dunia lain untuk bicara

15 April 2017

Ironi Aceh, Tentang Petani dan Kupoek yang Hilang

Gbr: Aceh Tamiang - NegerikuIndah.com
Kupoek menjadi sebutan khas bagi masyarakat Aceh--terutama di pesisir Pantai Barat Aceh, untuk menyebut lumbung atau tempat untuk penyimpanan padi. Hingga tahun 1990-an, keberadaan kupoek di tiap sudut gampong atau desa sudah menjadi pemandangan lazim.

Hari ini, kupoek tersebut tak lagi terlalu familiar. Perkembangan yang begitu cepat, telah membuat banyak hal hilang, termasuk kupoek yang dulu dengan mudah ditemukan di desa-desa, kini nyaris tak ada. Yang tersisa sekarang lebih banyak hal-hal beraroma ironi, seiring kupoek-kupoek itu menghilang, kemampuan masyarakat Aceh untuk betul-betul dapat menyelaraskan diri dengan zaman pun masih terbilang tanggung.

Ya, ketika kupoek tersingkir, namun kemiskinan masih terlihat terlalu perkasa di sana, dan terkesan begitu sulit disingkirkan. Ya, wajah kemiskinan di Indonesia memiliki kemiripan, entah di kota yang paling sering dibicarakan di media hingga desa yang mungkin belum pernah diliput media.

Dulu, keberadaan kupoek Aceh tak hanya menjadi petunjuk bahwa pemilik rumah yang memiliki bangunan penyimpan padi memang siaga dengan berbagai kemungkinan. Tapi juga bisa menjadi penegas, bahwa mereka mewakilkan kemandirian lewat keberadaan kupoek yang biasanya ditempatkan di halaman rumah atau bahkan di samping rumah.

Kupoek itu menjadi penegas identitas, sekaligus petunjuk bahwa pemilik sebuah rumah bukanlah orang yang gemar berleha-leha, melainkan orang yang mau bekerja. Lewat kupoek itu juga mereka menyemangati diri saat iklim atau cuaca sedang tak mendukung, bahwa semua harapan masih ada. Bahwa apa yang telah dikumpulkan saat ini adalah hasil dari keyakinan yang telah dipupuk sebagai senjata untuk mengalahkan segala kesulitan.

Tapi, sejak kupoek itu menghilang, banyak sikap mental turut hilang.

Di sana, kemiskinan tak memiliki banyak jawaban dibandingkan solusi yang terbilang lebih mudah ditemukan di kota-kota yang memiliki keakraban dengan industri seperti di Jakarta atau Bandung, atau berbagai kota lainnya. Di sana tak ada lagi kupoek yang menjadi ciri masyarakat tradisional dalam bertahan menyelamatkan diri dari kepapaan, tapi di sana juga tak cukup memiliki berbagai atribut selayaknya daerah yang sudah pantas disebut cukup maju.

Silakan datangi kota-kota tersebut di Aceh, maka alternatif yang banyak menjadi pilihan hanya berkisar pada profesi sebagai buruh tani, nelayan yang bekerja pada pemilik kapal, atau sekadar sopir/kondektur dengan penghasilan per hari hanya berkisar Rp 30-70 ribu. Data statistik yang banyak tercatat, meski tak seragam, namun cukup mewakili realitas di sana.

Warung kopi terkadang menjadi sebuah petunjuk, antara mereka yang memang bekerja dan berpenghasilan mapan, dengan yang tak memiliki pekerjaan sama sekali. Realitas masyarakat Aceh acap terwakili lewat warung-warung kopi yang memang berjejer di hampir setiap sudut kota-kota kecil yang ada di sana. Di warung-warung kopi itu, sebagian memamerkan kesuksesan mereka sehingga merasa pantas menikmati hasil dari apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan sebagian lainnya, hanya ingin kecipratan "sensasi" agar terlihat sebagai kalangan masyarakat yang telah bebas dari masalah ekonomi.

Tapi di warung kopi itu juga, sering menjadi pelarian bagi masyarakat yang memang kehabisan akal, kemana lagi mereka mencari pekerjaan. Syukur-syukur di sana, seraya menenggak kopi demi kopi, mereka mendapatkan tawaran pekerjaan. Atau, jika tidak, setidaknya di sana ia mendapatkan kopi gratis, karena dibayarkan oleh kalangan yang ingin mempertegas diri bahwa ekonomi mereka sudah jauh lebih baik.

Grafik: Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Pendidikan Tertinggi 2016
Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Pendidikan Tertinggi 2016


Ironisnya, di tengah sedikitnya pilihan, biaya hidup tak serta merta dapat dikatakan ramah. Meulaboh, contohnya, memang merupakan kota dengan proporsi biaya makanan tertinggi, merujuk statistik Indonesia.  Itu bukan statistik kosong. Sepanjang 1998 hingga 2008, saya mengakrabi Meulaboh, pemandangan masalah biaya makanan tak jauh berubah.

Meski dalam periode itu ada dua situasi besar terjadi, pra-tsunami dan pasca-tsunami, tak ada yang berubah signifikan terkait biaya hidup yang berhubungan dengan makanan. Secangkir kopi saja bisa berharga minimal Rp 5 ribu per cangkir.
Foto: Diliputnews


Saat di Yogyakarta Anda masih dapat makan makanan bergizi dan juga nikmat dengan hanya mengeluarkan Rp 5 ribu, di Meulaboh Anda membutuhkan sedikitnya Rp 25 ribu-Rp 50 ribu untuk seporsi ikan dan sepiring nasi.

Pengalaman pribadi, ketika 2007 saya masih berdomisili di Meulaboh, dan berkesempatan menjalani pendidikan kursus sebulan di Yogya, saya sempat terkaget-kaget. Ya, karena saat di Meulaboh Rp 50 ribu menjadi pengeluaran minimal per hari hanya untuk makan, di Yogya justru cukup hanya dengan Rp 25 ribu sebagai angka maksimal dan Anda sudah cukup kenyang.

Sedikitnya itu menjadi gambaran kontras dari fenomena yang memang faktual. Bayangkan fakta yang terjadi di Meulaboh harus dihadapi oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan hanya berkisar Rp 30 ribu s.d Rp 50 ribu. Bagaimana mereka harus memikirkan pendidikan anak, kebutuhan di luar dugaan, dan lain sebagainya?

Ada potret yang tersaji depan saya saat itu, anak-anak yang berusia 10 tahun hingga 13 tahun tak sedikit harus turut menyambi membantu nelayan yang baru kembali dari mencari ikan, dan mereka mendapatkan bayaran berupa ikan-ikan hasil tangkapan, yang kembali mereka jual lagi.

Jika tidak, sebagian dari anak-anak itu turut membantu para penjual ikan (mugee) di pasar-pasar yang ada di seputaran Lueng Aneuk Aye hingga Ujong Kalak.

Ya, risiko dari ketidakseimbangan dari biaya hidup dengan kemampuan mencari nafkah dan ketersediaan lahan pekerjaan itu berpengaruh langsung kepada anak-anak. Satu sisi hal itu punya efek positif membantu anak-anak itu terbiasa hidup mandiri, di sisi lain mereka harus melupakan kesempatan selayaknya anak untuk menikmati masa belajar dan bermain dengan layak.

Bahkan, tak sedikit, keterpaksaan untuk mencari nafkah sejak kecil karena tak dapat menggantungkan sepenuhnya kepada kedua orangtua, membuat mereka terseret ke dalam "tradisi" yang hanya akrab dengan kalangan yang lebih dewasa; judi hingga narkotika.'

Bukankah di Aceh ada penerapan syariat Islam, yang logisnya bisa menangkal hal-hal beraroma maksiat itu? Sebagai orang yang memang lahir di sana, saya hanya dapat berujar di banyak obrolan, apa pun sampul sebuah hukum, tetap saja yang menjalani dan menjaganya adalah manusia; terkadang mereka sendiri lupa, atau bahkan memang lebih tergoda untuk melupakan, untuk apakah sebuah aturan hukum.

Grafik: Rata-rata Gaji Tenaga Kerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama 2016
Rata-rata Gaji Tenaga Kerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama 2016


Lebih jauh lagi, mereka terbawa sudut pandang, yang juga acap didengungkan oleh sementara kalangan masyarakat menengah, "Kepueu kajak sikula manyang-manyang, meunyoe teukeudie gasien cit teutap gasien" (terj: untuk apa bersekolah tinggi-tinggi jika takdir membawamu miskin, ya tetap miskin).

Dari sana, yang terjadi kemudian adalah warisan kemiskinan. Terlebih ketika anak-anak yang tadi harus ikut bekerja sejak kecil, lantas harus memutuskan satu pilihan dari dua opsi; memilih bekerja saja dan di sana ia bisa mendapatkan uang, atau bersekolah sementara ia tak memiliki tempat bergantung kecuali hanya diri sendiri.

Pasar Lueng Aneuk Ayee di Meulaboh itu mewakili sebuah potret riil, yang bercerita tentang realita yang sejatinya telah terpetakan sejak dulu--media seperti Serambi Indonesia yang memonopoli pangsa media di Aceh acap mengangkat isu itu--namun nyaris tak ada perhatian signifikan yang mampu menyentuh ke akar persoalan secara langsung.

Foto: Worldtourism.com

Pascatsunami, terutama dalam kurun 2005 sampai 2009, saat rehabilitasi dan rekontruksi berjalan, berbagai program memang sempat berjalan. Bukan pembangunan fisik saja, memang, tapi juga merambah sampai ke pendidikan anak.

Terlebih di era itu, berbagai badan dunia di bawah PBB seperti Unicef hingga WHO turun ke Aceh, dan tak ketinggalan non-government organization lokal, nasional, dan internasional ikut turun tangan. Sempat memunculkan harapan, banyaknya tangan yang yang merangkul Aceh yang baru bangkit dari terpaan, setidaknya membawa dampak jauh lebih baik terutama bagi anak-anak.

Grafik: Upah Tertinggi Tukang Bangunan Harian di Pulau Jawa
Upah Tertinggi Tukang Bangunan Harian di Pulau Jawa


Ada. Ya, ada perubahan itu. Tak sedikit anak-anak yang akhirnya--meski tanpa keluarga yang menjadi korban--masih bisa mendapatkan pendidikan. Bahkan, ada yang masih dapat menyelesaikan pendidikan sarjana meski di antara mereka hanya terbantu oleh NGO dari dalam negeri. Tapi berapa banyak anak yang seberuntung itu? Jika berkaca dari desa per desa yang pernah saya sambangi langsung di lokasi tsunami, benar-benar hanya dapat saya katakan satu atau dua saja.

Selebihnya, kalaupun tetap ada yang berpendidikan baik, hampir dapat dipastikan ia berasal dari keluarga yang selamat dari bencana, atau setidaknya masih ada warisan dari orangtua mereka yang masih dapat diandalkan. Sementara anak-anak yang memang tak lagi memiliki tempat bergantung, entah orangtua yang tak berpenghasilan tetap, hanya mengulangi apa yang akrab mereka kenal sejak tsunami belum terjadi.

"Meunyoe koen ngoen jaroe droe, hana soe laen yang tem tuloeng gata," (terj: jika bukan dengan tangan sendiri, maka jangan pernah berharap dari bantua siapa pun). Itu sebuah kalimat yang sejatinya ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian, tapi di sisi lain juga acap dijadikan sandaran penduduk di sana untuk tak terlalu muluk-muluk memupuk angan (baca: cita-cita).

Itu terwakili dari sebuah pemandangan yang ada di kabupaten tetangga Aceh Barat, yakni Nagan Raya--kabupaten pemekaran dari Aceh Barat sendiri--masih mudah didapati keluarga dengan kepala rumah tangga mencapai usia 60 tahun, namun tak memiliki tempat tinggal atau bahkan berupa sepetak tanah untuk aset pribadi. Bagaimana dengan anak-anaknya? Terlepas secara pendidikan nyaris tak membutuhkan biaya--setidaknya untuk tingkat menengah--namun kehilangan keyakinan pada "kekuatan" pendidikan sebagai jembatan untuk mengubah nasib mereka.

Dalam kasus di Aceh, berdasarkan pandangan saya pribadi, cenderung kekurangan model atau contoh bagaimana penyelesaian sebuah masalah; entah masalah pendidikan, kesejahteraan, hingga bagaimana memilah antara yang sekadar diinginkan dengan yang betul-betul dibutuhkan.

Terutama di kabupaten Nagan Raya, akan dengan mudah menemukan desa-desa yang di sana rata-rata hanya berpendidikan SD atau paling tinggi tingkat SMP. Setidaknya hal itu masih berlangsung hingga saat ini. Sekali lagi, kasus di sini pun tak jauh alasannya dibandingkan dengan anak-anak atau remaja yang ada di pesisir Aceh Barat; bahwa lebih dini mampu bekerja dan mencari uang sendiri, terasa jauh lebih bergengsi daripada sekadar "membuang waktu" bersekolah.

Apa yang tergambar dari Indonesia dalam angka ini cukup mewakili fakta tersebut, yang memang bercokol tak hanya di satu dua daerah.

Grafik: Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan


Jadi bukanlah hal mengagetkan, terutama di Aceh yang notabene pernah mendapatkan sentuhan tangan tingkat internasional pun masih bercokol di posisi kedua termiskin di Sumatra, berdasarkan laporan Serambi Indonesia, 19 Juli 2016 (sumber).

Dari rilis BPS Aceh saat itu, persentase kemiskinan di Aceh setidaknya hingga Maret 2016 mencapai 16,73 persen di Pulau Sumatra, setelah Bengkulu yang mencapai 17,32 persen.

Apakah tak ada perubahan? Ada, namun nyaris tak signifikan. Laporan dari BPS (dilansir AJNN.net) berdasarkan angka kemiskinan per September 2016 mencapai 841,31 ribu orang, dan itu hanya menyentuh angka 16,43 persen. Ya, angka itu memang sedikit lebih baik dibandingkan rapor per Maret 2016 yang mencapai 7,13 ribu orang (16,73 persen).

Lantas apa yang menjadi kesulitan di Aceh untuk mengubah masalah itu? Selain soal sikap mental dan sudut pandang yang mentradisi, terutama di kawasan pedesaan, faktor pertarungan politik antara sesama elemen daerah atau daerah dengan pusat pun tampaknya turut menjadi hal menentukan.

Itu sempat disinggung oleh salah satu pejabat Kedutaan Besar Australia, Justin Lee, yang sempat menyimak situasi di Aceh. Terlebih sudah bukan rahasia--seperti disebut sebelumnya--perhatian dunia internasional tercurah ke Aceh terutama pasca-tsunami, namun terkesan tak ada perubahan signifikan pada masyarakat di sana.

Lee, dalam salah satu kunjungannya itu menuturkan jika salah satu penyebab serius di sana adalah tata kelola pemerintahan. Seperti dilansir sapa.or.id, Lee berpendapat bahwa tata kelola pemerintahan itu telah membuat akses masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, hingga hukum tak dapat terpenuhi dengan optimal.

Padahal, sudah bukan rahasia jika pasca konflik dan bencana tsunami, Aceh telah mendapatkan dana otonomi khusus tak kurang dari Rp 41,26 triliun, terutama sepanjang 2008 hingga 2015. Diperkirakan, dana itu masih akan terus mengalir setidaknya hingga 2027 mencapai Rp 144,75 triliun.

Apakah yang diutarakan Lee adalah sekadar isapan jempol belaka? Saat rata-rata penduduk miskin nasional berada di angka 11,13 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hanya 5,5 persen, Aceh justru mencatat hingga 17,08 persen dengan TPT mencapai 9,93 persen.

Tak berlebihan jika Lee pada kunjungannya per Oktober 2016 lalu meyakini bahwa kemiskinan yang membalut Aceh bukan karena faktor anggaran minim seperti kerap didengungkan sementara kalangan politik di sana. "Yang lebih mendasar antara lain adalah sistem tata kelola pemerintahan yang buruk," simpul Lee saat itu.

Kenapa bisa begitu? Ada persoalan lebih besar yang berlangsung di Aceh, sehingga mengesankan pemerintahan berjalan sendiri dan rakyat pun hanya dapat berharap pada tangan sendiri untuk bisa mendapatkan perubahan. Perjanjian Helsinki pada 2005 yang menandai damainya kekuatan politik di bawah bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, masih menyisakan banyak tanda tanya.

Di Aceh sendiri, GAM bukan lagi satu kekuatan yang berdiri dalam satu organisasi dan dengan garis kebijakan yang sama. Ada perpecahan yang berasal dari perbenturan kepentingan. Terlepas masih ada unsur di sana yang masih menyempatkan untuk melihat kondisi faktual tengah masyarakat Aceh, namun pertikaian di level elite lebih menyita tenaga hingga pikiran mereka. Eksesnya, kebijakan yang sejatinya harus diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat justru harus terpecah untuk "kekuatan politik" dan "kelompok".

Apa yang dapat dipetik dari berbagai batu sandungan yang terjadi atas Aceh? Itu pernah dijawab sendiri oleh Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Taufik Hanafi, tak berselang lama setelah Justin Lee ke Aceh.

"Kami pun berpendapat ada masalah pada tata kelola pemerintahan di Aceh sehingga uang berlimpah dan sejumlah program pembangunan yang ada belum bida mnegurangi angka kemiskinan dan pengangguran secara optimal," kata Taufik Hanafi saat itu.

Selain itu, Taufik juga menggarisbawahi--seperti juga pernah dilansir Kompas.com--di luar perlu adanya perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh di Aceh, perlu juga diperhatikan pemicunya. Buruknya tata kelola juga dipicu oleh pendataan yang buruk, terutama data penduduk miskin.

Terlebih, Aceh sudah membuktikan itu dengan tingginya dana yang masuk dengan manfaat yang dapat diberi yang justru bertolak belakang. Bukan rahasia jika segala bentuk program menanggulangi kemiskinan sering tak tepat sasaran.

"Tak jarang penerima bantuan justru hanya orang itu-itu saja," Taufik menambahkan, seperti dikutip Kompas.com. "Terutama yang punya kedekatan atau akses ke penguasa daerah."

Tentu saja, fakta yang disinggung oleh Justin Lee dan Taufik Hanafi akan dengan mudah ditemukan di Aceh. Ketika satu kelompok berkuasa, dan sekelompok masyarakat tercium menjadi pendukung kelompok lainnya, maka diskriminasi akan dengan mudah terjadi. Bahkan sekadar jalanan kampung pun, jika masyarakat di gampong tersebut terdeteksi sebagai pendukung lawan politik mereka, jangan pernah berharap untuk mendapatkan kucuran dana meski hanya sekadar untuk pengaspalan seadanya.

Terlepas adanya iktikad baik dari elemen luar Aceh, tapi lagi-lagi semua kondisi buruk yang terjadi di sana harus saya akui karena pola pikir dan kejumudan, selain juga kurangnya empati satu sama lain.

Tak hanya karena masyarakat yang memang terlanjur ter-setting seperti itu, tapi mereka yang berada di tingkat elite pun belum mampu menunjukkan sebuah good will yang betul-betul terejawantah lewat langkah konkret mereduksi kemiskinan, atau setidaknya meningkatkan keyakinan bahwa "kemiskinan bukan soal takdir, tapi itu pun tak lepas dari pola pikir."


Belakangan asa itu mulai terlihat, setidaknya dari kebijakan atas upah minimun provinsi (UMP) di Aceh sudah mencatat kenaikan tertinggi, seperti data statistik berikut:

Grafik: Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 Tertinggi
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 Tertinggi

Keributan di ranah politik, banyak hal belum tergali di Aceh - Foto: Travollution

Ada kenaikan 18 persen pada UMP hingga menjadi Rp 2.500.000 dari tahun sebelumnya (2016) yang hanya Rp 2.118.500 per bulan. Hal itu masih layak diapresiasi, lantaran seperti dicatat katadata.co.id, angka itu telah jauh di atas upah minimum yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,25 persen, juga di atas rata-rata kenaikan UMP 34 provinsi sebesar 8,91.

Tapi membaiknya rapor dari sisi UMP, tak lantas itu betul-betul melegakan bagi masyarakat di Aceh. Sebab, peluang kerja di sana tidaklah sebanyak di daerah-daerah maju di Indonesia.

Meski berdasarkan data Bank Indonesia, pada 2016 saja ada 97 persen tenaga kerja Indonesia tertampung di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan usaha besar hanya menyerap 3,3 persen, menjadi sinyal kuat bahwa peluang untuk mengikis kemiskinan itu terbuka lebar. Artinya, tanpa perusahaan besar di satu daerah pun bukanlah hal menakutkan. Tapi di sisi lain, hal tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah daerah membangun komunikasi dengan rakyat mereka, sehingga mereka kembali menyadari kekuatan yang ada pada diri mereka.

Sebab kembali berkaca ke Aceh, di sana berbagai kekayaan pertanian, hutan, dan laut sejatinya adalah potensi yang sangat menguntungkan masyarakat. Persoalannya,  hanya karena komunikasi yang terbangun antara pemerintah daerah dengan unit lebih kecil hingga akar rumput kurang terbangun, sehingga semua terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Grafik: Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja
Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja


Sekarang, Aceh sedang memasuki masa pemerintahan baru. Pemilihan kepala daerah telah mengembalikan seorang figur ke posisi teratas, Irwandi Yusuf, meski ia pun tak sepenuhnya bebas dari kekuatan politik kedaerahan yang pernah punya benturan dengan pemerintah pusat. Selama ini ia terkenal relatif bersih, punya kemampuan membangun hubungan baik dengan tiap daerah tingkat dua, dan acap merambah daerah pelosok Aceh. Semoga, di tangannya, sinyal baik yang kian menguat itu dapat menjadi lebih kuat, dan ekonomi masyarakatnya pun akan jauh lebih kuat. Semoga saja.*


Posting Komentar
Adbox