ada yang merutuk-rutuk tidak jelas. 

Sama juga sepertiku, yang kerap menyembunyikan banyak cerita di sana. Dari bagaimana aku jatuh cinta hingga bercinta, hingga aku berpura-pura lupa segala cerita. 

"Halo, aku lagi di pantai," kataku sekali waktu di salah satu pantai di Pulau Dewata. Di sana, aku sebenarnya tidak peduli apakah benar-benar bersemayamnya para dewa, namun di sanalah aku bisa tetap diperlakukan siapa saja bak dewi.

Seperti di hari ketika aku menelepon kekasihku, maksudku, aku bisa meyakinkannya bahwa dia adalah kekasihku, sebenarnya aku tidak sendiri. Aku memiliki seseorang yang mampu memperlakukan aku benar-benar tidak ubahnya seorang dewi. Ia tidak mengajakku banyak berbasa-basi, tapi ia mampu bikin aku melayang berkali-kali. 

Ini yang tidak leluasa kudapati dari lelaki yang kusebut kekasih tadi. 

Oya, ceritaku kuawali dari sini, dan nanti akan ada banyak cerita kusambung lagi. Sementara kuakhiri di sini, untuk memperkenalkan bagaimana aku menulis cerita hidupku selayaknya buih-buih melukis di bibir pantai berpasir. 

Apakah kelak aku adalah pantai itu sendiri atau aku hanya sekadar pasir, tidaklah terlalu kupusingkan.

Sebab, apa yang paling kupentingkan adalah aku bisa bercerita, berkata-kata, menuangkan apa saja, dari tawaku dari pantai ke pub atau klub malam, atau desahanku di bibir pantai hingga ke hotel berbintang sampai hotel-hotel termurah. Tunggu sebentar, nanti aku kembali.***

Penulis: Zulfikar Akbar
Foto: Pixabay

Photos

Dunia

Metropolitan

Sport

Refleksi

© Copyright 2019 TULARIN | All Right Reserved