To Learn and Inspiring

Pengunjung

Pesan Penting dari 234 Napi yang Lari dari Lapas


Saat Jakarta sedang sibuk dengan berbagai gonjang-ganjing, ada kesibukan lain terjadi di Riau. Sebanyak 234 tahanan melarikan diri dari rumah tahanan (rutan) menjelang akhir pekan pertama di bulan Mei tahun 2017. Bukan kejadian baru, tapi ini adalah satu dari ratusan cerita dan fakta yang mewakili para narapidana, setelah di masa lalu terkesan ada kegagalan pemerintah menangkap pesan dari kasus tersebut.

Kejadian ratusan napi melarikan diri adalah fakta yang menakutkan. Sebagian penduduk cemas, dibayangi ketakutan, jika napi kalap akan meneror keseharian penduduk. Tapi pemerintah pun terlihat kalap, dan itu terwakili ekspresi Menteri Yasonna Laoly saat tampil di depan sorotan kamera TV.

Menteri Yasonna bukanlah figur yang rajin memamerkan kemarahan di depan publik. Tapi Minggu (7/5), menteri tersebut terlihat tak dapat menutupi perasaan berang, hingga diluapkan di depan para petugas Lapas Sialang Bungkuk.

Bukan soal pantas tidaknya seorang pejabat publik memamerkan kemarahan, namun tanda tanya membuncah di benak masyarakat adalah langkah apa yang akan dilakukan.

Merujuk penjelasan Irjen (Pol) Zulkarnain, para petugas yang terbukti bersalah, akan diberikan hukuman penjara juga. Terlebih masalah yang menjerat mereka adalah laporan dari keluarga para napi yang dibui di lapas tersebut bahwa para petugas itulah yang membuat mereka berontak dan memutuskan melakukan kesalahan kedua; melarikan diri dari lapas setelah divonis penjara oleh putusan hukum.

Di sini, satu sisi ada jalan cantik dimainkan aparat kepolisian dan instansi terkait dalam mengembalikan para napi itu; merangkul keluarga mereka, menunjukkan bahwa mereka punya iktikad membenahi masalah yang pernah menjadi pemicu para napi memberontak.

Pemicu itu yang menjadi persoalan sesungguhnya, dan sejauh ini yang paling jadi sorotan adalah para petugas di lapas tersebut. Apakah ini berarti di atas mereka lantas tak ada yang salah?

Menteri Yasonna, setidaknya jika mengikuti perbincangan di media sosial, tetap tak bisa cuci tangan. Pasalnya, ia baru mencium adanya masalah itu justru setelah para napi mengirim pesan dengan cara terbilang radikal; memberontak dan melarikan diri, meski mereka pun tak sepenuhnya tahu ke mana harus melarikan diri sementara status mereka masih menjadi warga negara yang bermasalah dengan hukum.

Menyimak penuturan Kapolda setempat, Irjen Zulkarnain, ada kemungkinan pihaknya akan memenjarakan para sipir dan pejabat di lapas tersebut di penjara yang sama. "Agar mereka pun menyatu dengan para napi yang pernah mereka zalimi,"begitulah kira-kira kalimat orang nomor satu di Polda Riau.

Satu sisi, langkah itu memang menjadi sanksi yang setimpal jika memang ada dari mereka yang kemudian terbukti bersalah. Pertanyaannya, apakah ini akan menjawab masalah? Tidak sepenuhnya tidak, seperti juga tidak sepenuhnya menjawab. Sebab, peta masalah yang dipampangkan dari langkah itu tidaklah mendalam.

Masih ada urusan lebih jauh lagi, kenapa mereka leluasa menjadikan area lapas sebagai wilayah "kekuasaan" sehingga mereka bisa berperan sebagai para raja yang bisa menentukan seorang napi dapat tinggal dengan tenang di dalamnya atau tidak. Mereka jadi penentu "ujian" yang harus dilewati para napi, dengan tingkat ujian yang bebas mereka tentukan sendiri--tanpa memedulikan bahwa para napi itu juga memiliki insting, akal, hingga perasaan selayaknya manusia.

Urusan yang lebih jauh itu, tak lain kecuali kemampuan menteri terkait untuk meraba dan menemukan lebih jelas, apa yang sebetulnya menjadi pemicu. Sebab jika tubuh manusia pun, saat kepala yang sakit, mungkin bisa berefek hingga ujung kaki, tapi tentu juga bukan dengan mengamputasi kaki sepenuhnya. Jika memenggal "kepala" pun sulit, maka yang perlu tentu saja bagaimana "isi kepala" itu dibenahi, sehingga bisa memberi instruksi dan betul-betul selaras yang direncanakan oleh isi kepala. Jadi, "isi kepala" itu yang mungkin bisa dipastikan tak bermasalah.

Sebab, jika sasaran pembenahan hanya di lingkaran sipir di lapas itu saja, maka yang patut dicatat adalah ada lebih kurang 477 lapas di Indonesia. Dan dari seluruh lapas itu berpotensi melahirkan masalah, yang terbukti dari rekam jejak lapas yang memiliki fakta bahwa napi yang melarikan diri bukanlah sesuatu yang hanya terjadi satu dua kali saja.

Pesan dari kasus Riau terpenting adalah, masalah ini rentan kembali terjadi; ya jika arah pembenahan hanya tertuju pada kulit, dan yang menyentuh ke akar masalahnya.

"Memprioritaskan penanganan dengan kebijakan transisi untuk mengurangi dampak kerusuhan dan masalah keamanan," Supriyadi dari Institute Criminal Justice Reform, mengingatkan setahun lalu, seperti dilansir Antara.

Sebab, apa yang baru terjadi ini menjadi pesan yang sangat besar, karena mereka yang melarikan diri memang berjumlah teramat besar.

Pernah ada kasus-kasus mirip seperti di Cotabato Utara, di Filipina yang notabene negara tetangga, namun di sana hanya ada 158 orang yang melarikan diri secara serempak. Masih jauh kalah dari jumlah napi di Riau yang memberanikan diri keluar sebelum mengakhiri masa hukuman.

Lagipula, di Cobabato pada awal Januari lalu itu, kesalahan memang tak menonjol di pihak lapas tapi karena memang ada indikasi serangan kalangan milisi yang menyerang lokasi. Sedangkan Riau, penyebabnya tak hanya di sana, tapi lebih ke "isi kepala" dalam membuat hingga saraf di ujung kuku menyadari apa yang diperintahkan.* (Gambar: Merdeka.com)


Share:
Posting Komentar

Artikel Apa yang Anda Ingin Diperbanyak di Situs Ini?