dunia lain untuk bicara

09 Januari 2018

Jejak Jaminan Kesehatan yang Melangkah Semakin Jauh

Selasa lalu, di hari kedua Januari 2018, obrolan seputar dunia kesehatan menjadi acara resmi pertama tahun ini yang saya datangi. Ya, di sana diadakan Public Expose yang bertajuk Jaminan Kesehatan Semesta Sudah di Depan Mata yang diadakan oleh BPJS.

Di antara kabar baik yang saya simak di sana adalah, bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut kini telah memiliki peserta hampir mencapai 188 juta orang, atau tepatnya 187.982.949. Selain itu berdasarkan hasil survei dari PT Frontier Consulting Grup, di tahun 2017 angka kepuasan peserta JKN-KIS mencapai 79,5%, sementara indeks kepuasan fasilitas kesehatan yang melayani pasien JKN-KIS secara total 75,7%.

Angka tersebut, menurut Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari, sampai saat ini masih sejalan angka yang ditetapkan pemerintah.

Ya, itu tentu saja menjadi suatu pencapaian yang pantas diapresiasi mengingat potensi akses pada layanan kesehatan pun akan kian terbuka. Apalagi mengingat bahwa dengan peserta sejumlah itu, praktis secara persentase setara dengan 72,9 persen dari  jumlah penduduk di negeri ini.

Istimewanya lagi, angka tersebut dapat dicapai persis setelah program itu genap empat tahun sejak ia diluncurkan pertama kali. Angka itu tercatat tepat pada 31 Desember 2017 lalu. Dapat dikatakan istimewa lantaran penduduk yang belum memiliki JKN-KIS hanya tersisa 27,1.

Namun jika merujuk pada target berdasarkan sasaran kuantitatif, maka yang disasar minimal harus mencapai 95 persen dari seluruh penduduk Indonesia, dan itu ditargetkan dapat terpenuhi pada 2019.

Saat acara Public Expose itu sendiri, yang hadir dan menjelaskan perkembangan JKN-KIS adalah Andayani Budi Lestari yang merupakan figur sentral dalam misi pengembangan program tersebut. Maklum, beliau adalah Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan.

Andayani menjelaskan jika membaiknya perkembangan peserta JKN-KIS tak lepas juga dari peran pemerintah di level daerah yang turut membantu mensosialisasikan Kartu Indonesia Sehat kepada masyarakat di daerah masing-masing. "Ada komitmen mereka untuk membantu mendaftarkan warga untuk menjadi peserta JKN-KIS," kata pejabat BPJS tersebut.

Terbukti, pada tahun 2017 lalu pun, pencapaian Universal Health Coverage atau UHC terbilang istimewa. Sebab telah ada 95 persen atau 489 kabupaten/kota sudah terintegrasi dalam Program JKN-KIS, dari 514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia.

UHC itu sendiri adalah upaya agar seluruh penduduk di suatu wilayahh telah menjadi peserta JKN-KIS. Namun dengan jumlah peserta yang telah menyentuh persentase setinggi itu, Andayani menegaskan akan mengambil berbagai langkah lain juga agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Di antara langkah itu adalah pendekatan dengan pemerintah-pemerintah daerah sebagai upaya untuk memenuhi target itu agar keterjaminan kesehatan masyarakat dapat lebih maksimal.

Sejauh ini, berdasarkan provinsi yang ada, baru tiga provinsi yang telah mencapai UHC, yakni Aceh, DKI Jakarta, dan Gorontalo. Selain itu, berdasarkan level pemerintah tingkat dua, sudah ada 67 kabupaten yang mencapai UHC, selain juga ada 24 Kota yang lebih dulu UHC.

Menurut Andayani, andil pemerintah daerah memang sangat menentukan dalam pencapaian itu. Apalagi Presiden Joko Widodo pun turut mendukung lewat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan Inpres ini para pimpinan berbagai lembaga negara bisa lebih leluasa menjalankan kewenangan untuk memastikan peningkatan sekaligus keberlangsungan program JKN-KIS tersebut.

Ada 11 pimpinan lembaga negara yang terlibat dalam langkah itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Terutama kepada Gubernur dan Wali Kota pun, ada intruksi presiden agar mereka bisa menganggarkan dana untuk pelaksanaan JKN, sampai dengan mendaftarkan seluruh penduduk menjadi peserta JKN, menyediakan saran dan prasarana kesehatan sesuai standar, dan juga SDM Kesehatan Berkualitas.

Tak hanya itu, BUMD yang ada pun ditekankan untuk mendaftarkan para pekerja sampai anggota keluar dalam program JKN selain juga pembayaran iurannnya. Walaupun dalam langkah ini juga ada sanksi administratif kepada pemberi kerja jika tidak mematuhi keharusan pendaftaran dan pembayaran iuran JKN.

Apalagi ada juga kabar baik lainnya bahwa akses fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan kini pun telah ada 21.763 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, yang mencakup Puskesmas, Dokter Prakter Perorangan, Klinik Pratama, RS Kelas D sampai dengan Dokter Gigi.

Tak hanya itu, tapi juga telah ada 2.292 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/FKRTL (Rumah Sakit dan Klinik Utama) serta 2.937 fasilitas kesehatan penunjang seperti Apotik dan Optik  di seluruh Indonesia.


Posting Komentar
Adbox