dunia lain untuk bicara

06 Februari 2012

Papua: Melodi Sumbang di Tanah Cendrawasih

John Djonga, peraih penghargaan Yap Thiam Hien tahun 2009, yang menyatakan keprihatinan atas kondisi terakhir di wilayah-wilayah perbatasan Papua dan Papua New Guinea –karena masyarakat asli tidak lagi punya lahan, yang telah habis untuk industri sawit. Pihak pengusaha juga lebih banyak mempekerjakan para pendatang asal Jawa dan pulau lainnya di luar Papua. 

Demikian VoA melansir berita yang cukup menarik sekaligus mengundang perasaan miris dalam memaparkan kondisi rakyat Papua hari ini, di sebuah berita bertajuk:Warga Papua Diimbau agar Tak Anggap Pendatang sebagai Ancaman.

Pada berita yang sama, juga disebutkan bahwa Bambang Darmono, tokoh yang pernah menjadi Penguasa Darurat Militer di Aceh---sekarang sebagai Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)---mengatakan hal sebaliknya.

"Saya harus jawab bahwa memang ada beberapa daerah yang pendatangnya lebih besar, tetapi kalau bicarakan mayoritas di kota/kabupaten Papua mayoritasnya masih lebih banyak warga Papua lho,” demikian dijelaskan Darmono, Selasa (31/1-2012), sembari ia berharap agar masyarakat setempat untuk tidak antipati terhadap pendatang.

Ditambahkan lagi oleh Darmono, penambahan jumlah pendatang tidak hanya di kawasan-kawasan tertentu, tetapi nyaris di sebagian besar kabupaten/kota di Papua Barat.

Terdapat kontradiksi telanjang antara Darmono yang notabene mewakili pemerintah pusat dengan penjelasan dari John Djonga yang merupakan tokoh masyarakat Papua sendiri.

Hanya saja, di sini, saya tidak ingin membenturkan kedua kutub berbeda tersebut. Mencoba untuk meyakini saja bahwa kedua mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama-sama baik, meski tidak bisa dilepaskan dari latar belakang kepentingan mereka.

Soal pembauran, di tengah perkembangan jaman seperti sekarang ini memang menjadi sesuatu fenomena yang tidak bisa ditampik. Jika menggunakan perspektif keindonesiaan, idealnya memang tidak ada lagi sekat-sekat, entah suku, agama, atau apa pun yang berkaitan dengan itu.

Jika konsisten dengan nilai kebhinnekaan, tentu saja, sebenarnya sekat-sekat tersebut dengan sendirinya sudah tereliminir. Tapi jika jujur melihat pada realitas masyarakat, klasifikasi sampai stratifikasi antara "pendatang" dengan "penduduk asli" masih sering menjadi satu masalah yang jelas cukup urgen.

Tengok saja, karena persoalan perbedaan dua kelas seperti disebut di atas, sudah tak terhitung konflik yang pernah berlangsung. Entah masing-masing "kelas" itu berperang face to face, sampai dengan menyamaratakan antara etnik pendatang yang dianggap lawan dengan pihak penengah (baca; pihak keamanan). Dari sana, perang terjadi, kebencian membuncah, dan darah terus tumpah.

Tragedi Sampang, Tragedi Poso, merupakan rentetan yang memiliki warna yang mirip. Perbedaan "baju" menjadi alasan memuncaknya kebencian, dan kemudian perang.

Mengaitkan lagi dengan soal Papua. Apakah lantas kita harus menuding mereka sebagai masyarakat yang belum dewasa ketika perbedaan demikian menjadi titik bidik yang dipermasalahkan? 

Konon lagi---kembali mengutip VoA---mereka juga menyebut-nyebut beberapa kawasannya seperti Keerom yang merupakan kabupaten baru di Papua Barat, lebih banyak pendatang daripada penduduk asli. Bahkan dalam sebuah penelitiannya, John Djonga, menemukan angka perbedaan cukup serius: dari 48.536 jiwa penduduk Keerom, nyaris 60 persen dihuni oleh penduduk non-Papua. Persentasi orang asli Papua turun drastis dari hampir 100 persen pada tahun 1963, menjadi 40 persen pada tahun 2010.

Saya kira, menyikapi persoalan demikian, tidak bisa serta merta bisa mencibir "teriakan" masyarakat Papua atas kondisi riil di tanah mereka. Bahwa mereka keberatan dengan proporsi pendatang yang terlalu besar, sepertinya hal demikian perlu tindakan tepat dari pemerintah tanpa menafikan suara-suara tersebut.

Meski, kalau menautkan dengan sisi idealnya, dalam kebhinnekaan, tidak ada lagi sekat-sekat semisal pendatang dengan penduduk asli. Namun, berbicara Papua secara utuh, dari sejak Indonesia belum lahir, tanah itu sudah menjadi milik mereka. Artinya, keberadaan sekian nilai dan konsep yang lahir beserta kelahiran Indonesia, tidak bijak jika demikian saja dijadikan sandaran membiarkan suara-suara penduduk setempat tenggelam di lembah-lembah tanah Papua.

Butuh sikap bijak dari pihak pemerintah dalam melihat keresahan yang disuarakan mereka. Tidak hanya memuja berhala bernama persatuan dan kesatuan, sampai luput menyimak secara obyektif apa yang menjadi keinginan mereka. 

Ekonomi Masih Menjadi Masalah?

Menyimak lagi penuturan John Djonga, memang masih bisa dirasakan sekali spirit sukuisme di sana. Hanya saja kalau menelisik lagi, di sana bukan persoalan "proporsi suku" juga yang lebih dipentingkan, tetapi juga soal kebijaksanaan dari berbagai perusahaan yang memiliki kuku di sana.
Beberapa dalih yang kerap mengemuka---versi korporasi, seperti halnya juga saya simak di Aceh---masyarakat setempat memiliki skill kerja yang belum memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pihak korporasi atau perusahaan yang ada di sana. Maka, karena jelas pihak korporasi lebih 'realistis' dalam melihat  persoalan skill dimaksud, maka tak ada pilihan lain, dengan terpaksa harus merekrut pekerja dari daerah lain.

Kondisi demikian memang menjadi dilema, tidak hanya bagi masyarakat Papua sendiri, melainkan juga pihak korporasi dan bahkan pemerintah sendiri. Terlebih lagi, mereka yang terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di sana. Tak pelak, persoalan ini musti disikapi dengan baik sebelum itu menjadi bom waktu lebih besar dan kemudian meledak, dan lagi-lagi berbagai media harus memberitakan tentang angka-angka manusia yang mati. Semoga kemungkinan buruk itu tidak sampai terjadi lagi. (Follow: @zoelfick).
ALSO PUBLISHED IN: KOMPASIANA
Posting Komentar
Adbox