TULARIN >

Headline

Kolom

Cheers

Human

Politik

03 Juni 2020

Disiplin Punya Pengaruh Penting di Tengah Wabah Covid-19


Jakarta - Disiplin diyakini menjadi salah satu sikap yang sangat berpengaruh bagi siapa saja yang harus bekerja di tengah wabah Covid-19. Seseorang akan terjangkit oleh virus Corona ini atau tidak, tak lepas dari disiplin tidaknya seseorang.

Catatan itulah yang disampaikan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Prof. Wiku Adisasmito dalam dialog di Media Center Gugus Tugas, Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (2/6).

Menurut Prof. Wiku, setiap individu perlu untuk menjaga imunitas, seperti jangan panik. Sebab menurutnya, di tengah situasi pandemi seperti saat ini pun, siapa saja mesti memastikan paham masalah seperti apa yang sedang dihadapi.

Kenali musuhmu, kenali dirimu, seribu kali kamu perang, seribu kali kamu menang! Pesan inilah digarisbawahi olehnya.

Sebab, katanya lagi, sikap disiplin terhadap perilaku aman menjadi kunci dalam memulai aktivitas di tengah pandemi COVID-19. Sikap disiplin diutamakan pada memproteksi diri agar tidak terpapar oleh virus Korona.

“Jadi kalau kita tahu caranya virus ini bekerja, selama kita sudah bekerja, dia akan bingung sendiri virusnya. Jadi kalau kita sudah begitu, nggak panik, imunitas kita naik dan bisa saja kita akhirnya mampu,” kata Prof. Wiku.

Dua langkah

Wiku mengatakan ada dua langkah preventif untuk menghadapi pandemi. Sikap disiplin terhadap perilaku tadi sebagai salah satu upaya preventif menghadapinya, sedangkan upaya lain dengan vaksin. Namun, vaksin masih membutuhkan waktu lama untuk dapat digunakan.

“Preventif yang sebenarnya ada di diri kita masing-masing adalah mencegah saja kita untuk dapat berinteraksi dengan virus itu secara langsung. Maka dengan cara melakukan, kita, protokol kesehatan yang sudah sering diulang-ulang, kan semua sudah sadar itu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap individu harus berdisiplin, baik disiplin individu dan disiplin secara kelompok. “Kita selalu mengingatkan orang, orang mengingatkan kita, dan seterusnya. Selama kita bisa begitu, dan tertib disiplin, itulah saatnya kita mulai mempertimbangkan untuk mulai melakukan aktivitas yang produktif dan aman COVID,” Prof. Wiku menambahkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Pratiwi Sudarmono. Ia mengatakan,”Kita mulai memikirkan bagaimana tata cara bagaimana kita bekerja, belajar, beribadah, bersosialisasi, bersilaturahmi dalam kondisi ada virus Korona.”

Menurutnya, langkah-langkah preventif tersebut juga dipraktekkan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. “Jadi kita harus ubah perilaku kita, mau tidak mau,” ujar Prof. Pratiwi.*** (CR)

01 Juni 2020

Aceh sampai NTT Jadi Zona Hijau Covid-19


Jakarta - Aceh hingga Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai bagian zona hijau, karena menjadi bagian dari 102 daerah yang berpotensi dapat beraktivitas lebih leluasa. Banyak kawasan di daerah tersebut dinilai dapat beraktivitas dengan aman.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito saat berbicara di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5).

Ia menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu daerah dapat kembali melaksanakan aktivitas ekonomi yang produktif dan aman COVID-19, Pemerintah telah menggunakan berbagai indikator kesehatan masyarakat yang berbasis data sebagai landasan ilmiah.

Terkait data pendekatan yang dipakai adalah berdasarkan kriteria epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Sesuai dengan rekomendasi WHO, kami menggunakan pendekatan atau kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan,” ujar Wiku.

Pada penerapannya, ada 11 indikator utama yang dipakai guna melihat penurunan jumlah kasus selama dua minggu sejak puncak terakhirnya, dengan target lebih dari 50 persen untuk setiap wilayah.

Sementara penurunan angka yang dilihat tersebut adalah berdasarkan dari jumlah yang meninggal, penurunan jumlah kasus positif, termasuk kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di rumah sakit, juga jumlah pasien sembuh dan selesai pemantauan.

Namun ada indikator lain yang juga diperhatikan, yaitu dengan melihat hasil dari jumlah pemeriksaan laboratorium, di mana positivity rate-nya harus di bawah 5%, dan penggunaan metode pendekatan RT atau R-T yang disebut angka reproduktif efektif kurang dari 1.

Berdasarkan dari pengelolaan data kasus COVID-19 sebagai indikator tersebut, Gugus Tugas mendapatkan hasil di mana terdapat sebanyak 102 wilayah yang dinyatakan aman dan dikelompokkan dalam zona hijau. Seluruh wilayah tersebut selanjutnya diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.

Dari keseluruhan wilayah tersebut, Wiku berharap agar peningkatan kesehatan masyarakat dapat terus ditingkatkan, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Hal itu penting mengingat bahwa pandemi COVID-19 merupakan bentuk kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Kita perlu meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat kita, kita semua paham keadaan saat ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat dan terutama virus ini melalui droplets, maka dari itu kita pastikan bahwa kita harus menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan ini, perilaku ini harus dilakukan secara baik oleh individu maupun secara bersama-sama secara kolektif,” ujar Wiku.

Dia menuturkan, apabila perilaku tersebut dapat dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga, keluarga, RT, RW, seluruhnya hingga tingkat nasional, maka hal itu akan menyulitkan perkembangbiakan virus corona jenis baru penyebab COVID-19.

"Dengan demikian itulah upaya kita meningkatkan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Arahan Ketua Gugus Tugas

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo memberikan arahan kepada para bupati dan walikota, selaku ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota, agar proses pengambilan keputusan pada tiap wilayah dalam melaksanakan Aktivitas Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 dapat melalui FORKOPIMDA dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD), serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.

“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.

Dalam proses tersebut, Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berharap agar para bupati/walikota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para Gubernur.

Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.

Adapun sektor yang dimaskud adalah seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu juga Pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting, namun aman dari ancaman COVID-19.

"Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sangat tergantung,” jelas Doni.

"Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan walikota di daerah.

Apabila dalam perkembangannya, ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.*** (R1)

29 Mei 2020

Inilah Skenario Pengelola KRL Hadapi New Normal


Jakarta - Isu new normal atau pola hidup baru tak lepas dari perhatian pengelola commuterline, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Pihak pengelola moda transportasi umum ini memastikan untuk menerapkan penyesuaian dengan pandemi Covid-19.

Menurut VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba, rencana tersebut kini sedang dibahas dan disusun oleh berbagai pihak. 

Menurutnya, dalam memberlakukan skenario new normal ini, nantinya PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan baru. Itu menurutnya akan berlaku dan wajib dilaksanakan bagi petugas frontliner kami maupun pengguna KRL itu sendiri untuk melengkapi protokol kesehatan yang telah berjalan selama ini. 

Anne menambahkan, pada pemberlakuan new normal ini, PT KCI tetap menjalankan protokol kesehatan pada moda transportasi publik yang sudah berjalan selama ini. 

Sebut saja, penumpang tetap wajib menggunakan masker selama berada di area stasiun dan di dalam KRL, pemeriksaan suhu tubuh penumpang, dan penerapan physical distancing atau jaga jarak sesuai dengan marka-marka yang ada di area stasiun dan di  kereta. 

Untuk semakin memungkinkan kondisi jaga jarak ini, pada waktu-waktu tertentu saat padat pengguna, akan ada penyekatan di sejumlah titik stasiun sehingga jumlah orang yang berada di peron dan di dalam kereta dapat terkendali. 

Anne dan tim PT KCI 

Bila diperlukan, kata Anne lebih jauh, petugas juga melakukan buka tutup pintu masuk stasiun.

"Saat ini PT KCI juga sudah menyediakan fasilitas wastafel tambahan selain yang telah ada di toilet, agar dapat dimanfaatkan pengguna KRL untuk mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan KRL," Anne menjelaskan. "Selain itu fasilitas hand sanitizer di stasiun maupun yang dibawa oleh petugas pengawalan di dalam kereta juga masih tersedia."

Ia memastikan, kebersihan kereta dan stasiun juga semakin dijaga oleh KCI. Sebelum pandemi virus corona melanda, seluruh kereta dan stasiun rutin dibersihkan baik saat beroperasi melayani penumpang maupun selepas jam operasional. 

Sejak pandemi, pembersihan ini dilengkapi dengan cairan disinfektan dan penyemprotan disinfektan rutin di stasiun maupun sarana KRL. Permukaan-permukaan yang rutin disentuh penumpang di stasiun seperti vending machine, gate tiket elektronik, tempat duduk, hingga pegangan tangga juga dibersihkan sekurang-kurangnya sembilan kali dalam satu hari. 

Untuk menjaga kebersihan ini pula, musala stasiun selama masa pandemi Covid-19 ini tidak menyediakan karpet, sajadah, sarung dan mukena. Kebijakan ini masih akan berlanjut untuk mencegah penularan dari perlengkapan ibadah yang dipakai bersama-sama. 

Pembahasan kebijakan-kebijakan baru lainnya masih berlanjut secara intensif oleh pihak-pihak terkait, merujuk pada berbagai pedoman normal baru yang telah dikeluarkan pemerintah. 

Saat ini yang sudah disampaikan adalah imbauan kepada seluruh pengguna untuk tidak berbicara secara langsung maupun melalui telepon seluler, karena salah satu penularan Covid-19 melalui droplet atau cairan yang keluar dari saluran mulut dan hidung saat batuk, bersin, maupun berbicara. 

Imbau gunakan nontunai

"Pengguna KRL juga kami ajak untuk memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas transaksi tiket non tunai dengan menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik bank, dan aplikasi LinkAja," katanya lagi. "Khusus untuk aplikasi LinkAja, saat ini telah ada 40 unit gate yang dapat mengakomodir transaksi jenis ini dan jumlahnya akan terus bertambah." 

Imbauan menggunakan transaksi non tunai ini untuk meminimalisir kemungkinan penularan Covid-19 dari uang tunai yang sangat sering berpindah tangan. 

Petugas frontliner kami juga telah mulai menggunakan pelindung wajah atau face shield sebagai upaya untuk semakin mencegahan penularan Covid-19. Nantinya seluruh petugas di stasiun maupun Kereta akan mengguna pelindung wajah ini. 

"Memasuki era new normal, tentu akan semakin banyak masyarakat yang kembali beraktivitas. Namun jika memungkinkan sebaiknya tetap bekerja dari rumah," ia menambahkan. 

Untuk meminimalisir risiko, Anne memberikan saran, hanya keluar rumah dan gunakan transportasi publik untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Kemudian untuk menghindari antrean, hindari naik KRL di jam-jam sibuk karena akan tetap ada pembatasan jumlah pengguna untuk menjaga physical distancing.

PT KCI juga mengimbau masyarakat terutama para pengguna KRL untuk gotong royong saling bekerja sama dan disiplin dalam menjalankan ketentuan dan arahan dari petugas di lapangan agar dapat menghambat dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

PT KCI sebagai penyedia jasa layanan transportasi publik yang melintasi tiga provinsi siap menjalankan kebijakan pemerintah pada masa pandemi ini. Layanan KRL Commuter Line akan mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan kebijakan yang diberlakukan pemerintah.* (R1) 

Melihat Respons Arus Balik dari Pemerintah


Jakarta – Arus balik di tengah pandemi Covid-19 tak lepas dari sorotan media dan tentu saja perhatian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tak ayal, Kemenhub pun arus balik pun tetap dilarang. Lalu apa rencana kementerian tersebut untuk menghadapi kemungkinan arus balik?
Kabarnya, Kemenhub telah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memperketat pengawasan pengendalian transportasi pada fase pasca idul Fitri 1441 H.
“Kami tetap konsisten bahwa yang namanya mudik dan arus balik, baik itu yang dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri maupun setelah Idul Fitri tetap dilarang," Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Senin (25/5) lalu. 
Menurutnya, yang diperbolehkan bepergian adalah orang-orang dan kegiatan yang memenuhi kriteria dan syarat yang sudah diatur di dalam Permenhub 25/2020 dan SE Gugus Tugas No 4/2020."
Adita mengatakan, pengetatan pengawasan transportasi, secara umum terbagi tiga fase yaitu : fase jelang Idul Fitri yang dimulai sejak ditetapkannya Permenhub 25/2020 pada 23 April 2020 s.d 23 Mei 2020, fase pada saat Idul Fitri pada 24 s.d 25 Mei 2020, dan fase pasca Idul Fitri pada 26 Mei hingga selesainya masa berlaku SE Gugus Tugas.
“Pengawasan pada fase jelang Idul Fitri dan pada saat Idul Fitri sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Mulai hari ini kami akan fokus untuk melakukan pengawasan pada fase pasca Idul Fitri ,” jelas Adita.
Lebih lanjut Adita mengungkapkan, sesuai dengan kebijakan imbauan yang disampaikan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang telah meminta kepada masyarakat yang ada di daerah untuk tidak kembali ke Jakarta selama masa pandemi Covid-19, Kemenhub akan mendukung kebijakan tersebut.
Di antara bentuk dukungan itu termasuk dengan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengetatan pengawasan transportasi di seluruh Indonesia, khususnya yang akan mengarah ke Jakarta.
“Pengawasan pengendalian transportasi yang dilakukan hampir sama dengan yang telah dilakukan pada saat fase menjelang Idul Fitri, yaitu dengan melakukan penyekatan di sejumlah titik di jalan, maupun pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai kriteria dan syarat yang ditentukan di simpul-simpul transportasi seperti Terminal, Stasiun, Bandara, dan Pelabuhan, untuk memastikan mereka yang bepergian adalah benar-benar orang-orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai ketentuan dan bukan untuk kegiatan mudik maupun balik,” pungkas Adita.
Sebelumnya, pihak Kepolisian RI telah menyatakan memberlakukan penyekatan kendaraan pada jalur-jalur utama arus balik yang menuju ke wilayah Ibu Kota Jakarta dari berbagai daerah seperti: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. 
Dalam pelaksanaan penyekatan-penyekatan tersebut, petugas dari unsur TNI dan Polri akan berjaga di masing-masing lokasi yang di tentukan dan akan memutarbalikkan kendaraan yang akan kembali ke Jakarta, jika tidak memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan sesuai SE Gugus Tugas.
Kemudian terkait pemeriksaan di simpul-simpul transportasi seperti di Terminal Bus, Bandara Pelabuhan dan stasiun KA, akan dilakukan penambahan personil di lapangan untuk memperketat pengecekan dokumen di titik keberangkatan.
Pemprov DKI Jakarta juga telah menerbitkan Pergub 47/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan mensyaratkan adanya Surat Izin Keluar/Masuk Provinsi DKI Jakarta (SIKM). Bagi masyarakat yang tidak memiliki SIKM, maka pihak Pemprov DKI Jakarta tidak mengizinkan untuk keluar/masuk ke DKI Jakarta.* (Wicak/Foto: Sinar Harapan)

New Normal, Langkah Adaptasi di Tengah Pandemi


Jakarta - Hingga kini, seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, Covid-19 yang masih merajalela dan belum jelas kapan semua akan berakhir. Tak ayal, konsep new normal pun diusung untuk menghadapi situasi terkini dan semua negara dapat beradaptasi dengan kondisi ini.

Di Indonesia, Pemerintah pun tak menampik bahwa situasi sekarang ini masih belum normal, dunia masih dihadapkan pada persoalan yang cukup berat.

Apalagi memang faktanya seluruh dunia pun telah setuju dan mengakui bahwa situasi ini tidak akan sama seperti dulu kala, oleh karenanya diperlukan cara pandang baru ini sebagai bagian dari adaptasi pasca Covid-19.

''Seluruh dunia pun juga sudah mengakui bahwa kita semua tidak akan bisa kembali ke kondisi normal seperti jaman dulu lagi sebelum ada pandemi Covid-19,'' kata Achmad Yurianto, dalam keterangannya di Graha BNPB Minggu sore (24/5).

Menurut Yuri, harus ada paradigma baru dalam melawan Covid-19. Masyarakat harus mulai membiasakan hidup normal baru dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan seperti cuci tangan pakai sabun, jaga jarak fisik, pakai masker dan menghindari kerumunan, serta mulai produktif kembali namun tetap aman dari Covid-19.

''Upaya normal yang baru ditujukan untuk memutus ini semua, kita sadari penyakit ini disebabkan oleh virus. Yang kemudian menyebabkan gangguan pernafasan,'' sebut Yuri.

Imbauan ini sejalan dengan, masih tingginya angka penularan di tengah masyarakat. Hingga 24 Mei 2020, dengan menggunakan pemeriksaan RT-PCR dan TCM-TB jumlah pemeriksaan spesimen sebanyak 248.555 spesimen. Hasilnya akumulasi kasus terkonfirmasi positif sebanyak 22.271 orang, jumlah kasus sembuh 5.402 dan jumlah kasus meninggal 1.372. Adapaun wilayah terdampak meluas hingga 404 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi.

''Pekerjaan kita masih cukup berat, karena kami masih melakukan pemantauan diseluruh wilayah tanah air ini pada orang-orang yang perlu kita pantau sebanyak 42.551,'' ujarnya.

Sementara itu, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 11.389 orang. Pihaknya mengimbau bahwa proses penularan masih terjadi, sumber penularan masih ada ditengah masyarakat. Ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Covid-19.

''Kita tidak bisa bergerak sendiri, kami berharap keluarga adalah basis perubahan perilaku secara mendasar. Mari jadikan keluarga kita keluarga yang aman dan terlindungi, sehingga kita bisa melindungi keluarga, orang lain, dan bangsa Indonesia,'' tegasnya.* (Wicak)

Gugus Tugas Dapat Bantuan Robot Desinfektan


Jakarta - Akhirnya Gugus Tugas Nasional atau GTPPC19 mendapatkan bantuan berupa robot desinfektan dan sterilisasi ruang isolasi pasien COVID-19.

Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo menerima bantuan dari Telkom Group tersebut di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta pada Kamis siang (28/5).

Doni menegaskan harapannya, semoga saja inovasi ini tidak hanya berhenti pada Autonomous UVC Mobile Robot, tapi mampu melahirkan lebih banyak inovasi akan banyak yang dibutuhkan masyarakat.

"Inovasi lainnya yang dibuat oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional di bawah Kementerian Riset dan Teknologi telah meneliti sejumlah vaksin, termasuk juga laboratorium rapid test, ventilator dan sejumlah teknologi juga akan dimanfaatkan untuk penanganan Covid," ujar Doni di KSP.

Doni menambahkan bahwa kreativitas anak bangsa yang sudah memproduksi teknologi komponen lokal lebih dari 70% dan tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Terkait robot ini, Doni berkata, "Penting suatu tim untuk mempersiapkan hal teknis dan melakukan sterilisasi terhadap wilayah yang kemungkinan besar terpapar sehingga teknologi yang dihasilkan juga dapat bisa segera kita manfaatkan di lapangan."

Doni yang juga Kepala BNPB menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas robot karya anak bangsa yang saat ini dibutuhkan dalam penanganan COVID-19. Bantuan ini akan diprioritaskan untuk wilayah Jawa Timur.

Senada dengan Ketua GTPPC19, Kepala KSP Moeldoko juga menyampaikan terima kasih atas upaya para tim yang telah menciptakan instrumen ini.

"Autonomous UVC Mobile Robot merupakan sebuah inovasi yang perlu kita diapresiasi, atas semangat dan sikap pantang menyerah dari seluruh komponen bangsa," ujar Moeldoko.

Lebih lanjut, ia berharap instrumen untuk terus dievaluasi sehingga dapat dikembangkan dengan lebih efektif. Robot tersebut sudah diujicobakan di RS Darurat Wisma Atlet di Jakarta, RS Hasan Sadikin dan RS Pindad di Bandung.

"Kita bisa membangun yang lebih besar lagi ke depannya dan mampu membantu tenaga medis kita yang telah berkorban tanpa kenal lelah dalam merawat pasien COVID-19," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Telkom Edi Witjara menyampaikan bahwa hari ini menjadi momentum bersama sebagai bagian dari komponen bangsa menghadirkan inovasi yang tentunya tidak mudah terlebih di tengah pandemi COVID-19.

"Kami tidak menyerah. Kami ingin mendukung dengan inovasi yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan Telkom," katanya.

Ia juga berharap dengan adanya inovasi robot  khusus penanganan COVID-19 dapat mewakili beragam inovasi yang ada di Indonesia serta menyemangati anak-anak bangsa untuk tidak menyerah dan terus melakukan inovasi dalam mengatasi pandemi ini.

Ruang penanganan pasien COVID-19 memiliki risiko tinggi bagi para tenaga medis. Risiko itu salah satunya terinfeksi miroorganisme berbahaya, seperti virus. Mengantisipasi terinfeksi di ruang perawatan, disinfeksi dan sterilisasi ruangan isolasi dapat dilakukan dengan aman melalui pengoperasian robot yang mampu diproduksi dalam waktu 2 minggu tersebut.

Robot inovasi dari Telkom University dan LIPI ini mampu untuk mengurangi kontaminasi mikroorganisme, termasuk virus SARS-CoV-2, baik yang menempel pada benda atau peralatan, lantai ataupun udara.

Robot ini dilengkapi peralatan ultraviolet (UV) yang mampu beroperasi selama 5 jam. Ketika organisme biologi terpapar sinar UV dalam kisaran 200 nm dan 300 nm, sinar tersebut akan diserap oleh DNA, RNA dan protein. Penyerapan tersebut akan menyebakan pecahnya dinding sel protein dan tentunya kematian organisme tersebut.

Dari hasil uji lab, UVC yang melekat pada robot ini mampu mengurangi jumlah bakteri di dalam koloni. Waktu uji dilaksanakan selama 10-15 menit.

Dari para peneliti mikroba disampaikan, apabila waktu pancar ditambah hingga 20 menit, jumlah bakteri yang akan mati akan lebih banyak lagi. Semakin lama UVC dipancarkan maka semakin banyak bakteri akan mati. Bakteri memiliki sifat yang sama seperti virus sehingga dapat dikatakan, dapat mewakili virus.* (R1)

Produktif di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Rencana Pemerintah


Jakarta - Saat ini Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan skenario agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatan produktif di tengah pandemi COVID-19. Kabar ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto, Kamis (28 Mei 2020).

Menurut Yuri, saat memberikan keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percapatan Penanganan COVID-19, hal itu sedang dipersiapkan secara matang agar dalam implementasinya tidak mengalami kendala dan pandemi COVID-19 dapat dikendalikan.

Yuri mengatakan bahwa skenario itu tidak hanya menyasar pada sektor ekonomi saja. Akan tetapi juga menyinggung soal aspek lainnya seperti sektor pendidikan.

"Bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga kita kembali lagi mulai memikirkan bagaimana proses pendidikan pembelajaran di sekolah, di kampus, sudah mulai harus kita hidupkan kembali, kita jalankan kembali,” jelas Yuri di Jakarta, Kamis (28/5).

Yuri juga mengatakan pemerintah dalam hal ini juga sangat serius mempersiapkan agar bagaimana kegiatan keagamaan di rumah ibadah dapat berjalan seperti sedia kala, tentunya dengan memperhatikan beberapa hal yang sekaligus bertujuan untuk mengendalikan penyebaran virus corona jenis baru penyebab COVID-19.

"Bagaimana kemudian kegiatan beribadah di rumah-rumah ibadah, juga kita kembalikan seperti semula,” kata Yuri.

Selain itu, Yuri memastikan bahwa semua itu tergantung pada kondisi epidemologi di tiap-tiap wilayah. Sebab, kondisi masing-masing daerah tidak sama.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian-kajian komprehensif untuk mengendalikan epidemologi COVID-19 pada tiap daerah tersebut sebelum kemudian dapat diputuskan untuk menjalankan skenario agar masyarakat dapat kembali produktif di masa pandemi.

"Tentunya, ini akan sangat tergantung pada kondisi epidemologi daerah itu saat ini,” jelas Yuri.

"Oleh karena itu, tentunya kajian harus komprehensif di masing-masing daerah, karena tujuannya adalah pengendalian epidemologi COVID-19 di daerah itu,” imbuhnya.

Sebagaimana informasi sebelumnya bahwa, menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per hari ini, Kamis (28/5), terdapat dinamika kasus COVID-19 yang berbeda pada tiap wilayah.

Sebagai contoh bahwa penambahan jumlah kasus positif paling banyak adalah di Jawa Timur sebanyak 171, kemudian Kalimantan Selatan ada 116, DKI Jakarta bertambah 105, Sulawesi Selatan ada 46 dan Sumatera Utara bertambah 30 kasus.

Adapun dalam hal ini, angka penambahan kasus di DKI Jakarta yang paling banyak adalah dari para Warga Negara Indonesia (WNI) repatriasi atau yang pulang dari luar negeri. Menurut Yuri, para WNI yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu telah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran.

Kemudian wilayah yang nihil penambahan kasus meliputi Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Utara, Lampung, Riau, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk wilayah yang ada satu penambahan kasus adalah Aceh, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Adanya kasus nihil tersebut sekaligus menjadi tantangan terbesar bagi masing-masing wilayah untuk mempertahankannya.

Selanjutnya, apabila melihat hitungan hari ke hari, Provinsi Kalimantan Selatan terdapat penambahan cukup banyak kasus positif COVID, namun Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang paling banyak, meski telah mengalami penurunan hingga 28 orang jika dibanding data hari sebelumnya, Rabu (27/5).

Sementara itu berdasarkan rincian data secara akumulatf nasional, penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ada sebanyak 687 orang sehingga totalnya menjadi 24.538. Sedangkan pasien sembuh menjadi 6.240 setelah ada penambahan 183 orang dan kasus meninggal menjadi 1.496 dengan penambahan 23 orang.* (R1)

29 Desember 2019

Gedung Sekolah Rusak, Dana Rehab "Disunat" untuk Lomba Balap


Musim hujan sedang melanda beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya DKI Jakarta. Sekian hari ibu kota enggan disapa mentari terik, karena mungkin harus gantian dengan awan mendung yang sudah bosan bertengger di langit dan ingin sekali jatuh membasahi bumi.
Bila air hujan turun berkepanjangan dalam volume besar, bisa dipastikan efeknya bukan cuma terjadi banjir, tetapi juga menurunkan kualitas dan bahkan merusak bangunan, terutama yang sudah termakan usia. Oleh karena itu, masing-masing individu diharapkan dapat selalu waspada, tidak hanya ketika berada di jalanan, melainkan pula saat melakukan aktivitas di dalam gedung atau rumah.
Contoh bangunan yang mengalami kerusakan itu adalah SD Negeri 10 dan 12 Kembangan Utara, Jakarta Barat. Gara-gara diguyur hujan dan diterpa angin belakangan ini, kanopi kedua sekolah tersebut ambruk pada Rabu (25/12). Untung saja lagi masa liburan, tidak sampai memakan korban jiwa.
Mendengar kabar kanopi dua sekolah tadi rusak, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Saefuloh Hidayat, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, dan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria memutuskan meninjau langsung kondisi di lapangan pada Jumat (27/12).
Kesimpulan yang mereka peroleh adalah bahwa ternyata kanopi sekolah rapuh dan baut pengaitnya juga terlepas. Oleh karena itu, mereka meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan pengecekan lebih lanjut dan mendata sekolah mana saja yang mengalami kondisi serupa.
Setelah dicek dan didata, nantinya sekolah-sekolah yang dinilai terdapat kerusakan akan dimasukkan dalam daftar target rehabilitasi. Dan tentunya, semisal kanopi ambruk di Kembangan Utara semestinya cepat diperbaiki atau diganti, tidak harus menunggu masuk daftar.
Meski dijanjikan sekolah-sekolah rusak bakal direhabilitasi berdasarkan hasil pengecekan dan pendataan, tampaknya mustahil dilakukan dalam waktu dekat. Ternyata anggaran rehabilitasi baru bisa disisipkan di APBD 2021. Artinya masih menunggu satu tahun lagi.
Alasannya cukup logis, sebab selain saat ini akhir tahun anggaran, sebanyak Rp 455,4 miliar rencana anggaran milik Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk merehabilitasi gedung-gedung sekolah yang sedianya masuk dalam APBD 2020 dicoret dan dialihkan ke pos kebutuhan lain.
Pos kebutuhan yang dimaksud yakni 'menambal' biaya perhelatan lomba balap mobil listrik Formula E gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang rencananya akan dilangsungkan pada Sabtu, 6 Juni 2020 mendatang.
Karena diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 1,16 triliun, lomba balap sehari itu diketahui juga turut "menyunat" dana program revitalisasi gelanggang olahraga dan stadion sepak bola sebanyak Rp 320,5 miliar milik Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.
Padahal, jika diingat kembali, Formula E sesungguhnya program mendadak, tiba-tiba atau sengaja dipaksakan, walaupun dasar penyelenggaraannya dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 83 Tahun 2019. 
Program yang melibatkan Federation International Automobile (FIA) itu bukan merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2020 dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemprov DKI Jakarta. Tidak heran kemudian disebut aksi berjudi.
Dikatakan berjudi sebab, di samping kajian lengkap investasi dan besaran pendapatan langsung tidak jelas, pemaksaan pelaksanaan Formula E membawa dampak buruk, yaitu pengabaian kebutuhan prioritas. Gedung-gedung sekolah yang direncanakan direhabilitasi malah dikesampingkan.
Pertanyaannya, dengan telah dicoretnya anggaran rehabilitasi sekolah dalam APBD 2020 demi Formula E, apakah maksudnya bahwa para guru, pegawai dan peserta didik yang menghuni gedung sekolah rentan rusak harus menunggu satu tahun lagi untuk diperhatikan?
Tampaknya memang demikian. Para penghuni gedung sekolah rusak terpaksa memendam asanya paling singkat hingga awal 2021. Dan semoga saja betul diakomodir kelak, anggaran rehabilitasi tidak dicoret lagi.
Hikmah dari semua ini adalah betapa pentingnya kemampuan (dan kemauan) untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Mana prioritas dan mana pula sampingan.
Peribahasa "sediakan payung sebelum hujan" benar adanya. Contoh implementasinya pada penyediaan anggaran rehabilitasi gedung sekolah yang tidak boleh bergantung pada kapan datangnya terik dan hujan.
***

27 Desember 2019

Mimpi Besar Aceh Pasca Gempa dan Tsunami 15 Tahun Lalu


Kemarin, Kamis, 26 Desember 2019, genap 15 tahun wilayah Aceh dilanda bencana gempa bumi dahsyat berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter dan gelombang tsunami setinggi kurang lebih 30 meter.
Peristiwa memilukan yang menelan korban tewas sekitar 170.000 orang itu terjadi tepatnya pada Minggu, 26 Desember 2004. Para korban terdiri dari warga Indonesia (Aceh serta daerah lain) dan warga negara asing (khususnya para wisatawan).
Gempa bumi yang menimbulkan gelombang tsunami itu disebut sebagai bencana alam paling mematikan di abad 21. Selain di Aceh, korban jiwa juga terdapat di negara-negara lain yaitu di Thailand, India, Sri Lanka, Kepulauan Andaman, dan sebagian negara di Afrika, sebab turut terdampak tsunami. Jika ditotal, jumlah korban jiwa mencapai kurang lebih 230.000 orang.
Tentu tidak hanya korban jiwa, karena merupakan pusat lokasi terjadinya gempa (di dasar laut dekat Pulau Simeuleu), puluhan ribu bangunan di wilayah Aceh luluh lantak akibat guncangan dan sapuan tsunami dengan jarak jangkau belasan kilometer dari garis pantai. Di samping itu, tempat kerja dan sumber mata pencaharian juga hilang.
Untuk memulihkan Aceh pada waktu itu, Indonesia bersama negara-negara lain turun tangan mengulurkan bantuan. Pemerintah Indonesia sampai menetapkan gempa dan tsunami di Aceh sebagai bencana nasional. Pemerintah menyiapkan tiga tahap pemulihan secara sistemik dan dikelola dengan target penyelesaian selama lima tahun.
Ketiga tahap tersebut, yakni pertama, tahap kedaruratan (emergency)  selama satu tahun (Desember 2004-Desember 2005). Tahap ini meliputi pengadaan makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, tempat tinggal sementara, air bersih, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar, dan tenaga sosial.
Tahap kedua, rehabilitasi selama satu tahun (Desember 2005-Desember 2006), yang meliputi rehabilitasi pelayanan publik, infrastruktur, rumah tempat tinggal, sentra ekonomi dan pasar.
Sementara tahap ketiga, rekonstruksi selama tiga tahun (2006-2009), antara lain melanjutkan kembali pembangunan pelayanan publik, infrastruktur, dan rumah-rumah warga.
Seluruh biaya program pemulihan dianggarkan di APBN dan dijalankan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang didirikan pada 16 April 2005 berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2005, di mana struktur organisasi serta mekanisme kerjanya dibuat pada 29 April 2005 dan dituangkan dalam Perpres Nomor 34 Tahun 2005. Total biaya pemulihan lebih dari Rp 20 triliun.
Meski pernah disokong supaya bangkit dari keterpurukan akibat bencana, wajah Aceh pastinya tidak mungkin berubah cepat untuk kembali ke kondisi semula. Apalagi jika cuma mengandalkan uluran tangan dan bantuan pemerintah. 
Artinya, terhitung sejak program BRR berakhir pada 2009, maka sepuluh tahun terakhir Aceh telah mencoba melakukan banyak hal secara mandiri. Pemerintah daerah (Pemda) dan warga Aceh harus berusaha berdiri tegak walaupun masih terkenang pedihnya musibah.
Mereka tidak larut meratap, melainkan berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki kondisi kehidupannya, terutama di bidang ekonomi. Pastinya cukup banyak sisi yang perlu dibenahi dari bidang ini, namun ternyata diketahui mereka tengah giat mengembangkan sektor pariwisata.
Tidak boleh disebut muluk, sebab jika betul tekuni tentu tercapai, Aceh bukan sekadar memulihkan kondisi suram yang sempat menerpa, tetapi juga mau mencerahkan wajah Indonesia.
Bersama warganya, Pemda Aceh bertekad ingin menjadikan daerahnya sebagai salah satu destinasi wisata berkelas dan kontributif dalam memajukan sektor wisata di tanah air.
Tekad tadi terungkap ketika Pemda Aceh menyelenggarakan acara Forum Silaturahmi Aceh Meusapat II pada Sabtu, 21 Desember 2019 berlokasi di Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) dengan agenda utama membahas pengembangan wisata Aceh.
Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT | Gambar: waspadaaceh

Forum tersebut tidak hanya dihadiri jajaran pejabat Pemda dan masyarakat Aceh, tetapi juga masyarakat umum, serta beberapa narasumber kompeten yang diundang untuk memberikan tips terbaik.
Para narasumber yang sengaja diundang itu adalah Yuana Rohma Astuti (Direktur Pengembangan Pasar Dalam Negeri Kementerian Parekraf), Dicky Adriansyah (Key Account Manager Traveloka), Doto Yogantoro (Ketua Pengelola Desa Wisata Pentingsari Kendal), dan Yanuarto Bramuda (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi). Mereka memaparkan berbagai langkah-langkah positif dan efektif yang amat berguna bagi Pemda Aceh dalam upaya mengembangkan sektor wisata.
Bukan tanpa dasar Pemda Aceh mengundang narasumber dan masyarakat umum untuk mengetahui banyak tentang wisata Aceh lewat forum sehari tersebut. Beberapa tahun belakangan, sektor wisata memang sudah dikembangkan dan sekarang ingin ditingkatkan lebih baik lagi. Hal itu disampaikan oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT.
"Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mengidentifikasi, setidaknya ada 797 objek wisata serta 774 situs dan cagar budaya yang tersebar di 23 kabupaten/kota seluruh Aceh. Semua lokasi wisata itu dapat dikunjungi melalui jalur darat, laut dan udara. Tersedia juga penerbangan internasional ke Aceh, seperti dari Penang, Kuala Lumpur, dan juga Jeddah. Sekarang sedang dibahas rencana pembukaan jalur penerbangan baru dari Aceh ke India (Port Blair), serta rute Sabang-Phuket-Langkawi," tutur Iriansyah.
Dari beragam upaya yang dilakukan selama ini, Aceh telah berhasil menarik wisatawan dengan jumlah fantastis. Tercatat misalnya pada 2018, kunjungan wisatawan mencapai 2,5 juta orang (naik 20 persen dari tahun sebelumnya), dan pada tahun ini (2019) diperkirakan naik menjadi 3 juta orang.
Iriansyah mengaku naiknya jumlah wisatawan disebabkan karena di samping objek wisata yang menarik, fasilitas dan sarana-prasarana sudah sangat mendukung, meskipun tetap akan terus ditingkatkan. Kemudian, situasi keamanan di Aceh juga dipastikan terjamin dan kondusif, sehingga para wisatawan nyaman berkunjung.
Intinya, sektor pariwisata di Aceh ke depan bakal dibuat selevel Bali, Lombok atau Banyuwangi. Seperti diketahui, potensi wisata di tiga wilayah ini telah sukses dikembangkan dan akhirnya membawa dampak positif terhadap kesejahteraan warga. Lewat brand "The Light of Aceh", Pemda Aceh berkomitmen mempopulerkan wisata lokal sembari pula menggiatkan usaha kreatif masyarakat.
Mampukah Aceh mewujudkan asanya? Mestinya mampu. Oleh karena itu, supaya bisa terwujud, semua pihak yang punya "sense of belonging" terhadap Aceh harus mau berkolaborasi dan bergandengan tangan, baik itu pemerintah pusat, Pemda dan warga Aceh, investor, pengusaha dan juga seluruh masyarakat Indonesia.
Aceh bangkit, Indonesia jaya!
***

24 Desember 2019

Makna Perayaan Natal


Sejatinya, perayaan Natal bukan hanya milik umat Kristiani yang mengaku beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juruselamat, melainkan pula kepunyaan seluruh bangsa di muka bumi.
Menurut ajaran iman Kristiani (Alkitab), kehadiran Yesus yang disebut juga Imanuel, Mesias atau Isa Almasih ke dunia bertujuan untuk membawa kabar baik bagi siapa pun yang mau menerimanya.
"Lalu kata malaikat itu kepada mereka: Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud" (Lukas 2:10-11).
Bahwa kemudian kutipan Alkitab di atas menjadi bagian dari ajaran iman Kristiani, bukan berarti "kesukaan besar" tersebut eksklusif ditujukan kepada mereka yang semata bersedia dibaptis dan memilih gereja sebagai tempat ibadah.
Eksklusivitas umat Kristiani terletak pada penerimaan dan pengakuan terhadap Yesus sebagai "Allah yang menjelma menjadi manusia". Dan karena telah mengambil wujud manusia, maka umat Kristiani menyebut-Nya Putera Allah.
Oleh karena itu, diksi "Putera Allah" tidak perlu dibayangkan bahwa Allah beristri layaknya manusia. Atau diksi lain yakni "Allah Tritunggal" (Bapa, Putera, dan Roh Kudus) pun tidak boleh diartikan Tuhan umat Kristiani ada tiga.
Tuhan umat Kristiani tetap satu (esa), namun diimani memiliki tiga pribadi yang sederajat dan sehakikat (sekodrat, sesubstansi, seesensi). Allah diidentikkan Bapa yang penuh kasih, disebut Putera karena menjelma jadi manusia, dan dipercaya tetap berkarya (mencintai ciptaan) lewat Roh-Nya.
Sekali lagi, kehadiran Yesus yang merupakan "kesukaan besar" dan dimaknai sebagai tawaran keselamatan tertuju kepada siapa pun yang bersedia menerima. Kesediaan menerima Yesus tidak sebatas mau dibaptis, pergi ke gereja, dan membawa label agama ke mana-mana. Lebih daripada itu.
Menerima Yesus harus utuh. Penerimaan terhadap Yesus wajib sampai pada kesediaan mengikuti jalan hidup-Nya yang sederhana, murah hati, pemaaf, penuh kasih sayang, dan rela berkorban secara konsisten, dengan demikian memperoleh keselamatan.
Sehingga ketika ditanya siapakah yang sungguh menerima Yesus dan mendapat keselamatan, pengakuan (dangkal) tidaklah cukup dijadikan dasar atau alasan untuk menuntut jaminan.
Sebab ada yang mengaku menerima Yesus tetapi memilih jalan hidup yang bertolak belakang dari apa yang diteladankan-Nya. Ada juga yang "tidak mengakui" (artinya bukan umat Kristiani), tetapi fakta hidupnya malah sejalan dengan-Nya.
Maka yang diharapkan di sini, wujud penerimaan dan pengakuan akan Yesus memang mestinya: "Ya, saya pengikut Kristus!" serta "Ya, saya siap mencontoh jalan hidup-Nya kapan pun dan di mana pun!".
Kembali ke pokok bahasan, siapakah yang "berhak" merayakan Natal? Mengapa harus merayakan Natal? Apa sebenarnya makna perayaan Natal? Menjawab tiga pertanyaan ini kiranya cukup bagi saya dan Anda untuk memahami apa itu Natal.
Pihak yang berhak merayakan Natal adalah umat Kristiani dan siapa saja yang berkenan, baik mereka yang menganut agama lain maupun yang tidak beragama sama sekali. Mengapa?
Pertama, bagi umat Kristiani, Natal merupakan momen untuk meluapkan ungkapan syukur atas pernah lahirnya Juruselamat, yang diimani dan dipercaya. Lewat perayaan, umat Kristiani diharapkan mampu mengingat kembali betapa besarnya kasih Allah kepada ciptaan-Nya sehingga Ia rela turun ke dunia "menyapa" mereka.
Menyapa berarti Allah mau memberi contoh nyata bagaimana seharusnya menjadi ciptaan yang baik, terutama umat manusia yang secitra dengan-Nya. Allah ingin menegaskan kembali seperti apa manusia berlaku sebagai ciptaan yang punya akal, budi, pikiran, hati nurani, dan iman yang benar.
Allah yang menjelma melalui Yesus memberi bukti bagaimana manusia hidup sesuai yang digariskan-Nya. Kehidupan manusia berada di bawah kendali-Nya yang wajib diterima, dijalani dan disyukuri. Baik itu dalam kondisi buruk atau pun baik, suka maupun duka.
Yesus yang "tergariskan" dan ikhlas menerima hidup susah sejak kecil hingga dewasa (lahir di palungan, dibesarkan keluarga miskin, dikucilkan banyak orang, dituduh melakukan kejahatan, serta dijatuhkan hukuman yang amat hina) mau mengingatkan manusia bahwa sesulit apa pun hidup, iman kepada Allah tidak boleh luntur dan terus diperjuangkan.
Sehingga saat merayakan Natal, umat Kristiani cukup meluapkan ungkapan syukurnya dengan berdoa, mengikuti upacara liturgi, berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara, berbagi kebahagiaan dalam bentuk rejeki terhadap mereka yang kesusahan tanpa memandang segala macam label yang melekat (suku, agama, ras, antargolongan, dan sebagainya), meninggalkan cara hidup lama (dosa), dan seterusnya.
Intinya perayaan Natal diharapkan sederhana, tidak berlebihan, namun bermanfaat. Sebab ringkasnya, bagaimana mungkin hari kelahiran Juruselamat yang diketahui sungguh memprihatinkan mau dirayakan dengan pesta besar dan pamer harta?
Berikutnya, mungkinkah bisa nyaman merayakan Natal secara sederhana dan berbagi rejeki, sementara saat mendengar ada larangan mengucapkan "Selamat Natal" saja emosi langsung tak terkendali dan ingin sekali berkonflik? Apa kata Yesus yang murah hati, pemaaf dan penuh kasih sayang jika menyaksikan sikap seperti itu?
Artinya, jangan sampai hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan mengganggu kesiapan diri merayakan Natal. Masa Adven selama empat pekan sedianya bukan cuma dimanfaatkan untuk mengurus apa yang mau dimakan dan sudut ruangan bagian mana yang mau dihias, tetapi kesempatan mempersiapkan pikiran dan batin menyongsong Natal.
Kedua, bagi siapa saja yang berkenan (penganut agama lain atau tidak beragama sama sekali), sesungguhnya bukan sebuah kewajiban bagi Anda untuk merayakan Natal, apalagi sampai terpaksa memakai atributnya. 
Keengganan Anda ikut berurusan dengan perayaan Natal karena dinilai tidak sesuai ajaran agama yang dianut, bisa dipahami. Atau Anda yang memilih hidup tanpa beragama sebab mungkin dianggap candu, dapat dimaklumi.
Namun satu hal yang patut Anda ingat bahwa ribuan tahun lalu, di muka bumi pernah lahir Seseorang (dengan sebutan nabi atau tokoh besar) yang akhirnya mempengaruhi peradaban umat manusia, meski tanggal dan bulan kelahiran-Nya tidak diketahui secara pasti. Maklum, waktu itu belum ada kalender atau penanggalan tetap.
Sekitar 2,4 miliar penduduk dunia saat ini terilhami oleh ajaran dan cara hidup-Nya. Tidak salah bila turut mengenang (menghargai) momen kelahiran-Nya tanpa harus ikut merayakan persis apa yang dilakukan umat Kristiani.
Selamat merayakan Natal 2019! Semoga damai dan sukacita menyertai kita semua. Amin.
***
Sumber Ilustrasi: gbclander.org

Photos

Dunia

Metropolitan

Sport

Refleksi

© Copyright 2019 TULARIN | All Right Reserved