TULARIN >

Headline

Kolom

Cheers

Human

Politik

13 Desember 2019

Mengenal Risa Santoso, Rektor Termuda di Indonesia Saat Ini


Kalau sebelumnya publik heboh tentang keberadaan dua anggota kabinet termuda di pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang berusia 35 tahun dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanoesoedibjo yang berusia 32 tahun, kini muncul lagi kehebohan baru yaitu di dunia pendidikan.
Kehebohan sekaligus rekor terbaru yang dimaksud adalah terpilihnya seorang perempuan cantik berusia 27 tahun menjadi rektor termuda di Indonesia saat ini. 
Perempuan kelahiran Surabaya, 27 Oktober 1992 yang mengaku masih lajang itu bernama Risa Santoso. Dia dilantik pada Sabtu, 2 November 2019 sebagai Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang (ITB Asia Malang).
Dalam menjalankan tugas-tugasnyanya, lulusan S-1 jurusan ekonomi di University of California, Berkeley dan S-2 jurusan pendidikan di Harvard University, Massachusetts tersebut akan dibantu oleh empat wakil rektor (warek), yang terdiri dari Warek I Dr. Fathorrahman, SE, MM, Warek II Dr. Tin Agustina Karnawati, SE, MM, Warek III Muhammad Rofiq, ST, MT dan Warek IV Ir. Teguh Widodo, MM.
ITB Asia Malang sendiri merupakan hasil merger atau penggabungan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) ASIA Malang dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) ASIA Malang, yang berada di bawah naungan Yayasan Wahana Edukasi Cendekia. 
Dasar hukum merger-nya adalah SK Menristekdikti No.744/KPT/I/2019 pada 23 Agustus 2019. Tepatnya, saat STMIK dan STIE digabung, Risa yang ditunjuk menjadi rektor pertama.
Saat ini ITB Asia Malang punya dua kampus dengan alamat berbeda. Yang satu berada di Jalan Soekarno-Hatta, Rembuksari 1A, sementara yang kedua berlokasi di Jalan Borobudur Nomor 21. Keduanya sama-sama di Kota Malang, Jawa Timur. 
Dengan terpilihnya Risa sebagai rektor termuda berarti rekor yang sempat dipecahkan oleh Anies Baswedan yang sekarang jadi Gubernur DKI Jakarta (terpilih di usia 38 tahun menjadi Rektor Universitas Paramadina pada 15 Mei 2007) dan Riki Saputra (terpilih di usia 36 tahun sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 26 Januari 2019) terungguli.
Fakta lainnya yakni, terhitung hingga jadi rektor, Risa baru dua tahun berkarya (sejak 2017). Apakah dia terpilih hanya karena berparas cantik dan lulusan kampus ternama luar negeri?
Tentu bukan itu saja alasannya. Meskipun belum menginjak usia "kepala tiga", Risa sudah menorehkan beragam pengalaman dan prestasi membanggakan, yang kiranya cukup jadi modal baginya untuk menjalankan tugas kepemimpinan di ITB Asia Malang.
Untuk menambah bekal kemampuannya, Risa pernah magang di kampusnya selama tiga bulan, menjadi tutor ekonomi, matematika dan statistik di Diablo Valley College, inisiator dari ASIA Entrepreneurship Training Program (kerjasama antara Swiss dan Indonesia), dan inisiator dari ASIA Hackaton dan program magang di luar negeri.
Tidak hanya itu, Risa juga sempat menjadi tenaga ahli muda di Kantor Staf Presiden selama 1 tahun 7 bulan (Agustus 2015-Februari 2017) dan Direktur Pengembangan di Institut Asia Malang (sebelum terjadi merger) selama 2 tahun 10 bulan (Februari 2017 sampai terpilih jadi rektor).
Artinya, Risa telah berkontribusi lumayan di kampusnya, sehingga tantangan yang lebih besar pun ditaruh di pundaknya. Di bawah kepemimpinannya, pihak yayasan berkeinginan agar ITB Asia Malang fokus mengembangkan pendidikan ekonomi berbasis digital.
Apa makna yang bisa diambil dari penunjukan Risa sebagai rektor termuda? Maknanya adalah bahwa siapa pun bisa jadi pemimpin asal ada kemauan dan kemampuan. Apalagi kaum muda, tidak boleh ada perasaan enggan memimpin hanya karena kalah usia dibanding kaum tua atau yang lebih senior.
Selamat berkarya, Bu Rektor Risa Santoso! Semoga ITB Asia Malang menemukan kejayaannya di bawah kepemimpinan ibu. Dan semoga pula kaum muda terinspirasi.
***
Gambar: Rektor ITB Asia Malang, Risa Santoso | berbagai sumber

Mendikbud Nadiem Yakin Tidak Mau Punya Akun Medsos?


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bukanlah satu-satunya pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang sampai saat ini diketahui publik tidak (mungkin belum) memiliki akun media sosial (medsos), baik itu Facebook, Twitter, Instagram atau pun sejenisnya.
Selain Nadiem, jajaran pembantu lain presiden yang barangkali masih nyaman menggunakan media komunikasi terbatas (SMS, telepon atau whatsapp) yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensekneg Pratikno, Menteri Kesehatan Terawan, Menteri Agama Fachrul Razy, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan termasuk pula Jaksa Agung Burhanudin.
Dan bahkan, ternyata terungkap juga, Basuki malah lebih 'ekstrim' lagi, tidak gunakan aplikasi whatsapp karena memang telepon selulernya (ponsel) belum tersentuh sistem Android.
Basuki cuma bisa dihubungi secara pribadi lewat telepon dan SMS. Hal itu diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 18 Oktober 2019 saat acara perpisahan para menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.
Tentu masing-masing menteri (plus jaksa agung) tadi punya alasan tersendiri mengapa mereka enggan menyibukkan diri memanfaatkan beragam aplikasi teknologi. 
Bisa jadi seperti yang diakui Nadiem bahwa alasannya adalah demi mendapatkan ketenangan psikologis, dan bisa juga sebagai pejabat publik, dalam hal meng-update informasi, media arus utama (media massa, televisi) lebih disenangi dan dipercaya.
Atau alasan berikutnya, toh ketika ingin menyampaikan sesuatu hal ke publik lewat medsos, instansi sudah punya akun resmi, misalnya memberi pengumuman, perkembangan kinerja, kebijakan terbaru, salinan pidato, dan sebagainya.
Di sebuah kegiatan wawancara di televisi pada Sabtu, 23 November 2019, Nadiem mengaku dua tahun lalu pernah punya dua akun medsos, tapi kemudian dihapusnya. Baginya, medsos sangat mengganggu suara hati dan membuat orang tidak mandiri mengambil keputusan.
Jadi, kalau di medsos terdapat akun yang mengatasnamakan Nadiem, itu palsu dan dibuat orang yang tidak bertanggungjawab. Penegasan serupa disampaikan pihak Kemendikbud di akun Twitter resminya (@Kemdikbud_RI) pada Rabu, 30 Oktober 2019.
"#SahabatDikbud, saat ini Mendikbud Nadiem Makarim tidak memiliki akun media sosial. Jika ada akun atas nama Mendikbud Nadiem Makarim, berarti akun tersebut palsu. #cerdasberkarakter #cerdasberliterasi," tulis akun tersebut.

Sekali lagi, menggunakan medsos atau tidak merupakan hak pribadi Nadiem. Mengulang lagi, apa yang akan disampaikannya ke publik pasti bisa melalui akun resmi Kemendikbud. Tidak punya akun medsos pribadi pun, Nadiem tetap populer.

Populernya Nadiem bukan hanya karena orang tahu beliau lulusan Harvard University dan pendiri Gojek, tetapi juga label dan aksi terbarunya belakangan ini. Label tersebut yaitu beliau merupakan menteri termuda (usia 35 tahun) di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sementara aksi terbaru yang dimaksud adalah membuat pidato inspiratif pada peringatan Hari Guru Nasional 2019 yang akhirnya tersebar luas di medsos, di setiap kunjungan (dinas dan rapat) selalu membawa tas ransel, dan terakhir Rabu lalu (4/12) saat menghadiri acara pelantikan Rektor Universitas Indonesia (UI), beliau (mengaku) membuang naskah pidato yang sengaja disusun untuknya serta memilih menggunakan dress code seadanya (baju batik, celana jeans, dan sepatu tanpa kaos kaki).
Kejadian di UI itu saja sudah cukup menambah popularitas Nadiem. Sebab di medsos dan media online, namanya kembali terangkat ke permukaan. Jadi buat apa lagi Nadiem memoles diri supaya semakin terkenal?
Namun, barangkali Nadiem belum sadar bahwa dirinya sekarang sudah jadi "milik" rakyat Indonesia, baik pejabat di pemerintahan, para PNS, maupun seluruh peserta didik.
Berbeda ketika Nadiem masih menjabat CEO Gojek, segala aspirasi dan keluhan pelanggan bisa ditampung dan ditanggapi jajarannya. Petugas admin medsos Gojek langsung menindaklanjuti dengan cepat dan gampang. Sekarang beliau bukan lagi pejabat perusahaan, tapi pejabat pemerintahan.
Entah ditanggapi dalam bentuk direct message (DM) atau retweet with comment atau tidak oleh admin Twitter Kemendikbud, faktanya ada salah satu akun yang tampaknya melayangkan protes atas keputusan Nadiem tidak menggunakan medsos pribadi.
"Piye to Pak... Kalau masyarakat mau ngeluh lalu bagaimana? Pakai merpati pos?," tulis akun @sripuspirit membalas cuitan akun @Kemdikbud_RI.

Artinya apa? Dasar keputusan Nadiem menggunakan medsos pribadi tidak boleh didasarkan demi ketenangan pribadi, menghindari pengaruh "kata orang", atau tidak mau buang-buang waktu.
Bukan tidak percaya petugas admin menindaklanjuti keluhan warga di akun resmi Kemendikbud, tetapi Nadiem perlu menyapa warga (khususnya peserta didik) lewat akun pribadinya. Rasanya pasti beda.
Nadiem harus bisa meluangkan waktu untuk "blusukan" online, seperti Presiden Jokowi yang tidak hanya mengandalkan kunjungan kerja fisik. Bahkan terkadang Presiden Jokowi mengaku lebih banyak "belanja" masalah di medsos ketimbang di lapangan.
Tahukah Nadiem bahwa informasi tentang sekolah rubuh, gaji guru honorer tertunda, siswa putus sekolah, dana BOS 'disunat', dan berbagai keluhan lain lebih banyak 'berseliweran' di medsos daripada di media arus utama, yang belum tentu juga terjangkau (dan ditanggapi) oleh petugas admin Kemendikbud?
Come on, Pak Nadiem. Betul, ukuran milenial seseorang itu tidak tergantung pada seberapa banyak menggunakan aplikasi medsos, tapi seorang Mendikbud yang punya tugas menumpuk mestinya mau menyisihkan waktu memantau masalah melalui "teropong" medsos.
Tidak harus banyak kok, Pak Nadiem. Salah satu saja, misalnya Facebook. Aplikasi ini dipakai semua kelas masyarakat, di perkotaan dan perdesaan. Yakinlah, di sana banyak masalah yang dikeluhkan, jangan andalkan laporan resmi atau menunggu viral di layar televisi.
Mau kan, Pak Nadiem? Bapak pasti tidak mungkin menjelajahi seluruh pelosok negeri untuk mendengar keluhan warga dan menyapa mereka dalam waktu lima tahun ke depan, yakinlah. Tapi di medsos, bapak bisa bolak-balik melakukan itu setiap saat, kapan bapak mau dan kapan punya mood baik.
***
Gambar: Mendikbud Nadiem Makarim di acara HUT ke-74 PGRI | kompas.com

Toko Kue Tolak Menulis "Happy Birthday", Kesalehan Bisnis atau Sensasi?


Beredar di media sosial tentang kabar sebuah toko kue di sekitaran Depok, di mana karyawannya menolak membuat tulisan "Happy Birthday" di atas kue hadiah ulang tahun yang ingin dibeli pelanggan (pembeli). Karyawan menolak lantaran dilarang oleh pihak manajemen. Begitulah pengakuannya.
Saya sengaja tidak menuliskan nama tokonya, karena di samping sudah viral, saya tidak mau terbawa perasaan (baper) gara-gara itu, misalnya marah-marah atau menghujat si pemilik toko dan karyawan. Kalau penasaran, sila cari di medsos (bagi yang punya akun), atau di-gugling saja.
Ketika si pembeli bertanya pilihan tulisan apa yang diperbolehkan, si karyawan menjawab hanya boleh menulis "Selamat Hari Lahir", "Happy Bornday", atau "Barrakallah fii umrik". Ya, ketiga jenis ucapan itulah pilihannya, padahal arti dan maknanya sama.
Karena merasa aneh dengan kebijakan toko, akhirnya si pembeli tidak jadi memesan kue. Ia menilai pemilik atau pihak manajemen sentimen dengan hal-hal berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Meluapkan kekesalannya, ia membagikan kisah itu di akun medsos pribadinya.
Jika dicermati, peristiwa di Depok tersebut sebenarnya mirip dengan yang pernah terjadi di toko kue Tous Les Jours beberapa waktu yang lalu, yang mana berujung pada klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak manajemen sebab menuai hujatan bahkan ancaman boikot.
Saya di sini tidak berlagak bijak, namun menurut saya karena terlanjur viral, ya sudah, dibiarkan saja. Ambil posisi seperti saya tadi, tidak perlu marah dan menghujat. Lagipula apa untungnya mempersoalkan kebijakan manajemen toko.
Saya dan para pembaca mungkin tidak berlokasi di Depok, tidak suka diberi hadiah ulang tahun dalam bentuk kue, atau jadwal perayaan hari ulang tahun masih cukup jauh.
Amat disayangkan memang, seorang pembeli batal membawa pulang kue ulang tahun yang ia butuhkan cuma masalah tulisan. Pihak toko mestinya paham, keinginan pembeli, selama tidak melanggar aturan yang berlaku umum, wajib dipenuhi.
Saya memutuskan membuat tulisan ini karena kebetulan baru selesai membaca status "retweet with comment" atas link artikel oleh seorang teman di akun Twitter-nya yang isinya "mengutuk" si pemilik toko beserta para karyawannya.
Usai membaca statusnya, saya lantas membalas bahwa seandainya keberatan dengan kebijakan toko, maka langkah terbaik adalah tidak usah mampir ke sana dan berbelanja. Sesederhana itu.
Menyebarkan status-status buruk di medsos tidak hanya "merusak" profil akun pribadi, tetapi juga berpotensi memunculkan konflik sosial. Para pemilik akun lain bisa kemudian menambahkan tanggapan yang semakin liar dan nihil manfaat.
Bagaimana pun, si karyawan tidak salah, dia hanya melaksanakan perintah yang barangkali bertentangan juga dengan logika dan hati nuraninya. Biarlah pemilik toko dan pihak manajemen yang memberi klarifikasi. Mereka yang punya hak untuk itu.
Sembari menunggu klarifikasi (semoga betul disampaikan), hal yang perlu diketahui oleh saya dan pembaca bahwa terdapat dua kemungkinan mengapa pihak manajemen membuat kebijakan demikian. Bisa sebagai wujud kesalehan dalam berbisnis ataupun tengah tertular penyakit "sensasi".
Kemungkinan yang pertama tidak usah dipersoalkan, itu adalah hak pemilik dan pihak manajemen. Mereka yang paling tahu mau membawa ke mana arah bisnis kue ulang tahun olahan mereka.
Dan bila kemungkinan kedua yang jadi motivasinya, maka wajib dipahami, terkadang dalam menjalankan sebuah bisnis sekali-lagi butuh penciptaan "konflik", yang efeknya belum jelas juga, apakah berakhir baik atau buruk.
Akan tetapi keuntungan minimalnya yaitu eksistensi toko kue didapat, semua orang membicarakannya walaupun kisahnya negatif. Yang penting nama toko terangkat dulu ke permukaan supaya orang tahu keberadaannya.
Sebelumnya toko tidak dikenal, akhirnya terkenal. Asal jangan sering-sering dan bablas saja menggunakan trik (tes pasar) seperti itu, efeknya dipastikan buruk. Artinya mesti pintar manajemen konflik.
Lalu saya dan pembaca yang emosi tak karuan dapat apa? Tidak ada! Yang ada malah menambah dosa. Orang lain yang punya kebijakan, kita yang repot luar biasa. Jangan sampai kita menciptakan konflik. Betul, ndak?
Supaya tidak menuai polemik berkepanjangan, alangkah baiknya pihak toko memberi klarifikasi jelas yang dapat diterima oleh masyarakat, terutama para pelanggan.
***
Ilustrasi | klikpositif.com

12 Desember 2019

Haruskah Mengambil Alih Hak Tuhan Demi Memberantas Korupsi?


Pertanyaan seperti termuat pada judul tulisan ini tidak hanya ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai tanggapan balasan atas mencuatnya opsi penerapan hukuman mati kepada para koruptor baru-baru ini, tetapi juga kepada saya dan seluruh masyarakat Indonesia.
Opsi tersebut mencuat lagi saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), tepatnya pada Senin, 9 Desember 2019, karena salah seorang pelajar SMK Negeri 57 Jakarta Selatan bertanya tentang hal itu kepada Jokowi. Menjawab pertanyaan, Jokowi mengatakan bahwa hukuman mati bagi koruptor amat mungkin dilaksanakan, sepanjang dikehendaki rakyat.
Pernyataan atau jawaban Jokowi lantas ditanggapi secara beragam banyak pihak. Tanggapan itu antara lain, ada yang setuju dengan syarat mesti dibuat kategori koruptornya (level pelanggaran dan jumlah uang yang dikorupsi), ada yang mengaku heran sebab instrumen hukum sebenarnya sudah ada (hakim di pengadilan yang punya kewenangan) dan tidak perlu meminta kehendak rakyat, dan sebagainya.
Saya sepakat dengan tanggapan kedua, yaitu bahwa keputusan diterapkan atau tidaknya hukuman mati bukan di tangan rakyat. Jelas, instrumen hukum (UU Tipikor) sudah ada, hakim di pengadilan tinggal mempertimbangkan untuk dijalankan. Bahkan Jokowi pun tidak, karena beliau bukan hakim (pejabat yudikatif).
Saya termasuk orang yang sangat awam soal instrumen hukum, namun yang saya tahu hukuman mati bisa dikenakan kepada oknum yang mengorupsi dana bantuan sosial (bencana alam). Maka karena aturan memperbolehkan, seharusnya tidak perlu ada perdebatan, langsung dijalankan saja, kecuali mau ditambahkan lagi jenis dan level pelanggaran baru.
Jika saya ditanya apakah setuju penerapan hukuman mati, saya dengan tegas menjawab: TIDAK SETUJU. Namun karena aturan negara mengizinkan, apa boleh buat, sila dilaksanakan. Saya hanya berdoa semoga saya tidak menjadi koruptor lalu mendapatkan hukuman seberat itu. Sekali lagi, saya tidak setuju hukuman mati untuk jenis pelanggaran apa pun. 
Apa yang saya pikirkan sehingga kukuh menolak hukuman mati? Sederhana, saya cuma berpikir, bagaimana mungkin kita menggaungkan hukuman mati pada 9 Desember, sementara pada 10 Desember kita bicara soal penegakan hak asasi manusia (HAM)? Bukankah salah satu HAM itu adalah hak untuk hidup?
Bagaimana mungkin kita terus mencari cara supaya pencuri di rumah kita tertangkap, diadili dan dihukum mati, sedangkan kita selalu lupa menggembok pintu dan menutup jendela yang biasanya dengan gampang dilewati oleh pencuri? Saya tidak perlu menjelaskan maksudnya terlalu panjang.
Maknanya adalah, efektivitas pemberantasan korupsi tidak terletak pada seberapa banyak kita membuat jeratan dan hukuman, melainkan sejauh mana kita memperbaiki sistem sehingga kebal dari korupsi. Ungkap celah rumah yang berpotensi disusupi pencuri, kemudian tutup rapat-rapat. Pasang kamera pemantau di sudut-sudut strategis.
Atau jangan-jangan memang rumah kita (negara ini) amat rapuh karena masih berbentuk gubuk? Jika demikian, maka mari kita buat rumah yang tidak harus mewah, tetapi aman dari sasaran pencuri. Kita buat dari material kokoh misalnya dinding beton; atapnya genteng terbaik, pintu dan jendela dari kayu berkualitas, serta jangan terlalu banyak ventilasi.
Baiklah bahwa ada yang mau mengatakan China, Korea dan negara-negara lain mampu menghalau korupsi karena penerapan hukuman mati. Pertanyaannya, apakah ada garansi korupsi lenyap selamanya? Kita jangan cuma lihat satu sisi (hukuman), tetapi juga bagaimana mereka membentengi korupsi.
Selanjutnya, andaikan betul diterapkan bagi koruptor, jenis pelanggaran apa lagi ke depan yang ancamannya adalah hukuman mati? Kita ingat, untuk teroris dan pengedar narkoba sudah diterapkan. Mau berapa banyak nyawa dibuat melayang supaya bisa jadi indikator keberhasilan penegakan hukum?
Saya berefleksi, betapa jahatnya kita ketika hak "memberi dan mengambil hidup" yang merupakan kewenangan Tuhan Yang Maha Agung, Pencipta alam raya dan segala isinya, dengan gampang kita ambil alih. Bukankah kita masih punya banyak cara untuk menghalau kejahatan tanpa harus melanggar hak Tuhan?
Siapa pun yang membaca tulisan ini, pahamilah secara utuh. Jangan sepotong-sepotong. Mari kita tegakkan hukum (memberantas korupsi) tanpa mengabaikan HAM dan mencabut hak Tuhan.
***
Gambar: Ilustrasi Hukuman Mati | kbknews.id

Mungkinkah Jonan Dipilih Erick Jadi Direktur Utama Garuda?


Seperti diketahui publik, PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk belakangan disorot tajam gara-gara kasus penyelundupan satu unit sepeda motor Harley Davidson dan dua unit sepeda Brompton, yang diduga kuat dilakukan oleh Direktur Utama Garuda, Ari Askhara bersama beberapa oknum lain.
Dua jenis kendaraan itu diangkut gratis dari Toulouse, Perancis pada 16 November 2019 dan tiba di Tangerang, Indonesia pada 17 November 2019 menggunakan pesawat baru Garuda A300-900 Neo.
Atas kasus tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir berang dan kemudian mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Ari Askhara dan 4 (orang) jajaran direksi lain yang disebut ikut membantu aksi penyelundupan.
Opsi menyeret para pelaku ke meja hijau pun dibuka lebar oleh Erick, sebab pihak Kementerian Keuangan mengaku negara mengalami kerugian mencapai Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar.
Supaya tidak mengganggu operasional perusahaan, Erick telah menunjuk Fuad Rizal (Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko) sebagai pelaksana tugas (Plt) direktur utama hingga pejabat definitif (direktur utama baru) ditetapkan pada Januari 2020.
Artinya nama-nama calon terbaik pengganti Ari Askhara dan 4 (empat) orang direktur lain Garuda tengah digodok oleh Erick dan Tim Penilai Akhir (TPA) yang berada di bawah arahan Presiden Joko Widodo.
Hal yang paling penting diperhatikan oleh Erick adalah bahwa "penyakit" Garuda bukan cuma kasus Ari Askhara, soal penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mengenai perbaikan keuangan perusahaan yang sepanjang 4 (empat) tahun terakhir diterpa defisit alias rugi.
Garuda tercatat memiliki riwayat kerugian 'terbaik', antara lain pada 2014 sebesar Rp 4,8 triliun, pada 2017 sebesar Rp 2,88 triliun, dan pada 2018 (yang sempat 'dipoles' seolah untung) sebesar Rp 2,45 triliun. Inilah penyakit terparah Garuda, kerugian keuangan. Semoga saja di tahun ini tidak tercatatkan hal serupa.
Maka dari itu, Erick mestinya punya banyak pertimbangan ketika hendak memilih pimpinan baru Garuda. Erick harus fokus saja pada perombakan direksi, sementara komisaris menyusul. Yang dibutuhkan Garuda sekarang pemimpin, bukan pengawas.
Pemimpin yang bekerja secara profesional dan sesuai koridor yang berlaku, sesungguhnya tidak perlu diawasi terlalu ketat. Pemimpin yang baik tidak butuh "cambukan", baru mau taat dan disiplin.
Lalu siapakah sosok yang tidak butuh "cambukan" itu? Tentunya orang berpengalaman dan dapat dipercaya (berintegritas), yang sangat mungkin ditemukan di internal maupun eksternal Garuda.
Erick juga tidak harus mengikuti tradisi lama, bahwa biasanya yang dipilih jadi pimpinan pucuk adalah mereka yang sudah lama bekerja di Garuda. Bukan pula curiga sosok dari internal Garuda telah terinfeksi "wabah" yang "menulari" Ari Askhara.
Maksudnya, tidak salah bila Erick mencoba memilih sosok dari eksternal Garuda namun mahir mengelola keuangan, paham bisnis transportasi publik, serta menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.
Pertanyaannya, siapakah kira-kira nama eksternal itu yang pantas menjadi Direktur Utama Garuda? Barangkali tengah atau mungkin belum digodok Erick dan TPA, akan tetapi menurut penulis yang paling cocok adalah Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Andaikan Jonan setuju dan publik pun demikian, dengan pertimbangan bahwa mengabdi kepada negara tidak memandang posisi tinggi-rendahnya sebuah jabatan (misalnya turun level, jadi anak buah, dan sebagainya), melainkan manfaat yang dihasilkan dari pengabdian itu, berikut alasan penulis menganggap Jonan pantas memimpin Garuda:
Pertama, hampir tidak ada yang meragukan kemampuan Jonan dalam memimpin. Berkat kepiawaiannya, Jonan sampai dua kali diangkat menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo, yaitu sebagai Menteri Perhubungan (2014-2016) dan Menteri ESDM (2016-2019).
Kedua, selain di pemerintahan, Jonan berpengalaman mengelola bisnis negara yang bergerak di bidang angkutan publik, yakni sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dari 2009-2014.
"Penyakit" Garuda mirip dengan yang diderita KAI zaman sebelum Jonan, kerugian keuangan yang luar biasa. Belum lagi manajemen perusahaan yang super bobrok dan fasilitas kereta yang amat buruk.
Alhasil, KAI di tangan Jonan membaik. Di antaranya tidak ada lagi percaloan tiket, kuantitas serta kualitas sarana dan fasilitas stasiun kereta meningkat, disiplin kerja diperketat, pengguna kereta semakin bertambah dan akhirnya perusahaan mencatatkan laba (bukan manipulasi).
Khusus perbaikan keuangan, Jonan sukses membalikkan kerugian Rp 83,5 miliar pada 2008 menjadi keuntungan Rp 154,8 miliar pada 2009. Pada 2013, laba tercatat sebesar Rp 560,4 miliar. Jonan juga melipatgandakan aset KAI dari Rp 5,7 triliun pada 2008 menjadi Rp 15,2 triliun pada 2013, atau terjadi peningkatan mendekati tiga kali lipat.
Ketiga, sebagai mantan Menteri Perhubungan, Jonan pastinya tahu hal-hal yang perlu dibenahi di Garuda, permainan apa saja yang berlangsung di dalamnya, dan kendala-kendala yang dihadapi, sehingga misi mempertahankan Garuda menjadi maskapai kebanggaan Indonesia dan dunia tercapai.
Keempat, andaikata Erick turut mempertimbangkan riwayat pendidikan di bidang keuangan atau pengalaman lain, bukankah Jonan seorang (mantan) bankir yang tidak kalah hebat dengan Ari Askhara dan Fuad Rizal?
Sebelum jadi Direktur Utama PT KAI dan dua kali menjabat menteri, Jonan pernah jadi Direktur Citibank (1999-2001), Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha (2001-2006), dan Managing Director Citibank (2006-2009).
Barangkali masih ada beberapa alasan lain, sila pembaca tambahkan bila sepakat atas usulan penulis. Sekali lagi ini semacam usulan, pertimbangan dan keputusan berada di tangan Erick. 
***
Gambar: Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan | fakta.news

Ari Askhara yang Enggan "Seppuku" Meski Misi Gagal dan Langgar "Bushido"


Saat memberi peringatan keras kepada jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk yang diduga terlibat dalam skandal penyelundupan satu unit sepeda motor (onderdil) Harley Davidson keluaran 1970-an dan dua unit sepeda Brompton yang diangkut melalui pesawat baru Garuda tipe Airbus A300-900 Neo yang berangkat dari Toulouse, Perancis pada Sabtu, 16 November 2019 dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu, 17 November 2019, Menteri BUMN Erick Thohir menggunakan istilah yang akrab di kehidupan Samurai di zaman feodalisme Jepang.
Peringatan tersebut yaitu meminta para pejabat Garuda terutama jajaran direksi untuk lebih memilih mengundurkan diri dari jabatan, daripada diberhentikan secara tidak hormat (dipecat) karena terbukti tersangkut masalah. Erick menghimbau agar bersikap layaknya Samurai. Bukan tanpa dasar, bukti-bukti tentang hal itu pasti sudah dikantongi Erick.
"Kita harus berjiwa Samurai. Seorang pemimpin harus punya posisi yang jelas. Tidak bisa mengorbankan orang lain. Itu juga bagian dari leadership. Bahwa proses praduga tak bersalahnya tetap ada. Kita lihat sekarang bukti-buktinya luar biasa. Kita lihat nanti hasilnya dari Bea dan Cukai. Kemarin saya sudah saran, sebelum dicopot lebih baik mengundurkan diri, jika sudah merasa salah," kata Erick di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/11/2019).
Namun ternyata peringatan dan himbauan Erick tidak mendapat sambutan, sampai akhirnya pada saat melakukan konferensi (gelar kasus hasil investigasi Dirjen Bea dan Cukai serta komisi audit Garuda) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan perwakilan Komisi XI DPR RI, Erick membongkar sendiri kasusnya dan menyebut langsung nama pemilik kendaraan, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu Direktur Utama Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara.
Menurut keterangan Sri Mulyani dan Erick, Ari Askhara sengaja menggunakan bantuan orang lain berinisial SAW dan LS (pejabat Garuda) sebagai perantara untuk membeli kendaraan, yang transaksinya diketahui terjadi pada April 2019. Kendaraan dibeli lewat akun e-Bay dan transfer biaya melalui Manager Finance Garuda di Amsterdam, Belanda.
Tidak hanya mengumumkan, Erick bahkan membacakan hasil keputusan dewan komisaris Garuda yang isinya pemberhentian dari tugas dan jabatan terhadap Ari Askhara sebagai Direktur Utama Garuda. Erick dan Sri Mulyani juga memastikan bakal melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya oknum lain yang terlibat.
Menggunakan filosofi hidup Samurai, Erick berharap Ari Askhara cs (cum suis) memutuskan seppuku atau istilah populernya harakiri karena telah gagal menjalankan misi dan melanggar bushido. Secara harafiah, seppuku berarti mengakhiri hidup dengan cara memotong, merobek dan mengeluarkan isi perut menggunakan Katana (pedang), yaitu mengiris perut dari kiri ke kanan. Daripada dibunuh oleh musuh, lebih baik mati terhormat.
Mengakhiri hidup bukan berarti bunuh diri atau mati sungguhan, melainkan meletakkan jabatan ketimbang diberhentikan tidak hormat (dipecat). Daripada dipermalukan karena kasusnya dibongkar terbuka, Ari Askhara cs disarankan mengundurkan diri dengan kepala tegak, yang tentunya konsekuensi hukum lainnya mesti tetap ditanggung. Karena memang Sri Mulyani menyebut akibat terjadinya penyelundupan, negara berpotensi rugi sebesar Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar.
Sebagai orang yang dipercaya menjalankan misi penyelamatan Garuda, Ari Askhara cs seharusnya sadar bahwa di samping memperbaiki kondisi keuangan perusahaan yang semakin memburuk, mereka juga terikat pada bushido yakni prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan asas-asas kepatuhan budaya organisasi.
Seperti diketahui publik, sepanjang 4 (empat) tahun terakhir, Garuda mengalami kerugian keuangan yang cukup fantastis. Antara lain pada 2014 sebesar Rp 4,8 triliun, pada 2017 sebesar Rp 2,88 triliun, dan pada 2018 sebesar Rp 2,45 triliun. Khusus 2018, sebelumnya diakui untung, padahal setelah diaudit BPK, OJK dan BEI, sebagian besar angka merupakan piutang perusahaan yang tidak boleh dimasukkan ke dalam buku laba.
Akibat dari tindakan pengelabuan laporan keuangan tersebut, pihak Garuda mendapat sanksi denda sebesar Rp 250 juta dari Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran Ketentuan Nomor III.1.2 Peraturan BEI Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, serta jajaran komisaris dan direksi diberi sanksi denda kolektif sebesar Rp 200 juta dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena melanggar Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
Jika dicermati, dari 3 (tiga) periode kerugian keuangan Garuda, 2 (dua) di antaranya terjadi saat Ari Askhara berada di perusahaan pelat merah yang dinakhodai oleh mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebelum terpilih jadi Direktur Utama pada September 2018, Ari Askhara pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan pada Desember 2014. Artinya, Ari Askhara sungguh banyak beban.
Maka, sebagai seorang Samurai yang diutus untuk kedua kalinya menyelamatkan Garuda, Ari Askhara seharusnya menjalankan tugas sebaik-baiknya, bukan malah merekayasa data dan laporan keuangan seolah-olah perusahaan dalam kondisi membaik. Dan ketika terbukti gagal (yaitu perusahaan tetap rugi, ditambah kasus penyelundupan dengan memanfaatkan fasilitas negara), Ari Askhara wajib menjunjung tinggi kode etik (GCG, asas kepatuhan, dan hati nurani).
Membandingkan kebajikan (prinsip jalan hidup) Samurai yang termuat dalam bushido (kesungguhan, keberanian, kebajikan, penghargaan, kejujuran, kehormatan, dan kesetiaan), Ari Askhara sungguh bijak seandainya memilih seppuku (mengakui kesalahan dan mengundurkan diri sebelum dipecat). Bila terjadi, tindakan Ari Askhara akan menjadi contoh sekaligus peringatan bagi para pejabat lain untuk berhati-hati dalam mengemban amanah publik.
Hikmah dari kasus yang membelit Ari Askhara adalah betapa pentingnya memelihara budaya malu dan keberanian mengakui kesalahan, yang tidak hanya berlaku bagi para pejabat publik tetapi juga bagi siapa pun yang ingin menjaga wibawa dan integritas sepanjang hayat.
***
Gambar: Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Ari Askhara | kolase (joss.co.id & madmovieman.com)

07 November 2019

Antara Jakarta dan Gubernur Ngelantur


Jakarta tidak berhenti gaduh. Bukan sekadar suara klakson di jalanan, atau teriakan kondektur di terminal-terminal. Bukan juga teriakan mengarah kepada copet yang berlari dengan napas tersengal-sengal. Sekarang kegaduhan itu lahir dari wajah-wajah santun yang berbakat menjadi begal.
Anies Baswedan. Sebuah nama yang semakin melekat saja dengan berbagai media. Hampir tiada hari tanpa berita tentangnya. Sebagaimana tidak kenal kata berhenti pula ia menciptakan gagasan yang mengundang keributan. 
Eh, saya bukan sedang menghakiminya memiliki bakat begal. Namun cuma meluapkan secuil rasa kesal, kenapa Jakarta semakin ke sini terlihat seperti karung uang yang dipercayakan ke tangan-tangan begal, sementara warganya semakin terbalut dalam nasib sial?
Kenapa saya mesti kesal? Ya, kenapa, ya?
Namun yang jelas, jauh-jauh hari, saya termasuk yang bersuara kencang, entah di artikel demi artikel atau bahkan media sosial agar kota ini tidak jatuh ke tangan pembawa sial. 
Sejak itulah saya kencang bersuara lewat media yang memberi tempat untuk saya bicara, sekitar dua tahun lalu, ketika narasi yang berkembang adalah semestinya kota ini berada di tangan orang-orang yang sopan santun, lembut, dan tetek bengek yang akhirnya beneran bikin Jakarta seperti menderita penyakit bengek. 
Tahu kan penyakit bengek? Ya, itu adalah sebutan untuk penyakit yang bikin sulit bernapas karena saluran pernapasan yang terhambat lantaran adanya penyempitan di saluran tersebut. Udara yang dibutuhkan oleh tubuh tidak leluasa masuk dan keluar sebagaimana mestinya.
Kira-kira beginilah Jakarta hari ini. Saat daerah-daerah tetangganya muncul ke media dengan gagasan dan ide untuk berkembang, Jakarta hanya muncul dengan berita-berita timpang. Gubernurnya sendiri sering bicara ketimpangan, sementara ia sendiri adalah pemicu ketimpangan. 
Sialnya Jakarta, punya pemimpin yang terlalu jeli melihat kesalahan di luar, namun tak pernah terlihat mampu melihat kesalahan di dalam dirinya sendiri.
Diibaratkan sopir ugal-ugalan, inilah yang diperlihatkan sopir bernama Anies Baswedan. Ketika penumpang teriak-teriak, kendaraan disopirinya terguncang-guncang, ngerem dan ngegas sesukanya, ia memilih memarahi penumpang, kondisi jalan, sampai dengan menyalahkan mobil lain. 
Ia tidak merasa sedang menyupiri dengan cara ugal-ugalan. Hingga setengah perjalanan pun, ia menolak mencari kesalahannya dalam melihat penumpang yang butuh ketenangan, atau mobil yang berjalan mengikuti tangan di balik kemudi, dan kaki yang menguasai gas dan rem. 
Baginya cuma ada kesalahan di luar dirinya. Di dalam dirinya, baik-baik saja, karena punya pengalaman jadi menteri, punya pengalaman jadi rektor, jadi sudah cukup untuk mengklaim diri sebagai "sopir" berpengalaman yang tidak pantas disalahkan.
Sekarang tinggal menunggu, apakah sopirnya bisa berubah, atau membiarkan kendaraan terguling, penumpang terpental, atau supirnya sendiri yang diturunkan di tengah jalan? 
Warga Jakarta tentu saja pemilik kendaraan itu sendiri, bukan sekadar penumpang. Kalaupun sempat salah memilih sopir, masih bisa menentukan, memaksa sopir mengubah cara menyetir, atau mengusir sang supir untuk sopir lain yang lebih baik lagi.***
Penulis: Zulfikar Akbar
Sumber Foto: Merdeka

02 November 2019

Tanggapan atas Polemik APBD 2020 DKI Jakarta

Beberapa hari ini, di media ramai pemberitaan tentang adanya penemuan "aneh" dalam RAPBD 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya rencana pengeluaran yang disusun oleh Suku Dinas Pendidikan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Ramainya berita tersebut berawal dari unggahan salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bernama William Aditya Sarana, di akun Instagram pribadinya, bahwa dirinya menemukan pos anggaran 'janggal' yang termuat di website apbd.jakarta.go.id, di mana menurutnya perlu dikoreksi.
Anggaran 'janggal' itu misalnya rencana pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar, penyediaan sejumlah ballpoint sebesar Rp 124 miliar, pengadaan komputer sebesar Rp 121 miliar, dan seterusnya.
Menanggapi kritikan, pihak Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Timur pun memberi pengakuan, mulai dari salah ketik (input), terburu-buru karena waktu terbatas, dan akhirnya diluruskan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat.
Syaefuloh mengatakan, bukan salah input atau semacamnya, tetapi anggaran yang terpampang di website hanya sementara, karena masih akan ada penyesuaian, ketika RKAS dari masing-masing sekolah sudah masuk seluruhnya.
Mendengar ramainya berita tentang anggaran yang disusun jajarannya, Gubernur Anies Baswedan ikut berkomentar. Beliau menyampaikan bahwa sudah ada instruksi darinya agar anggaran 'disisir' kembali.
Tidak hanya itu, Anies juga 'menghajar balik' William, yang disebutnya sebagai orang baru yang sedang cari panggung. Beliau juga mempersoalkan sistem penganggaran yang dinilainya "tidak smart", dan merupakan warisan buruk para pendahulunya.
Anies menyebut diksi "cari panggung", "tidak smart" dan "warisan buruk". Benarkah demikian? Tentu cuma beliau yang tahu jawabannya, mengapa ada penggunaan ketiga diksi itu.
Mengenai sudah ada instruksi kepada jajarannya, saya sudah meluangkan waktu untuk menonton tayangan videonya lewat Youtube. Instruksi itu diberi pada Rabu, 23 Oktober 2019. 
Lewat instruksinya, Anies memberi deadline penyisiran anggaran tepat pada Jumat, 25 Oktober 2019. Artinya wajib selesai dalam dua hari, sehingga Senin, 28 Oktober 2019 dapat dibahas bersama anggota DPRD DKI Jakarta.
Saya tidak bermaksud menyalahkan Anies, hanya saya agak kecewa dengan diksi "cari panggung". Mengapa William dituduh sedang bersensasi, padahal tugasnya untuk mengawal anggaran pemerintah daerah sudah dilakukan dengan tepat dan benar.
Menurut saya, William tidak salah (meskipun mungkin bablas karena mengunggahnya ke media sosial). Deadline penyisiran anggaran tiga hari sebelum pembahasan di DPRD, dan ketika William mengoreksinya, artinya memang benar di waktu dan tempat yang tepat.
Lalu apa alasan Anies menyebut William "cari panggung". Bukankah panggung itu sudah otomatis tersedia pada Senin, 28 Oktober 2019 yang wajib dimanfaatkan William sebagai wakil rakyat?
Kemudian soal sistem yang tidak smart, apakah maksudnya bahwa si peng-input data anggaran tidak perlu mengandalkan hati dan kejeliannya saat bekerja karena sudah percaya penuh kepada koreksi 'salah-benar' sarana teknologi?
Sehebat dan secanggih apa pun sistemnya, intervensi manusia tetap diperlukan. Maknanya, yang salah bukan sistemnya, tetapi orang-orang yang menggunakan sistem (alat bantu) itu sendiri. Sekali lagi, sistem adalah alat bantu, bukan andalan satu-satunya.
Dan karena disinggung sebagai 'pewaris' sistem buruk (tidak smart), dua mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat turut berkomentar. 
Ahok mengaku sistem (e-budgeting) tidak bermasalah, asal petugas peng-input data tidak mengada-ada atau melakukan mark up anggaran. Sistem itu diperlukan justru demi menjamin transparansi anggaran.
Senada dengan Ahok, Djarot juga menilai bahwa kesalahan ada pada petugas. Petugas itulah yang mestinya dievaluasi. Dan bilamana sistem butuh penyempurnaan, hal itu bisa dilakukan lebih lanjut.
Yang mengejutkan, di tengah polemik, ternyata sebanyak dua pejabat penting mengundurkan diri. Kedua pejabat tersebut yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi.
Mahendra mengundurkan diri pada Jumat, 1 November 2019, sementara Edy sudah melakukan hal yang sama pada Kamis, 31 Oktober 2019. Mereka berdua telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Gubernur Anies.
Menyaksikan pengunduran diri kedua pejabat di atas, Anies mengaku terkejut, namun beliau tetap menghormati keputusan yang mereka ambil. Untuk pelaksana tugas Kepala Bappeda, Anies menunjuk Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman Sri Suharti.
Sedangkan posisi pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum ditunjuk, barangkali Anies masih menunggu kehadiran fisik Edy yang sedang berada di luar kota.
Mengapa Mahendra dan Edy mengundurkan diri? Alasan pasti tentang hal itu tentu yang paling tahu adalah mereka berdua dan Anies. Namun kiranya bisa ditebak, bahwa sangat mungkin penyebabnya yakni terkait soal pembahasan APBD 2020 DKI Jakarta yang banjir kritik.
Memutuskan mengundurkan diri, apakah artinya Mahendra dan Edy merasa paling bertanggungjawab atas munculnya polemik APBD 2020? Tampaknya demikian, meski penanggungjawab tertinggi adalah Gubernur Anies.
Sedikit menduga dan rasanya tidak salah untuk disampaikan, daripada berharap Mahendra dan Edy mau mengungkap jelas alasan mereka mengundurkan diri, setidaknya ada 3 penyebab keduanya mengundurkan diri: tertekan oleh situasi, merasa bersalah, serta ingin terbebas dari belitan masalah.
Penyebab pertama dan kedua cukup jelas, siapa pun pasti mengalami hal itu. Namun penyebab ketiga inilah yang patut disayangkan. Bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah mengundurkan diri, ya, itu sering dilakukan para pejabat.
Akan tetapi, akan sangat baik bila proses pembahasan APBD 2020 diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian Mahendara dan Edy mempertimbangkan untuk mengundurkan diri atau tidak.
Sebesar apa pun tekanan dari luar mestinya dihadapi, agar langkah mengundurkan diri tidak dianggap sebagai aksi "cuci tangan", di samping pantas diteladani oleh para pejabat lainnya. Baik pejabat yang berada di posisi yang lebih tinggi, setara maupun yang lebih rendah.
Mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Surat pengunduran diri Mahendra dan Edy sudah diterima Gubernur Anies. Semoga saja polemik anggaran segera berakhir dan tidak ada lagi pejabat yang mengundurkan diri.
William, Anies dan Ahok-Djarot telah beragumen, serta dua pejabat penting mengundurkan diri. Namun hemat saya tidak perlu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang paling penting di sini sebenarnya mempertahankan dan memperbaiki sistem, serta mengawasi para petugas yang bekerja di balik sistem itu.
Saya punya pengalaman soal "sistem-sisteman", sangat sederhana, tidak serumit e-budgeting Pemprov DKI Jakarta, tetapi agaknya mirip. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah memimpin sebuah lembaga pendidikan (kepala sekolah) yang tentunya berurusan dengan soal anggaran.
Bicara mengenai anggaran, khususnya di lembaga pendidikan, boleh dibilang kompleks dan rumit. Salah-salah alokasi bisa fatal dan menyebabkan kerugian keuangan sekolah (defisit).
Sekolah yang saya pimpin itu 'akrab' dengan yang namanya defisit (pemasukan sedikit, pengeluaran banyak). Penyusunan RKAS kerap dilakukan manual dan lebih banyak mengandalkan terkaan (kira-kira).
Sebagai pejabat baru, saya ingin menghindari diri dari dosa lama. Saya mulai mempelajari aliran pemasukan dan pengeluaran sekolah. Dan saya menemukan, betul salah satu penyebab utama defisit adalah minimnya kontribusi dari para peserta didik (iuran bulanan).
Tidak tega membebani orang tua peserta didik, saya putuskan iuran bulan tidak berubah, meskipun pihak yayasan menganjurkan saya menaikkan uang sekolah.
Yang saya lakukan berikutnya yakni mengubah tradisi penyusunan anggaran. Saya meminta penyusunan anggaran di tahun berikutnya wajib dicicil sedini mungkin dan dibuat detail per kebutuhan, per harga, per unit barang dan sebagainya.
Apa yang saya temukan, ternyata pola penyusunan anggaran sebelumnya dilakukan serampangan, yang penting jumlahnya sesuai RAB (seimbang antara pemasukan dan pengeluaran).
Tradisi baru yang saya munculkan tidak seindah yang saya bayangkan. Saya mulai diprotes sana-sini, dinilai berbelit-belit dan kaku. Maksudnya kalau nilai anggaran dibuat statis, takut tidak mengakomodir kebutuhan mendadak.
Tetapi saya tetap pada pendirian, semua anggaran kebutuhan harus rinci. Barang sekecil apa pun wajib ditulis untuk kebutuhan apa, pada saat kapan dan seterusnya. Tidak ada kebutuhan mendadak. Maka saya minta 2 persen dari total anggaran disisihkan sebagai cadangan.
Intinya saya tidak mau biaya kebutuhan mendadak itu diselip-selipkan di anggaran lain. Dan jika 2 persen anggaran cadangan tidak terpakai, maka wajib digunakan lagi untuk tahun anggaran berikutnya. Pokoknya begitu terus-menerus.
Anies pada arahannya (23/10) mengatakan sangat mungkin ada "permainan" bersama toko atau penyuplai barang kebutuhan. Maka pada pengalaman lampau, saya meminta bendahara sekolah menyerahkan nama-nama toko atau penerbit (pembelian buku) rekanan.
Karena dengan sudah adanya sistem 'kaku' keuangan, peluang permainan anggaran tetap terbuka. Saya tahu bahwa beberapa toko dan penerbit sengaja mengikat relasi dengan sekolah saya lewat iming-iming hadiah liburan atau voucher belanja.
Tidak ada diskon khusus (di balik meja) dan tidak ada tawaran liburan! Semua barang dibeli sesuai kebutuhan nyata. Barang atau buku pegangan belajar-mengajar (peserta didik dan guru) yang kurang berkualitas tidak boleh dibeli. Barang mahal namun berkualitas tidak jadi soal. 
Saya tidak ingin menipu orang tua dan anak-anaknya dengan belanja benda tidak berguna. Maksudnya begini, misalnya saja buku pelajaran. Saya yakin bukan cuma sekolah saya yang melakukan ini. 
Terkadang ada produk buku yang sebenarnya kurang berkualitas atau tidak cocok dipakai tetapi konsisten dibeli oleh sekolah. Mengapa? Karena ada "kontrak abadi". Di balik kontrak itu ada diskon atau uang kerohiman bagi panitia pengadaan buku. Saya tidak nyaman dengan itu.
Maka, saya tidak pernah mau mengikat kontrak kerjasama abadi dengan toko atau penerbit mana pun. Kalau barang atau bukunya bagus, kerjasama dapat berlanjut. Namun jika sebaliknya, kerjasama berakhir. Saya minta bendahara, wakil kepala sekolah dan para guru mencari rekanan baru.
Saya akhiri kisah pengalaman saya. Saya hanya mau mengatakan bahwa, dengan ada sistem (baku) saja, permainan anggaran tetap ada. Apalagi tanpa sistem, penyusunan anggaran bisa dilakukan secara liar.
Semoga Pemprov DKI Jakarta segera membenahi anggarannya untuk tahun 2020, supaya uang yang dialokasikan tidak terbuang sia-sia. Kasihan masyarakat yang terbebani membayar kontribusi (berupa pajak).
***
Ilustrasi: liputan6.com

Photos

Dunia

Metropolitan

Sport

Refleksi

© Copyright 2019 TULARIN | All Right Reserved